Diplomasi Pertahanan: Tonggak Kesuksesan Visi Indonesia Poros Maritim Dunia

Indonesia merupakan negara yang dianugerahkan dengan kelebihan alam serta geografis yang strategis. Dengan dikelilinginya Indonesia oleh dua samudera yaitu Hindia dan Pasifik, serta jalur-jalur pelayaran tersibuk seperti Selat Malaka dan Laut Sulawesi, menghantarkan pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Joko Widodo sebagai presiden untuk mengupayakan tercapainya visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Hal ini ditujukan untuk mengembalikan citra nenek moyang Indonesia sebagai bangsa maritim yang kuat, serta upaya untuk memaksimalkan potensi laut Indonesia. Potensi yang disebutkan dapat berupa potensi keuntungan ekonomi Indonesia ataupun penguatan nama Indonesia di kancah politik lingkup internasional.

Selain itu, visi ini sejalan dengan adanya dinamika politik internasional yang cenderung mengarah kepada wilayah Asia. Hal ini ditandai dengan munculnya China sebagai negara superpower dan pusat pergeseran ekonomi dunia. Memanfaatkan dinamika politik internasional terbaru serta didorong dengan potensi dan kelebihan geografis Indonesia. Rasanya merupakan respon tepat yang di ajukan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 silam untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. 

Visi Indonesia Poros Maritim Dunia

Poros Maritim Dunia yang diupayakan pemerintahan Joko Widodo setidaknya meliputi lima pilar utama. Pertama, Membangun kembali budaya kemaritiman Indonesia. Kedua, mengelola dan menjaga sumber daya laut Indonesia dengan fokus pada sektor pangan yang menjadikan nelayan sebagai aktor utamanya. Ketiga, pemgembangan infrastruktur di wilayah keluatan seperti tol laut, deep seaport, dan industri perkapalan. Keempat, mengadakan diplomasi maritim untuk meredakan kemungkinan adanya konflik. Kelima, membangun kekuatan maritim dalam sektor pertahanan dan keamanan. 

Berbagai upaya telah dijalankan untuk tercapainya visi PMD, antara lain adalah adanya penguatan regulasi pada sektor kelautan, seperti adanya pengetatan regulasi pada illegal fishing. Selain itu dapat dengan upaya seperti banyaknya penguatan kerjasama dalam bidang ekonomi dan politik untuk memperkuat kerjasama serta menguatkan keterlibatan Indonesia dalam isu keluatan, seperti keterlibatan Indonesia pada AOPI (Asean Outlook on the Indo-Pacific). 

Keamanan Wilayah Laut Indonesia

Namun perlu digarisbawahi untuk mencapai visi tersebut, tak hanya dapat berbatas pada diplomasi atau pengupayaan lewat kesepakatan dalam bidang ekonomi ataupun politik saja. Bidang keamanan serta pertahanan turut mempunyai andil yang penting demi tercapainya visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dalam mewujudkan visi PMD, tentu harus dengan diimbangi dengan adanya keamanan serta kestabilan dalam wilayah kelautan Indonesia. Namun pada realitanya, Indonesia kerap kali mendapatkan berbagai macam ancaman dalam wilayah lautnya. Perompakan, terorisme, illegal fishing, serta penyelundupan merupakan ancaman yang harus dihadapi Indonesia. Bahkan berdasarkan dari data yang disajikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia pada tahun 2022, KKP telah mengamankan 97 unit kapal yang merupakan tersangka tindakan illegal fishing. Hal ini terjadi meskipun pemerintah Indonesia telah merancang regulasi mengenai illegal fishing. Tentu hal ini dinilai mengkhawatirkan kepada kedaulatan wilayah laut Indonesia. Melihat data tersebut, penting rasanya untuk Indonesia mengupayakan beberapa strategi yang bersifat efektif untuk menjaga keamanan lautnya.

Strategi Menjaga Keamanan Laut Indonesia

Strategi yang dinilai tepat untuk menjaga keamanan laut Indonesia adalah dengan cara mengadakan diplomasi pertahanan maritim. Diplomasi pertahanan maritim merupakan suatu upaya diplomasi untuk mencapai kepentingan negara melalui institusi pemerintahan dalam meningkatkan sektor pertahanan khususnya pada sektor maritim. Diplomasi pertahanan maritim umumnya dilakukan dalam beberapa bentuk, seperti melaksanakan latihan gabungan antar angkatan laut, menginisiasi kerjasama untuk peningkatan alutsista angkatan laut, serta mengadakan kerjasama pertahanan laut secara bilateral ataupun multilateral. Dengan adanya upaya diplomasi tersebut, diharapkan bahwa adanya peningkatan sistem keamanan dan pertahanan pada wilayah kelautan suatu negara. 

Dalam mengimplementasikan strategi ini, TNI AL Indonesia telah menjalankan beberapa diplomasi pertahanan maritim ke beberapa negara luar. Antara lain, adanya diplomasi pertahanan maritim bilateral antara Indonesia dengan Malaysia dalam kegiatan MALINDO JAYA yang merupakan latihan gabungan dan Indonesia dan Australia dalam kegiatan CORPAT yang bersifat patroli gabungan. Lalu perjanjian trilateral antara Malaysia, Filipina, dan Indonesia yang bernamakan MAPHILINDO. Ataupun Asean Maritime Forum yang merupakan diplomasi pertahanan maritim yang bersifat multilateral dalam lingkup ASEAN dan juga Southeast Asia Cooperation and Training pada tahun 2020 yang melibatkan setidaknya 22 negara di dunia.

Efektifitas Strategi Diplomasi Pertahanan

Indonesia pada tahun 2020 menjadi salah satu wilayah kelautan yang rawan akan perompakan, sebagaimana data yang disajikan oleh ICC-IMB. Namun pada tahun yang sama, menandakan bahwa adanya tren positif terkait penurunannya angka perompakan selama lima tahun terakhir. Hal ini membuktikan bahwa strategi diplomasi pertahanan merupaka strategi yang efektif dalam menjaga keamanan wilayah kelautan Indonesia.

Namun bukan berarti Indonesia telah dapat dikatakan sebagai Poros Maritim Dunia, karena pada faktanya perjuangan Indonesia dalam mewujudkan hal tersebut masih jauh dari kata tercapai. Masih tingginya angka terorisme maritim di wilayah Indonesia, banyaknya wilayah yang rawan akan konflik pada wilayah kelautan Indonesia, serta minimnya kesiapan kekuatan maritim Indonesia dalam menanggulangi tindak kriminal dalam laut, menandakan masih banyak hal yang perlu ditanggulangi oleh pemerintah Indonesia dalam mencapai visi Poros Maritim Dunia.

Namun melihat berbagai tren positif yang diraih pemerintah Indonesia mengenai sektor kemaritiman, bukan tidak mungkin untuk Indonesia dapat mencapai visi tersebut dalam tenggat waktu 5-10 tahun kedepan. Tentu hal ini dapat dicapai apabila dibarengi oleh pemilihan kebijakan secara efektif dari pemerintah Indonesia. Sehingga Indonesia dapat kembali mendapatkan identitasnya pada jaman dahulu, yaitu sebagai Poros Maritim Dunia.