Kedudukan Presiden sebagai Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu

Terakhir dengan adanya Pasal - Pasal yang sangat bertolak belakang dengan Pasal lainya dan adanya kata yang membuat multi tafsir tersebut sehingga adanya kekurangan hukum, sehingga kedepannya Pasal tersebut yang terdapat dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat diperbaiki sehingga masyarakat jelas dalam memahami pasal demi pasal yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Demikian Penjelasan dan paandangan hukum menurut Peraturan  Perundang - Undangan, sehingga dengan artikel ini dapat membantu dan memudahkan masyarakat dalam menangkap isu - isu yang beredar. Kurang dan Lebih Artikel ini Mohon dimaklum.