Nilai-nilai ini seharusnya menjadi pijakan dalam setiap kebijakan politik, bukan hanya sekedar dipandang sebagai bagian dari warisan budaya. Namun dalam praktik politik kontemporer, prinsip-prinsip ini kerap diabaikan.
Demokrasi yang berkembang cenderung mengedepankan suara mayoritas, sementara prinsip-prinsip gotong royong yang berbasis pada musyawarah mufakat kadang terpinggirkan.
Akibatnya, kebijakan-kebijakan yang diambil sering kali tidak mampu mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok marginal. Inilah mengapa integrasi kearifan lokal dalam sistem politik sangat penting.
Politik berbasis kearifan lokal mengajak kita untuk kembali memikirkan bagaimana nilai-nilai tradisional seperti musyawarah mufakat, kebersamaan dan keadilan sosial bisa dihadirkan kembali dalam pengambilan keputusan politik.
Salah satu contoh yang bisa dijadikan acuan adalah model pemerintahan adat di beberapa daerah yang masih mempertahankan prinsip-prinsip tersebut.
Dalam model ini, pemimpin dipilih berdasarkan konsensus masyarakat dan keputusan yang diambil melibatkan seluruh anggota komunitas.
Penerapan prinsip-prinsip kearifan lokal dalam politik juga dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat.
Pemimpin yang terpilih tidak hanya berbicara di ruang rapat yang jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat, melainkan memahami kebutuhan dan masalah yang dihadapi rakyat secara langsung.
Hal ini, pada gilirannya dapat memperkuat rasa keadilan, karena kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat lokal dan bukan kepentingan elit tertentu.
Menjaga Alam dan Kesejahteraan Bersama
Sama halnya dengan politik, ekonomi juga tidak bisa dipisahkan dari kearifan lokal. Banyak nilai yang terkandung dalam kearifan lokal yang sangat relevan dengan konsep keberlanjutan dan ekonomi berbasis masyarakat.
