Akhirnya Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Telah Ditandatangani, Apa Saja Isinya?

Selain itu di negara yang menganut sistem common law seperti Singapura maka pengadilannya mempersyaratkan bahwa setiap negara yang meminta ekstradisi harus membuat bukti kesalahan buronan yang dimintakan ekstradisi, di samping itu negara yang menganut common law menganut prinsip teritorialitas yang mana bersedia untuk melakukan ekstradisi bagi warga negaranya yang telah terbukti melakukan kejahatan berat (extraordinary crime), akan tetapi hal ini berbeda dengan negara yang menganut civil law seperti Indonesia yang mana negara penganut sistem ini harus meminta bukti tambahan yang termasuk bukti kesalahan dan jika ada keraguan yang beralasan apakah orang yang dimintakan ekstradisi memang benar-benar telah melakukan kejahatan atau semisal timbul suatu kecurigaan yang memiliki alasan jika kejahatan yang dituduhkan kepada para buron ini telah direkayasa. Namun negara yang menganut civil law biasanya cenderung mencegah ekstradisi bagi setiap warga negaranya sendiri melalui peraturan perundang-undangan. 

Walaupun demikian dengan adanya perbedaan sistem hukum yang dianut baik oleh Indonesia maupun Singapura sebenarnya hal ini bukan merupakan suatu halangan karena pada dasarnya pelaksanaan perjanjian ekstradisi didasari oleh adanya hukum nasional yang dimiliki setiap negara karena implementasinya melalui ratifikasi. 

Di sisi lain bahwa negara-negara peminta ekstradisi harus mempelajari terlebih dahulu terkait sistem hukum negara yang dimintakan ekstradisi karena prosesnya didasari oleh sistem hukum nasional negara yang diminta, dan dalam hal ini maka kedua belah pihak baik Indonesia maupun Singapura harus memahami sistem hukum negara masing-masing terlebih dahulu khususnya mengenai kategori kejahatan yang dapat diekstradisikan agar prosesnya berjalan lancar.

Lalu mengenai penjelasan perjanjian ini menurut Menkumham Yasonna Laoly bahwa perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura mempunyai masa berlaku surut (retroaktif) yang mana hal ini terhitung sejak tanggal diundangkannya selama 18 tahun ke belakang dengan ketentuan maksimal daluwarsa sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, dan selain masa retroaktif bahwa dalam perjanjian ekstradisi ini telah disepakati bahwa penentuan kewarganegaraan pelaku tindak pidana ditentukan pada saat tindak pidana dilakukan. Hal tersebut dilakukan supaya mencegah semacam privilege yang nantinya timbul jika sewaktu-waktu para terpidana tersebut memutuskan untuk mengganti kewarganegaraannya sehingga mereka bisa bebas dari jeratan hukum. 

Di sisi lain perjanjian ini memiliki aturan yang berisikan tentang kesepakatan para pihak untuk melakukan ekstradisi, macam-macam tindak pidana yang dapat diekstradisi, dasar ekstradisi, pengecualian wajib terhadap ekstradisi, pengecualian sukarela terhadap ekstradisi, permintaan dan dokumen pendukung serta pengaturan penyerahan. Selain itu mengenai tindak pidana yang dapat pelakunya dapat diekstradisi dalam perjanjian ini berjumlah 31 jenis yang terdiri dari tindak pidana korupsi, pencucian uang suap, perbankan, narkotika, terorisme dan pendanaan kegiatan yang masih berhubungan dengan terorisme. 

Dan dari jenis tindak pidana tersebut yang bisa diadili serta diekstradisi maka hal ini tentunya dapat menimbulkan deterrence effect (efek jera) bagi pelaku tindak pidana yang melakukan tindakan kejahatan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya baik di Indonesia maupun Singapura agar kedepannya mereka tidak akan melakukan hal serupa.

SUMBER

Biro Humas, Hukum dan Kerjasama. (2022, Desember 15). Ekstradisi RI dan Singapura Sah Jadi UU, Buronan Tidak Bisa Sembunyi di Singapura Lagi. https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/ekstradisi-ri-dan-singapura-sah-jadi  uu-buronan-tidak-bisa-sembunyi-di-singapura-lagi. Diakses pada tanggal 1 Februari 2023.

Magdariza., Najmi. (2023). Aspek Hukum Terhadap Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia Singapura Dalam Hukum Internasional. swarajustisia.unespadang.ac.id, Vol 6 (4), Hlm 10-11. https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.

menpan.go.id. (2022, Januari 27). Resmi Ditandatangani, Inilah Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura. https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita daerah/resmi-ditandatangani-inilah-lini-masa-perjanjian-ekstradisi-indonesia       singapura. Diakses pada tanggal 1 Februari 2023.

Romli Atmasasmita. Hukum tentang ekstradisi. perpustakaan.mahkamahagung.go.id.            https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pn-jakartaselatan/index.php?p=show_detail&id=1896. Diakses pada tanggal 1 Februari  2023.