Catatan untuk Calon Kepala BPMA

Oleh Ir. Muhammad Mulyawan, S.T, M.Sc

Fleksibilitas dalam keterbatasan

Di dalam MoU Helsinki maupun UUPA tidak terdapat batasan Wilayah Kewenangan Aceh dalam pengelolaan hulu migas. Definisi Wilayah Kewenangan Aceh kemudian diatur dalam PP 23 tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Hulu Migas di Aceh. Pada Pasal 1 ayat (25) dijelaskan bahwa "Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut)". 

Pasal ini membatasi Wilayah Kewenangan Aceh dan membatasi ruang lingkup BPMA yang merupakan Badan Pelaksana yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. Dalam pelaksanaannya pasal ini menimbulkan permasalahan teknis dan operasional karena pelamparan geologi pada suatu basin tidak mengenal garis imajiner 12 mil. 

Contohnya pada Blok Andaman III yang terhampar dari bibir pantai dan melampaui 12 mil laut. Terdapat kebingungan saat itu, apakah Blok Andaman III di bawah pengelolaan BPMA atau di bawah pengelolaan SKK Migas. Akhirnya atas kesepakatan bersama antara Kepala BPMA dengan Kepala SKK Migas diputuskan bahwa, pengelolaanya di bawah BPMA walaupun pelamparan geologisnya berada di atas 12 mil laut.

Pembatasan Wilayah Kewenangan Aceh menyebabkan terbaginya blok-blok di Aceh. Contohnya Blok NSO di laut, terpisah manajemen operasinya di bawah SKK Migas, sedangkan Blok B yang di darat manajemen operasinya di bawah BPMA. Kedua Blok itu idealnya dalam satu kesatuan manajemen operasi  agar lebih efektif dan efisien. Manajemen Operasi Blok NSO menggunakan PSC Gross Split, sedangkan Blok B menggunakan PSC Cost Recovery. Perbedaan ini menyebabkan Blok tersebut mencari jalan keluarnya masing-masing untuk mempertahankan laju produksi pada fase akhir, konsekuensinya biaya operasi menjadi naik dan keekonomian tidak optimum. 

Selain itu pembatasan tersebut membingungkan dari sisi investor maupun masyarakat. Beberapa calon investor luar negeri yang tertarik dengan Aceh mendatangi BPMA, mereka berharap adanya kekhususan dan kemudahan berinvenstasi jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. 

Setelah BPMA jelaskan ternyata prospeknya berada di luar 12 mil yang bukan merupakan wewenang BPMA tetapi masih di bawah pengelolaan SKK Migas, kemudian merekapun urung melanjutkan. Sedangkan masyarakat umum memahami bahwa saat ini sudah ada BPMA yang merupakan badan khusus di Aceh yang mengurusi masalah hulu migas. Setiap ada kejadian yang berhubungan dengan migas mereka mencari BPMA walaupun secara jurisdiksi wilayah tersebut masih di bawah pengelolaan SKK Migas. Dengan segala keterbatasan wilayah tersebut, menuntut Kepala BPMA untuk lebih fleksibel dalam menjalankan kebijakkannya namun tetap harus hati-hati dalam kerangka regulasi yang ada.

Dua Pemerintah dalam satu Manajemen Operasi.

Hal ini menjadi tantangan unik bagi BPMA, harus menyeimbangkan 2 kepentingan Pemerintah. Dalam pasal 10 dan 11 PP No.23/2015 dijelaskan bahwa BPMA adalah badan pemerintah di bawah Menteri dan bertanggungjawab kepada Menteri dan Gubernur. Menteri merupakan wakil Pemerintah Pusat, sedangkan Gubernur merupakan wakil Pemerintah Aceh. 2 mandat pemerintah inilah yang harus diemban oleh Kepala BPMA dalam satu kerangka Manajemen Operasi.

Pada suatu masa ke-dua pemerintah tersebut berbeda dalam memandang kerangka Manajemen Operasi BPMA. Butuh waktu lama untuk memberikan pemahaman kepada ke-dua Pemerintah tersebut. Kesepakatanpun tidak terjadi, mengakibatkan perpanjangan kontrak kerja sama secara sementara berkali-kali pada Blok B. Ini menjadi preseden yang kurang baik, karena menyebabkan ketidakpastian program kerja dan investasi.