Dilema Pemerintah Pusat RI dalam Penanganan Covid 19: Ekonomi atau Kesehatan yang Didahulukan?

Muhammad Maulidan

Mahasiswa S1 Hubungan Internasional

Universitas Islam Indonesia

Tertarik untuk mempelajari pergerakan politik islam

Pandemi Covid 19 masih tetap menjadi ancaman bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Ancaman yang diberikan oleh virus tidak terlihat ini tentu menyerang berbagai aspek -- aspek penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dalam kasusnya salah satunya adalah Ekonomi dan Kesehatan, kedua dampak ini tentu menjadi suatu tantangan terbesar dalam pemerintah pusat Indonesia dimana ini tentu akan membuat kebijakan yang harusnya memiliki sinergitas terhadap keduanya, atau dalam istilahnya 'saling berhubung dan berjalan bersama'.

Namun, dalam praktiknya, hal ini sangat sulit untuk dilakukan, dikarenakan kedua aspek ini memang benar -- benar harus diutamakan salah satunya, karena jika dilakukan keduanya, maka tentu tidak akan berjalan dengan kekuatan penuh.

Sebut saja, Terhitung Ekonomi Indonesia pada masa sebelum covid tercatat pada angka 5,3%[i] dan ini tercatat pada keadaan yang normal dan masih menunjukkan angka yang positif, namun ketika wabah Covid -- 19 ini singgah di Indonesia, dan pada kuartal 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia hanya sekitar 2,97%[ii] dan tentu ini menyebabkan krisis ekonomi berkepanjangan serta argumentasi ini diperkuat dengan Obat dari Covid 19 ini belum ditemukan hingga saat ini juga. Lantas pertanyaan timbul mengapa ekonomi Indonesia bisa turun semerosot itu ? 

Hal ini cukup simple, yaitu karena supply atau persediaan barang untuk kebutuhan pokok kurang, namun permintaan akan barang sangat tinggi[iii], dan tentu penulis menganalisa bahwasanya adanya upaya dari aspek kesehatan yang sebenarnya membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia turun hingga 2,97% dari kuartal 1, upaya aspek kesehatan tersebut adalah kebijakan work from home atau biasa disebut kerja dari rumah, siapa saja yang bekerja dari rumah ? 

Pekerja Kantoran, Buruh Pabrik, Pegawai Negeri Sipil dan Pelajar pun menerapkan kebijakan kerja dari rumah, kebijakan tersebut juga disusul oleh social distancing, physical distancing penerapan sosial berskala besar (PSBB) yang dimana ini tentu, dapat menekan ataupun memutus angka penyebaran pandemi Covid 19, karena terkait dengan kebijakan tersebut, penulis merasa bahwasanya kebutuhan masyarakat sangat tinggi akan bahan pokok karena kesehariannya hanya dilakukan dari rumah, dan tentu ini membuat bahan bahan yang habis akan berdampak kepada pemerosotan ekonomi.

 Dalam penanganan untuk mengatasi pandemi ini, pemerintah pusat mengeluarkan beberapa kebijakan dibidang kesehatan dengan menganggarkan sekitar 75 Triliun dengan beberapa kebijakan :

 

1. Perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD
2. Pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan, seperti: test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer dan lain-lain sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
3. Upgrade 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien Covid-19, termasuk Wisma Atlet.
4. Insentif dokter (spesialis Rp.15 juta/bulan), dokter umum (Rp.10 juta), perawat Rp.7.5 juta dan tenaga kesehatan lainnya Rp.5 juta.
5. Santunan kematian tenaga medis Rp. 300 juta
6. Dukungan tenaga medis, serta penanganan kesehatan lainnya.[iv]

Melihat dari sini, penulis bertanya bahwasanya mana yang harus diutamkan pemerintah pusat RI, Apakah Ekonomi dulu agar tumbuh naik kembali, dan menghasilkan stabilitas kurva ekonomi, atau kesehatan dulu dengan mengutamakan kepentingan pasien, tenaga medis, serta pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ?

Pertama - tama, penulis merasa bahwasanya kedua aspek tersebut tidak dapat berjalan sama sama ataupun beriringan, ini dengan artian bahwasanya harus ada yang diproritaskan terdahulu, apakah itu dari bidang Ekonomi dan bidang Kesehatan

Kedua, Penulis memberikan argumentasi bahwasanya Kesehatan adalah hal yang paling utama, karena penulis memberikan spekulasi bahwasanya jika seluruh lapisan masyarakat telah dijamin akan kesehatannya dengan melakukan dan melaksanakan kebijakan pemerintah terkait bidang kesehatan, lalu tenaga medis didukung dan masyarakat melaksanakan kerja dari rumah, tentu penurunan kurva dan pemutusan rantai Covid 19 dapat terjadi dengan cepat, dan tentu yang terjadi ? ketika kurva dari Covid 19 mulai melandai, maka masyarakat akan kembali dengan mudah beraktivitas dengan mobilitas seperti sedia kala. Karena, jika pemerintah tetap bersitegang dengan Ekonomi agar tidak merosot, tentu ini akan menghasilkan indikasi adanya pelanggaran HAM diakarenakan pemerintah pasti melupakan apa yang harus diutamakan dari Covid 19 ini.

Dalam situasi tersebut, pemerintah pusat dapat dikatakan sangat dilematik dalam kebijakannya, jadi apakah ekonomi, atau kesehatan yang didahulukan ? Terimakasih wasslamualaikum warahmatullahi wabarakatuh