Pemindahan IKN memerlukan kebijakan dan regulasi yang jelas untuk mengatur berbagai aspek, mulai dari pemukiman hingga pengelolaan sumber daya. Tanpa kerangka hukum yang kuat, pemindahan ini berpotensi menimbulkan masalah hukum dan konflik di masa depan.
3. Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat dalam proses pemindahan IKN sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan masyarakat. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk membangun rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap IKN yang baru.
Kesimpulan
Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia dari Jakarta ke Nusantara adalah langkah strategis yang memiliki potensi untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan menggunakan teori ilmu negara sebagai kerangka analisis, kita dapat memahami berbagai dimensi dari pemindahan ini. Namun, tantangan yang dihadapi tidak sedikit, dan diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan keberhasilan pemindahan IKN. Dengan demikian, analisis mengenai pemindahan IKN ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai implikasi dan tantangan dari keputusan pemindahan IKN.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
