Kedua, kompetisi sehat. Peluang semua perwakilan partai bisa mengusung calon ini bisa menjadi awal kompetisi yang lebih sehat.Â
Kandidat dari berbagai latar belakang, termasuk tokoh-tokoh non-partisan dan pemimpin daerah, akan memiliki peluang lebih besar untuk maju. Para kandidat akan berlomba menawarkan program yang relevan dan inovatif, bukan hanya mengandalkan jaringan partai.
Dengan banyaknya kandidat, masyarakat perlu lebih bijak dalam memilih. Pendidikan politik menjadi krusial untuk mencegah masyarakat terjebak dalam janji populisme tanpa substansi.Â
Fragmentasi suara di DPR, berpotensi menghasilkan pemerintahan yang lemah karena tidak didukung mayoritas kuat. Oleh karena itu, pemerintah harus bersiap menghadapi dinamika parlemen yang lebih cair dan penuh negosiasi sebagaimana sistem parlementer yang pernah diterapkan.
Partai kecil kini memiliki peluang yang sama untuk mengusung kandidat. Hal ini dapat menciptakan keseimbangan kekuasaan di parlemen dan mengurangi dominasi partai besar.Â
Keputusan hukum atas pealanan politik bangsa ke depan ini, sesungguhnya membuka ruang bagi tokoh-tokoh muda dan pemimpin alternatif untuk berkompetisi, memecah siklus oligarki politik yang sudah mapan.
Membaca Arah Pemilu 2029
Keputusan ini akan segera mengubah strategi partai politik. Koalisi besar mungkin mulai kehilangan relevansinya, dan partai-partai akan berlomba menemukan figur populis yang memiliki daya tarik elektoral tinggi.Â
Kita juga akan melihat dinamika baru di mana calon independen dengan dukungan publik yang solid menjadi kekuatan penting.
Dari perspektif yang lebih luas, Indonesia memasuki era politik elektoral yang lebih cair, tetapi juga lebih kompetitif. Kesuksesan sistem baru ini akan sangat bergantung pada kemampuan institusi pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, untuk menjaga proses yang adil dan transparan.
Putusan MK ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Hapusnya ambang batas 20 persen adalah peluang besar untuk menciptakan demokrasi yang lebih inklusif dan representatif.Â
