Reformasi hukum dapat dilakukan dengan menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan memperkuat peran lembaga-lembaga pengawas, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penegakan hukum yang tegas dapat dilakukan dengan memberikan sanksi yang berat kepada pelaku pelanggaran hukum.
Dengan adanya peran hukum yang kuat, pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Pembangunan infrastruktur merupakan hal yang penting untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hukum memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kesetaraan bagi semua pihak yang terlibat.
Untuk mengatasi tantangan dalam pelaksanaan hukum dalam pembangunan infrastruktur, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kepastian hukum, keadilan, dan kesetaraan. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan melalui reformasi hukum, peningkatan pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas.
Masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan hukum dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah dapat melakukan reformasi hukum dan peningkatan penegakan hukum untuk memperkuat peran hukum dalam pembangunan infrastruktur.
