Rezim Sebutan Khas Pemerintahan Serakah, Sebelum Menghujat Perlu Tahu Ada "Rezim Terbaik"

Karena setiap individu menyumbangkan jumlah kekuatan fisik dan moral yang sama, setiap keputusan yang disetujui oleh jumlah individu yang lebih banyak harus diterima sebagai keputusan yang mengikat karena kekuatan yang lebih besar itu. 

Dapatlah disimpulkan dari pandangan itu bahwa Locke membenarkan tiran mayoritas walaupun tindakan mayoritas mungkin saja melanggar hak-hak individu kalangan minoritas. Akan tetapi, untuk melindungi hak-hak golongan minoritas dan bak-hak individu dari tirani kekuasaan yang absolut dan sembarangan (arbitrary). 

Menurut Locke, pemerintah harus melaksanakan kewenangannya berdasarkan hukum (rule of law). Baginya, pemerintahan berdasarkan hukum tidak hanya menuntut semua pejabat negara yang bertindak sesuai dengan hukum, tetapi juga pembuat hukum (legislatif) harus terpisah dari pelaksana hukum (eksekutif) dan pengadilan (yudikatif).

Negara Indonesia memiliki pandangan tersendiri tentang rezim yang tertuang dalam dasar negara yakni Pancasila dan UUD 1945. Rezim terbaik ataupun kebaikan bersama menurut UUD 1945 tampak dalam empat tujuan negara, yaitu melindungi seluruh golongan masyarakat dan seluruh tumpah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan ikut serta menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan dan perdamaian abadi; dan Pancasila sebagai sumber negara, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, rezim terbaik secara struktural tampak dalam bentuk dan susunan negara (negara republik dan kesatuan), struktur pemerintahan (cenderung bersifat pembagian kekuasaan daripada pemisahan kekuasaan), dan jaminan atas hak-hak warga negara, seperti menyatakan pendapat, berasosiasi, beragama, dan kesejahteraan. 

Selanjutnya, rezim terbaik dioperasionalkan dalam berbagai ketetapan MPR, seperti Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang menggambarkan tujuan pembangunan sebagai menciptakan kemanusian Indonesia yang seutuhnya yang bersumber keseimbangan berbagai dimensi kehidupan (materiil-non materiil), dunia-akhirat, lingkungan sosial-lingkungan alam, kelompok, dan individu.