Rezim Sebutan Khas Pemerintahan Serakah, Sebelum Menghujat Perlu Tahu Ada "Rezim Terbaik"

Masyarakat sering mencirikan pemerintahan yang serakah dan mementingkan urusan pribadi daripada kepentingan umum dengan sebutan REZIM. Ternyata, kata rezim yang dinobatkan kepada pemerintahan sebuah negara memiliki arti yang jarang diketahui.

Sebetulnya, ada loh maksud rezim yang terbaik yakni keseluruhan tata masyarakat, politik, ekonomi dan sosial budaya yang dianggap terbaik bagi negara atau bangsa. Dalam tata atau orde masyarakat digambarkan watak manusia, apakah mementingkan diri sendiri (selfish) atau mahluk sosial, tujuan yang hendak dicapai, dan bagaimana hubungan baik antara pemangku kuasa dengan masyarakat.

Lalu, sejatinya bagaimana pandangan menurut filsuf atau teoretikus politik tentang apa yang menjadi kebaikan bersama atau rezim terbaik.  

Menurut Socrates, dasar maksud rezim terbaik adalah keadilan (justice) menjadi tujuan politik yang ditempatkan sebagai patokan tertinggi sama dengan memandang tujuan kehidupan politik sebagai aktualisasi bakat-bakat manusia yang terbagi ke dalam fungsi dan pekerjaan sendiri tanpa mencampuri fungsi atau pekerjaan orang lain.

 Suatu rezim dapat dikatakan adil manakala setiap individu dalam posisi porsi masing-masing dapat melaksanakan fungsi dan pekerjaan secara maksimal dan bekerja sama secara harmonis di bawah seorang pimpinan. Dalam membedakan suatu rezim Socrates membaginya dalam lima tipe kategori, yaitu: Aristokrasi, Timokrasi, Oligarki, Demokrasi, dan Tirani.  

Sementara itu, Thomas Hobbes mempunyai pandangan yang lain. Pada dasarnya manusia itu mementingkan diri sendiri dan bersifat rasional. Oleh karena itu, secara alamiah manusia cenderung berkonflik dengan samanya. Sifat mementingkan diri sendiri tampak dalam persaingan  memperebutkan perolehan atau kekayaan, ketidakberanian demi keselamatan, dan kemuliaan demi reputasi. 

Manusia disebut bersifat rasional karena akal budi dan kemam puan berbicara dan berargumentasi. Sifat rasional ini yang memungkinkan manusia bersilang pendapat tentang apa yang baik, dan sifat itu pula yang menyebabkan manusia mampu membedakan antara kepentingan sendiri dan kepentingan komunitas bersama. Oleh karena Itu, sifat rasional manusia cenderung menimbulkan konflik daripada harmoni. 

Maksud Hobbes diatas, bahwa dengan adanya pemerintahan memiliki fungsi menciptakan dan memelihara perdamaian diantara manusia. Untuk itu, pemerintahan perlu membuat kewenangan politik absolut yang mampu ditaati oleh masyarakat agar mencegah seseorang bertindak merugikan orang lain. Arti absolut sendiri ialah putusan akhir yang dihargai oleh keseluruhan individu mengenai aturan bertingkah laku dalam masyarakat yang berada pada tangan pemerintahan berdaulat. Tetapi, batasan yang dirumuskan harus memperhatikan kebebasan individu.

Pandangan berbeda diungkapkan John Locke berpendapat, kebebasan Individu hanya dapat dijamin dengan suatu pemerintah yang memiliki kewenangan yang terbatas.

Sebelum terbentuknya masyarakat dan pemerintah, secara alamiah manusia berada dalam keadaan yang bebas sama sekali dan berkedudukan sama (perfectly free and equals). 

Karena bebas dan berkedudukan sama, tiada orang yang bermaksud merugikan kehidupan, kebebasan, dan harta milik orang lain. Karena itu, setiap manusia memiliki kekuatan yang serupa untuk mendapatkan hak pribadi. Ditekankan disini terkait fungsi pemerintah untuk memelihara perdamaian, keselamatan, dan kebaikan bersama setiap warga masyarakatnya.

Karena setiap individu menyumbangkan jumlah kekuatan fisik dan moral yang sama, setiap keputusan yang disetujui oleh jumlah individu yang lebih banyak harus diterima sebagai keputusan yang mengikat karena kekuatan yang lebih besar itu. 

Dapatlah disimpulkan dari pandangan itu bahwa Locke membenarkan tiran mayoritas walaupun tindakan mayoritas mungkin saja melanggar hak-hak individu kalangan minoritas. Akan tetapi, untuk melindungi hak-hak golongan minoritas dan bak-hak individu dari tirani kekuasaan yang absolut dan sembarangan (arbitrary). 

Menurut Locke, pemerintah harus melaksanakan kewenangannya berdasarkan hukum (rule of law). Baginya, pemerintahan berdasarkan hukum tidak hanya menuntut semua pejabat negara yang bertindak sesuai dengan hukum, tetapi juga pembuat hukum (legislatif) harus terpisah dari pelaksana hukum (eksekutif) dan pengadilan (yudikatif).

Negara Indonesia memiliki pandangan tersendiri tentang rezim yang tertuang dalam dasar negara yakni Pancasila dan UUD 1945. Rezim terbaik ataupun kebaikan bersama menurut UUD 1945 tampak dalam empat tujuan negara, yaitu melindungi seluruh golongan masyarakat dan seluruh tumpah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan ikut serta menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan dan perdamaian abadi; dan Pancasila sebagai sumber negara, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, rezim terbaik secara struktural tampak dalam bentuk dan susunan negara (negara republik dan kesatuan), struktur pemerintahan (cenderung bersifat pembagian kekuasaan daripada pemisahan kekuasaan), dan jaminan atas hak-hak warga negara, seperti menyatakan pendapat, berasosiasi, beragama, dan kesejahteraan. 

Selanjutnya, rezim terbaik dioperasionalkan dalam berbagai ketetapan MPR, seperti Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang menggambarkan tujuan pembangunan sebagai menciptakan kemanusian Indonesia yang seutuhnya yang bersumber keseimbangan berbagai dimensi kehidupan (materiil-non materiil), dunia-akhirat, lingkungan sosial-lingkungan alam, kelompok, dan individu.