Tranformasi berpijak pada konteks tersebut, adanya reformasi sistem-sistem moral dari institusi-institusi sosial yang ada di masyarakat seperti agama, hukum, politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan menuntut sebagai kejahatan moral korupsi. Kebijakan politik negara-bangsa dalam Persoalan-persoalan korupsi harus diintegrasikan.
Mencari suatu keseimbangan antara tanggung jawab individual dan kolektif setiap gerakan politik dan sosial harus mempertahankan inti keadilan sosial dalam komunitas masyarakat. "Perluasan kewajiban individual seharusnya disertai dengan meluasnya individualis-me" (Giddens, 1998: 74-75).Upaya koruptor dalam menghindari tanggung jawab moral dapat menggunakan melegitimasi serta merasionalisasi tindakan 'dursila'nya secara personal.
Dan dalam menebus dosa serta rasa bersalah pada hadapan publik, seseorang koruptor yang anti-sosial berupaya merogoh simpati sosial menggunakan kegiatan sosial. Moral korupsi yang secara ontologis menegasikan prinsip kesejahteraan serta keadilan sosial, secara kontradiktif dihadapkan menggunakan empiris tindakan yang bisa membangun keadaan itu kembali.
Keberadaan kepercayaan relijius (supranatural) yang sebagai asal kegelisahan serta ketidakamanan psikologis bagi koruptor pada era penguasaan teknologi serta sains tergantikan menggunakan adanya rasa safety ontologis (ontological security). Ontological security merupakan kata Giddens yang dipergunakan untuk merujuk pada situasi atau pencerahan atau keyakinan eksistensial bahwa dunia kawasan insan hidup ini secara moral dan sosial teratur serta bumi ini safety (1984).
Orang-orang koruptor mungkin menyadari bahwa terdapat resiko sosial serta aturan yang akan diterimanya jika melakukan kecurangan serta penyalahgunaan kewenangan, namun rasa ini ditenggelamkannya dalam-dalam bersama ego kognitif yang mendasarinya.
Hal yang nampak bagi koruptor merupakan bagaimana mencari cara untuk mempertahankan keberadaan diri, kemudian merasionalisasi tujuannya itu agar nampak sahih serta lumrah. Dicarilah indera-indera pembenaran yang mampu melindunginya berasal jeratan aturan.
Orang-orang koruptor tidak perlu risih sebab terdapat expert system/abstract system yang membantunya pada segala hal; terdapat teknologi komunikasi serta isu (media massa) yang mampu dimainkannya buat membentuk opini, melemparkan perihal bahwa dirinya higienis serta tak korup; terdapat teknologi yang bisa menghapus data kecurangannya pada dunia maya menggunakan sekali pencet; atau didapat berhubungan menggunakan sistem perbankan internasional yang mampu mengamankan harta korupsinya sembari melarikan diri ke negara lain yang mampu memberinya rasa safety.
Menjadi sebuah hukum serta sumberdaya, struktur mempunyai 3 gugus dimensi yaitu: Pertama, struktur penandaan (signification) yang menyangkut skemata simbolik, pemaknaan, penyebutan, serta perihal. kedua, struktur dominasi atau penguasaan (domination) yang mencakup skemata dominasi atas orang (politik) serta barang/hal (ekonomi). Ketiga, struktur pembenaran atau legitimasi (legitimation) yang menyangkut skemata peraturan normatif, yang terungkap pada tata aturan (Giddens, 1984: 29).
Pertama; bahwa buat melakukan komunikasi, seseorang mem-butuhkan sistem indikasi serta bingkai interpretasi (tata simbol, perihal/ forum bahasa), sebagai akibatnya struktur signifikasi itu terdapat. Aktor-aktor sosial, pada sikap kehidupan sehari-harinya, secara aktif menghasilkan makna pada tataran yang sudah mereka beri makna; secara bersamaan mereka ditentukan oleh cara dimana makna-makna tadi sudah sebagai dirutinkan serta direproduksi. Hal yang dilakukan serta dikatakan rakyat mempunyai konsekuensi bagi struktur sosial. Individu-individu menggerakkan asal daya, ketrampilan serta pengetahuan yang sudah dihasilkan berasal dari hubungan sebelumnya.
Praktik-praktik struktur sosial, sebagian selalu berakar di per-temuan tatap muka, namun perjumpaan ini tak pernah terjadi pada ruang hampa yang tak berstruktur, dunia sosial ditengahi serta dipe-ngaruhi oleh sumber daya yang sudah mempunyai signifikasi sosial serta budaya. Struktur merupakan 'proses dialektika' dimana hal yang dilakukan sang individu merupakan juga hal yang mereka bangun. Inilah essensi berasal strukturasi. Strukturasi pula melibatkan interfusion (penggabungan) konsekuensi yang dibutuhkan ataupun yang tidak diperlukan, hal yang dimaui serta dilakukan agen mampu membentuk konsolidasi atas apa yang tak diinginkan agen. Gagasan inilah yang memberikan bahwa struktur merupakan sumberdaya yang memberdayakan sekaligus membatasi rakyat.
Agama atau keyakinan bahwa alam serta sosial itu kondisinya mirip yang tampak, termasuk parameter eksistensial dasar diri serta ciri-ciri sosial (Giddens, 1984: 375). Pencerahan simpel ini ialah kunci buat tahu bagaimana banyak sekali tindakan serta praktik sosial rakyat lambat laun sebagai struktur, serta bagaimana struktur itu mengekang dan memampukan tindakan/praktik sosial rakyat. Giddens menyebut tindakan serta praktik sosial itu menjadi 'global yang telah ditafisirkan' (Giddens, 1976: 166).
