Mohon tunggu...
muhammad farras
muhammad farras Mohon Tunggu... Mahasiswa - Universitas Brawijaya

Mahasiswa

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Antara Birokrasi dan Demokrasi: Mencari Harmoni dalam Tata Kelola Modern

9 Desember 2024   23:59 Diperbarui: 9 Desember 2024   23:59 86
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan Keputusan harus diperluas melalui forum public, musyawarah warga, dan mekanisme konsultasi daring. Dengan car aini, suara rakyat dapat lebih didengar tanoa mengorbankan efisiensi birokrasi.

  • Reformasi Regulasi

Prosedur birokrasi yang terlalu rumit harus disederhanakan untuk meningkatkan responsivitas tanpa mengorbankan akuntabilitas. Regulasi yang adaptif juga penting untuk menghadapi dinamika kebutuhan Masyarakat.

Kesimpulan 

Birokrasi dan demokrasu adalah dua pilar yang saling melengkapi dalam tata Kelola pemerintahan modern. Meski sering kali bertentangan, keduannya dapat diselaraskan melalui reformasi dan inovasi yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansu dan akuntablitias, didukung oleh demokrasi yang partisipatif dan bertanggung jawab, dapat menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, harmoni antara birokrasi dan demokrasi menjadi semakin penting untuk menjawab tantangan zaman.

Dengan kerja sama yang sinergis antara birokrasi yang stabil dan demokrasi yang dinamis, cita-cita Masyarakat yang adil, Makmur, dan Sejahtera dapat terwujud.

Referensi

  1. Weber, M. (1922). Economy and Society. University of California Press.
  2. Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government. Addison-Wesley.
  3. Farazmand, A. (2009). "Bureaucracy and Democracy: A Theoretical Analysis," Public Organization Review, 9(1), 15--31.
  4. Santiso, C. (2001). "Good Governance and Aid Effectiveness: The World Bank and Conditionality," The Georgetown Public Policy Review, 7(1), 1-22.
  5. Wahid, A. (2002). "Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tantangan dan Peluang." Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 3(1), 45-56.
  6. Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2020). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Strategi dan Implementasi. Pustaka Pelajar.
  7. UNDP. (2018). "Democratic Governance and Peacebuilding." www.undp.org.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun