Mohon tunggu...
Muhammad Fadli
Muhammad Fadli Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Hobi sepak bola

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Keuangan Publik Islam: Pilar Pengelolaan Pengeluaran Negara yang Adil dan Berkelanjutan

13 Januari 2025   15:58 Diperbarui: 13 Januari 2025   15:58 20
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, institusi, dan masyarakat, keuangan publik Islam dapat menjadi fondasi untuk pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Pendekatan ini menawarkan solusi konkret untuk tantangan-tantangan ekonomi modern, seperti ketimpangan sosial, utang yang berlebihan, dan korupsi.

Pada akhirnya, keuangan publik Islam bukan hanya alternatif, tetapi juga kebutuhan untuk menciptakan tatanan ekonomi global yang lebih manusiawi. Dengan mengutamakan kemaslahatan umat, keuangan publik Islam memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana negara dapat mengelola pengeluarannya untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyatnya. Ini adalah langkah menuju dunia yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan

*Kesimpulan

Keuangan publik Islam menawarkan alternatif yang kuat dan relevan untuk pengelolaan belanja negara di negara berkembang. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan penghindaran pemborosan, sistem ini memberikan fondasi yang kokoh untuk kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan inklusif. Pendekatan ini tidak hanya relevan untuk negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga memiliki nilai-nilai universal yang dapat diterapkan dalam konteks global. Prinsip-prinsip seperti efisiensi, transparansi, dan pengelolaan sumber daya yang adil adalah elemen-elemen yang dibutuhkan dalam dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung.

Namun, implementasi keuangan publik Islam di negara-negara berkembang menghadapi beberapa tantangan besar, termasuk kurangnya pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah, keterbatasan regulasi yang mendukung penerapan instrumen keuangan syariah, serta masalah korupsi dan inefisiensi dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis seperti pendidikan dan pelatihan tentang keuangan Islam, penguatan regulasi yang mendukung, serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk memastikan kesuksesan implementasi sistem ini.

Dalam jangka panjang, dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan dari masyarakat, keuangan publik Islam dapat menjadi pilar utama dalam membangun negara yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ketidakadilan ekonomi, tetapi juga mendorong pembangunan yang lebih merata dan inklusif. Dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan umat yang dijunjung tinggi, keuangan publik Islam menawarkan solusi yang lebih manusiawi dalam mengelola pengeluaran negara dan memastikan kesejahteraan rakyat tercapai.

Dengan demikian, keuangan publik Islam bukan hanya alternatif dalam pengelolaan anggaran negara, tetapi juga sebuah kebutuhan bagi negara-negara berkembang yang ingin menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan. Pendekatan ini memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana negara dapat mengelola sumber daya dan pengeluarannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, menjadikannya dasar yang lebih kokoh bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun