K9_Akuntansi Perpajakan Utang Piutang Pajak

Profil Penulis 

Nama : Muhammad Fadhilah

NIM : 55521120025

Dosen : Prof. Dr. Apollo, Ak., M.Si.

Program Studi Pascasarjana

Magister Akuntansi Perpajakan

Universitas Mercu Buana Jakarta

Apa itu Utang Pajak? Jadi, utang pajak adalah suatu kewajiban pihak wajib pajak, baik itu yang berbentuk sanksi administrasi, denda, ataupun bunga dan juga kenaikan yang tertulis di dalam surat ketetapan pajak yang berdasarkan undang-undang perpajakan di Indonesia. 

Apa itu Piutang Pajak? Jadi, Piutang pajak merupakan piutang yang wajib dilunasi oleh wajib pajak dalam periode berjalan tahun berikutnya, sehingga tidak ada piutang pajak yang melampaui satu periode berikutnya. Oleh karena itu, piutang pajak disajikan di Neraca LKPP sebagai aset lancar.

Hutang pajak penghasilan adalah jenis akun di bagian kewajiban lancar dari neraca perusahaan. Ini dikompilasi dari pajak karena pemerintah dalam satu tahun. 

Perhitungan pajak penghasilan yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di negara asal perusahaan. Utang pajak penghasilan ditampilkan sebagai kewajiban lancar karena utang tersebut akan diselesaikan dalam tahun depan. 

Namun, setiap bagian dari pajak penghasilan terutang yang tidak dijadwalkan untuk pembayaran dalam 12 bulan ke depan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. 

Hutang pajak penghasilan adalah salah satu komponen yang diperlukan untuk menghitung kewajiban pajak tangguhan organisasi. Kewajiban pajak tangguhan muncul ketika melaporkan perbedaan antara kewajiban pajak penghasilan perusahaan dan beban pajak penghasilan. 

Perbedaannya mungkin karena waktu saat pajak penghasilan aktual jatuh tempo. Misalnya, bisnis mungkin berutang pajak penghasilan $1.000 bila dihitung menggunakan standar akuntansi. 

Namun, jika pada saat pengajuan, perusahaan hanya berutang $750 atas pengembalian pajak penghasilan, selisih $250 akan menjadi kewajiban di periode mendatang. Konflik terjadi karena perbedaan aturan antara Internal Revenue Service (IRS) dan prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP) menyebabkan penangguhan beberapa kewajiban untuk periode mendatang.

Pajak, berdasarkan undang-undang pajak negara asal perusahaan, dihitung atas penghasilan bersih mereka. Tarif kena pajak sesuai dengan tarif pajak perusahaan. Bagi perusahaan yang terutang pajak dari instansi perpajakannya, jumlah pajak penghasilan yang terutang akan berkurang. 

Pajak penghasilan yang terutang termasuk pungutan dari tingkat federal, negara bagian, dan lokal. Jumlah dolar yang harus dibayar adalah jumlah yang terakumulasi sejak pengembalian pajak terakhir perusahaan. 

Secara umum, pajak gaji, pajak properti, dan pajak penjualan adalah kewajiban yang terpisah. Bisnis menggunakan GAAP untuk menghitung beban pajak penghasilan. Angka ini tercantum pada laporan laba rugi perusahaan dan biasanya merupakan pos pengeluaran terakhir sebelum perhitungan laba bersih. 

Setelah menyelesaikan pengembalian pajak penghasilan federal, bisnis mengetahui jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Jumlah pajak yang terutang dicerminkan sebagai kewajiban pajak. 

Prinsip akuntansi umum dan kode pajak IRS tidak memperlakukan semua item dengan sama. Variasi dalam metode akuntansi ini dapat menyebabkan perbedaan antara beban pajak penghasilan dan kewajiban pajak penghasilan karena dua perangkat aturan yang berbeda mengatur penghitungan. Contoh tipikal dari hasil yang berbeda adalah ketika perusahaan mendepresiasi asetnya. 

GAAP memungkinkan berbagai metode penyusutan yang semuanya biasanya menghasilkan jumlah biaya yang berbeda pada periode tersebut. Kode pajak IRS, bagaimanapun, memiliki aturan yang lebih ketat yang berkaitan dengan metode penyusutan yang dapat diterima. 

Penggunaan dua metode penyusutan yang berbeda menciptakan perbedaan dalam beban pajak dan kewajiban pajak. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan menggunakan Prinsip Akuntansi yang Diterima Secara Umum, atau GAAP, bertanggung jawab untuk melaporkan kewajiban pajak penghasilan mereka. 

Namun, aturan GAAP sangat kompleks dibandingkan dengan aturan IRS yang harus diikuti perusahaan untuk tujuan pengembalian pajak. Akibatnya, akun piutang pajak yang dilaporkan perusahaan di neraca memengaruhi lebih dari sekadar pengembalian pajak mereka. Hanya ketika pemerintah melaporkan saldo piutang pajak, jumlahnya hanya melaporkan pendapatan pajak yang diharapkan diterimanya.

Ketika akuntan perusahaan menghitung pengembalian pajak yang dihasilkan dari NOL, mereka selalu menggunakan tarif pajak perusahaan yang berlaku untuk tahun pengembalian. Sebagai ilustrasi, misalkan tarif pajak perusahaan adalah 35 persen pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 45 persen pada tahun 2012. 

Jika perusahaan melaporkan NOL sebesar $100.000 pada tahun 2012 yang dapat digunakan untuk memperoleh pengembalian pembayaran pajaknya pada tahun 2011, maka perusahaan harus menghitung pengembalian dana sebesar $35.000 atau 35 persen. 

Berdasarkan GAAP, perusahaan tidak dapat melaporkan penghematan pajak sebesar 45 persen, meskipun perusahaan menghasilkan kerugian selama setahun dengan kenaikan tarif pajak perusahaan. 

Pelaporan keuangan memerlukan posting entri jurnal ke buku besar perusahaan untuk mencerminkan peningkatan akun piutang pajak, terlepas dari persyaratan pelaporan pajak tambahan yang dikenakan IRS pada perusahaan. Ini memerlukan entri debet sebesar $ 35.000 ke akun piutang pajak, yang merupakan aset di neraca, dan entri kredit untuk jumlah yang sama ke akun beban pajak yang dilaporkan perusahaan pada laporan laba rugi. 

Pemerintah federal, serta pemerintah negara bagian dan lokal, dapat menerbitkan laporan keuangan yang melaporkan informasi yang mirip dengan perusahaan. Namun, aturan akuntansi yang tunduk pada badan pemerintah tidak sama dengan GAAP. Karena pemerintah tidak beroperasi untuk mendapatkan keuntungan, saldo piutang pajak yang dilaporkannya hanyalah jumlah pendapatan pajak yang wajib dibayar oleh pembayar pajaknya. 

Akibatnya, saldo diperoleh dari pengembalian pajak yang diterima pemerintah dan tidak memiliki implikasi pelaporan keuangan lainnya, seperti memposting entri jurnal yang sesuai ke akun beban pajak, yang tidak ada dalam laporan keuangan pemerintah.

Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih