Beberapa persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh sebuah kwitansi agar sah menurut hukum antara lain:
1. Identitas Para Pihak yang Terlibat
Kwitansi hutang harus mencantumkan informasi lengkap mengenai identitas kedua belah pihak, yaitu pihak yang memberi pinjaman dan pihak yang menerima pinjaman. Identitas ini tidak hanya mencakup nama, tetapi juga alamat dan nomor identitas, seperti nomor KTP atau NPWP, agar jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa data yang lengkap, sulit untuk membuktikan bahwa transaksi benar-benar terjadi antara kedua pihak yang dimaksud.
2. Jumlah dan Uraian Utang yang Jelas
Kwitansi harus mencantumkan jumlah uang yang dipinjamkan, termasuk mata uang yang digunakan. Selain itu, kwitansi juga sebaiknya mencantumkan tujuan dari pinjaman atau transaksi tersebut. Keterangan yang tidak jelas tentang jumlah atau tujuan utang dapat menyebabkan keraguan mengenai kesepakatan yang sebenarnya terjadi.
3. Tanggal dan Tempat Pembuatan Kwitansi
Tanggal dan tempat pembuatan kwitansi sangat penting, karena menunjukkan waktu dan lokasi transaksi tersebut terjadi. Tanpa informasi ini, sulit untuk menentukan kapan pembayaran dilakukan dan apakah pembayaran tersebut dilakukan dalam tenggat waktu yang telah disepakati.
4. Tanda Tangan yang Sah
Kwitansi hutang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak yang memberi pinjaman dan pihak yang menerima pinjaman. Tanda tangan ini menjadi bukti bahwa kedua pihak menyetujui isi dari kwitansi tersebut. Tanda tangan yang tidak sah atau dipalsukan dapat membuat kwitansi tersebut batal demi hukum. Selain itu, tanda tangan tersebut harus mencerminkan kesepakatan yang dilakukan tanpa adanya unsur paksaan atau penipuan.
5. Bukti Pembayaran yang Mendukung
Untuk memastikan bahwa transaksi benar-benar terjadi, kwitansi hutang harus dilengkapi dengan bukti pembayaran yang sah, seperti slip transfer bank, bukti setoran tunai, atau dokumen lain yang membuktikan bahwa uang telah diserahkan. Tanpa bukti pembayaran yang sah, kwitansi bisa dipertanyakan validitasnya, terutama jika terjadi sengketa di kemudian hari.
6. Tidak Ada Unsur Paksaan atau Penipuan
Dalam membuat kwitansi hutang, harus dipastikan bahwa kedua belah pihak setuju tanpa adanya tekanan atau penipuan. Jika terbukti ada unsur paksaan, intimidasi, atau penipuan dalam pembuatan kwitansi tersebut, maka kwitansi itu bisa dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum.
Mengapa Kwitansi Hutang Bisa Dibatalkan?
Banyak orang tidak menyadari bahwa kwitansi hutang yang tampak sah bisa dibatalkan jika tidak memenuhi prosedur atau ketentuan yang berlaku. Hal ini sering kali terjadi karena banyak orang menganggap bahwa selama kwitansi tersebut mencatat jumlah uang dan disertai tanda tangan, dokumen tersebut sudah cukup kuat secara hukum.Â
Padahal, jika ada kekurangan dalam bentuk, isi, atau prosedur pembuatan kwitansi, maka kwitansi tersebut bisa dipertanyakan dan bahkan dibatalkan di pengadilan.
Beberapa alasan umum yang dapat membatalkan kekuatan kwitansi hutang antara lain:
