Solusi atau Tantangan, Mengukur Efektifitas Sirekap dalam Pilkada 2024

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 menjadi ajang penting untuk menguji berbagai inovasi teknologi yang diterapkan guna meningkatkan transparansi dan efisiensi. 

Di tengah semakin kompleksnya proses pemilu di Indonesia, teknologi hadir sebagai solusi untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada, seperti memastikan akurasi data, mempercepat proses penghitungan, dan meminimalisir potensi kecurangan. Salah satu teknologi yang menjadi sorotan dalam Pilkada kali ini adalah Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

Diperkenalkan sebagai alat digitalisasi proses rekapitulasi suara, Sirekap bertujuan untuk menyederhanakan alur kerja petugas pemilu sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil akhir. Namun, penerapan teknologi ini tidak lepas dari berbagai perdebatan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga keamanan sistemnya. 

Baca juga: Tantangan yang Dihadapi Calon Peserta Pilkada 2024

Pilkada 2024 menjadi momen krusial untuk menilai sejauh mana Sirekap dapat menjawab kebutuhan tersebut, apakah benar menjadi solusi efektif atau justru menimbulkan tantangan baru yang perlu diatasi.

Apa Itu Sirekap?

Sirekap adalah aplikasi yang digunakan untuk merekapitulasi hasil suara dari tingkat TPS hingga nasional secara elektronik. Sistem ini dirancang untuk menggantikan proses rekapitulasi manual yang memakan waktu lama dan rawan kesalahan. 

Melalui aplikasi ini, petugas TPS dapat langsung mengunggah hasil perhitungan suara dengan memotret formulir C1 (hasil perhitungan di TPS) menggunakan perangkat digital, seperti smartphone atau tablet.

Baca juga: Menggagas Efektivitas Program Layanan Aduan Pemerintah: Tantangan dan Solusi

Data yang diunggah tersebut kemudian secara otomatis diteruskan ke tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional dalam bentuk digital, sehingga mengurangi kebutuhan akan dokumen fisik. 

Baca juga: Serius atau Komedi? Momen Lucu dan Blunder dalam Debat Publik Pilkada 2024

Dengan pendekatan ini, Sirekap tidak hanya mempercepat alur rekapitulasi tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk memantau proses pemilu secara lebih transparan melalui akses data yang lebih terbuka.

Selain itu, kehadiran Sirekap juga bertujuan untuk menekan potensi manipulasi data yang sering terjadi dalam proses manual, seperti pengisian ulang atau pengubahan angka di dokumen fisik. Dengan jejak digital yang tercatat, sistem ini memberikan jaminan tambahan terhadap integritas hasil pemilu. 

Keunggulan Sirekap

1. Efisiensi dalam Proses Rekapitulasi

Sirekap mempercepat pengumpulan dan pengolahan data hasil suara dari TPS hingga ke tingkat nasional. 

Proses yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam, berkat pengunggahan data secara digital. Hal ini mengurangi jeda waktu antara penghitungan suara di TPS dan pengumuman rekapitulasi hasil di tingkat yang lebih tinggi.

2. Transparansi Hasil Pemilu

Dengan Sirekap, hasil rekapitulasi dapat diakses oleh publik secara real-time melalui portal resmi. Hal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk memantau langsung proses rekapitulasi, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap integritas hasil pemilu.

3. Mengurangi Potensi Kesalahan Manual

Sirekap mengurangi risiko kesalahan dalam penyalinan data hasil suara dari formulir fisik ke dalam sistem, yang sering terjadi dalam proses manual. Selain itu, aplikasi ini juga membantu mengidentifikasi ketidaksesuaian data secara lebih cepat melalui sistem validasi otomatis.

4. Penghematan Anggaran

Dengan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik dan distribusinya, Sirekap dapat membantu menekan biaya operasional pemilu, seperti pengadaan formulir, transportasi dokumen, dan tenaga kerja tambahan untuk proses rekapitulasi manual.

5. Meningkatkan Akurasi dan Keamanan Data

Data yang diunggah melalui Sirekap disimpan secara digital dengan fitur keamanan tertentu, seperti enkripsi, yang bertujuan untuk melindungi hasil rekapitulasi dari ancaman manipulasi. Jejak digital yang tercipta juga memudahkan audit jika diperlukan.

6. Kemudahan Penggunaan untuk Petugas TPS

Aplikasi ini dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan, sehingga petugas TPS, bahkan yang kurang akrab dengan teknologi, dapat mengoperasikannya dengan sedikit pelatihan.

Tantangan dalam Penggunaan Sirekap

Ilustrasi aplikasi sirekap pilkada 2024 (sumber gambar: umsu.ac.id)

Meskipun memiliki banyak keunggulan, implementasi Sirekap dalam Pilkada 2024 juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi

Tidak semua wilayah di Indonesia memiliki akses internet yang memadai, terutama di daerah terpencil atau pedalaman. 

Koneksi internet yang lambat atau bahkan tidak tersedia dapat menghambat proses pengunggahan data dari TPS ke sistem pusat. Selain itu, keterbatasan perangkat digital di beberapa daerah juga menjadi kendala besar dalam penerapan aplikasi ini.

2. Kemampuan dan Literasi Digital Petugas TPS

Tidak semua petugas pemilu memiliki kemampuan teknis yang cukup untuk mengoperasikan aplikasi Sirekap. 

Sedangkan Di daerah dengan tingkat literasi digital rendah, petugas TPS mungkin menghadapi kesulitan dalam mengunggah data atau menyelesaikan masalah teknis yang terjadi selama proses pemilu. Hal ini dapat memperlambat rekapitulasi atau bahkan meningkatkan potensi kesalahan.

3. Keandalan Sistem dan Potensi Kegagalan Teknis

Sebagai sistem berbasis aplikasi, Sirekap tidak terlepas dari risiko kegagalan teknis, seperti server down, aplikasi crash, atau masalah kompatibilitas perangkat. 

Kegagalan teknis semacam ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam rekapitulasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital ini.

4. Keamanan Data dan Ancaman Siber

Penggunaan teknologi dalam proses pemilu meningkatkan risiko ancaman siber, seperti peretasan atau manipulasi data. Jika tidak ada langkah keamanan yang memadai, data hasil rekapitulasi dapat disalahgunakan atau diubah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang dapat memengaruhi integritas hasil pemilu.

5. Kesiapan Regulasi dan Mekanisme Pengawasan

Regulasi yang mengatur penggunaan Sirekap dan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaannya perlu dipastikan berjalan efektif. Ketiadaan aturan yang jelas dapat memunculkan celah hukum yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk memanipulasi proses pemilu.

6. Resistensi dari Beberapa Pihak

Penggunaan Sirekap mungkin mendapatkan resistensi dari pihak-pihak yang merasa bahwa sistem ini terlalu kompleks atau tidak adil, terutama jika terjadi kendala teknis yang memengaruhi hasil rekapitulasi. Hal ini dapat menimbulkan polemik dan memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap hasil Pilkada.

Upaya Mengatasi Tantangan

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa langkah strategis dapat dilakukan, antara lain:

• Meningkatkan infrastruktur teknologi, terutama akses internet di daerah-daerah terpencil.
• Memberikan pelatihan intensif kepada petugas TPS mengenai penggunaan Sirekap.
• Menjamin keamanan data melalui sistem enkripsi dan pengawasan ketat terhadap server aplikasi.
• Menerapkan protokol darurat untuk mengatasi kegagalan teknis, seperti mekanisme manual sebagai cadangan.
• Menyusun regulasi yang jelas dan memperkuat pengawasan terhadap implementasi Sirekap.

Respons dan Harapan Publik

Sebagian besar masyarakat menyambut positif kehadiran Sirekap karena dianggap membawa angin segar dalam proses pemilu yang transparan. 

Kehadirannya dinilai sebagai langkah maju dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung demokrasi, khususnya di negara dengan tantangan geografis dan populasi yang besar seperti Indonesia. Sirekap memberikan harapan baru untuk pemilu yang lebih efisien, adil, dan akuntabel.

Namun, antusiasme ini juga diiringi dengan sejumlah kekhawatiran, terutama terkait kesiapan teknis dan pelaksanaannya di lapangan. Beberapa pihak mempertanyakan apakah infrastruktur digital yang ada cukup memadai untuk mendukung aplikasi ini di seluruh pelosok negeri. 

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa kesalahan teknis atau human error dalam pengoperasian aplikasi dapat memengaruhi validitas hasil pemilu.

Masyarakat berharap agar pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat memastikan kesiapan sistem secara menyeluruh sebelum pelaksanaan Pilkada 2024. 

Pelatihan intensif bagi petugas TPS, uji coba sistem secara nasional, dan pengawasan yang ketat menjadi langkah penting yang harus dilakukan. Tanpa persiapan matang, risiko gangguan teknis dan kurangnya kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dapat meningkat.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan Sirekap juga menjadi kunci keberhasilannya. Dengan sistem yang lebih terbuka, masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut memantau hasil suara dan melaporkan jika terjadi kejanggalan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat demokrasi dan meningkatkan kepercayaan terhadap proses pemilu secara keseluruhan.

Kesimpulan, Sirekap adalah inovasi penting yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada 2024. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, pelatihan petugas, dan pengawasan pelaksanaan. 

Jika tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi, Sirekap bisa menjadi solusi untuk pemilu yang lebih cepat, akurat, dan transparan. Sebaliknya, jika tidak, aplikasi ini justru berisiko menimbulkan masalah baru yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap hasil Pilkada.

Oleh karena itu, semua pihak pemerintah, KPU, dan masyarakat perlu bekerja sama memastikan implementasi Sirekap berjalan dengan optimal. Pilkada yang bersih dan adil adalah tanggung jawab bersama.