Stereotip ini menyebabkan partisipasi perempuan dalam politik masih sangat minim dan kurang diminatinya menjadi kandidat dalam kontestasi pilkada. Stereotip gender juga mempengaruhi pandangan masyarakat tentang keterampilan dan kemampuan perempuan, yang membuat masyarakat cenderung menganggap bahwa laki-laki lebih mumpuni dalam hal kepemimpinan dan perencanaan strategis.
Keterwakilan perempuan yang masih minim dalam Pilkada merupakan salah satu dampak dari stereotip gender yang berlaku di masyarakat. Karenanya, dengan adanya stereotip gender yang berlaku maka perempuan akan kesulitan dalam bersikap serta melakukan tindakan yang sesuai dengan kultur yang berlaku.
Oleh karena itu, perlu dilakukan gerakan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat lebih menghargai dan mengakui keterampilan dan kemampuan perempuan dalam berkompetisi di politik. Upaya ini akan membantu perempuan untuk mendapatkan tempat dan hak-hak yang sama dalam dunia politik.
3. Tantangan strukturalÂ
Tantangan struktural yang dihadapi perempuan dalam politik lokal juga berdampak pada minimnya keterwakilan perempuan dalam Pilkada. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain adalah:
- Dukungan Dana: Dalam politik, dukungan dana sangatlah penting untuk memenangkan kontestasi. Masih banyak perempuan yang kesulitan mendapatkan dukungan dana untuk kampanye mereka. Padahal, dengan minimnya dukungan dana, perempuan sulit bersaing dengan kandidat lain yang lebih banyak didukung secara finansial.
- Infrastruktur yang Tidak Memadai: Infrastruktur politik juga menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan di dalam politik lokal. Pada umumnya, infrastruktur seperti sarana transportasi, koneksi internet yang buruk, serta keamanan masih kurang memadai dan hal ini membuat perempuan kesulitan untuk mengakses informasi, mengirimkan dokumen, atau bepergian ke tempat kampanye.
- Kesulitan Akses Informasi: Partisipasi politik perempuan juga kerap terhalang oleh kesulitan akses informasi terkait lingkungan politik dan publik. Informasi-informasi yang diperlukan untuk kampanye seperti data statistik, informasi anggaran, atau potensi pemilih sulit diakses secara bebas. Keterbatasan akses informasi ini membuat perempuan sulit memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam kontestasi pilkada.
- Representasi Rusak: Tantangan lain yang dihadapi perempuan dalam politik adalah representasi rusak. Representasi rusak ini terjadi ketika kaum pria yang menduduki kursi kekuasaan memanfaatkan posisi tersebut untuk membentuk bentuk-bentuk kebijakan yang merugikan perempuan.
Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan struktural dalam politik lokal, perlu dilakukan berbagai upaya seperti memberikan pelatihan terkait strategi kampanye yang efektif, memberikan akses dana yang setara, memperkuat infrastruktur politik lokal, serta meningkatkan akses perempuan terhadap informasi yang dibutuhkan.
Selain itu, adanya kebijakan publik yang pro terhadap perempuan juga sangat penting untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik lokal. Dengan adanya kebijakan yang lebih ramah perempuan, maka diharapkan perempuan akan lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam dunia politik serta kesempatan mereka untuk maju sebagai kandidat akan lebih terbuka lebar.
4. Keterbatasan Kualitas Pendidikan dan PelatihanÂ
Keterbatasan kualitas pendidikan dan pelatihan juga menjadi faktor yang membatasi partisipasi perempuan dalam politik lokal termasuk kontestasi Pilkada. Banyak perempuan yang memiliki potensi dan kemampuan untuk menjadi pemimpin atau kandidat di kontestasi Pilkada, namun terhalang karena keterbatasan ini.
Keterbatasan pendidikan dan pelatihan ini terlihat pada kemampuan perempuan dalam berdebat dan presentasi publik, kemampuan memahami isu yang kompleks, dan kemampuan untuk membuat kebijakan publik yang berkualitas. Sehingga, hal ini menjadi alasan yang membuat sebagian perempuan kurang percaya diri untuk terjun dalam dunia politik.
Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan khusus untuk perempuan yang ingin terjun ke dalam dunia politik, terutama untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas mereka dalam memimpin dan membuat kebijakan yang berkualitas. Pelatihan ini dapat dilakukan oleh perempuan yang sudah sukses di dunia politik, atau lembaga-lembaga pelatihan dan pendidikan yang sudah berpengalaman dalam memberikan pelatihan dan pendidikan bagi perempuan.
