Tanda-tanda Bahaya: Penurunan Kualitas Demokrasi dalam Sebuah Negara

Sistem demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang ideal karena memberikan kesempatan pada warga negara untuk secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. 

Warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih para pemimpinnya dan pemimpin yang dipilih harus bertanggung jawab kepada rakyat. Namun, sayangnya dalam praktiknya, demokrasi seringkali mengalami penurunan kualitas akibat berbagai faktor 

Di bawah ini adalah beberapa tanda-tanda bahaya yang dapat menandakan penurunan kualitas demokrasi dalam sebuah negara.

Baca juga: Mengapa Konsep Merdeka Penting bagi Kehidupan Bermasyarakat?

1. Pembatasan Kebebasan

Tidak adanya kebebasan pers, kebebasan berekspresi, kebebasan akademik, dan kebebasan berkumpul juga dapat memicu ketidakpuasan dan ketidakpercayaan dalam demokrasi. Hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan terbuka menjadi penting dalam menjaga demokrasi yang sehat dan berkualitas. 

Keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan publik dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil mewakili kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Baca juga: Partai-partai Semakin Sibuk Mencari Kandidat untuk Pilkada 2024

Pembatasan kebebasan juga dapat menyebabkan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan pemimpin negara. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan ekonomi di antara warga negara, sehingga menciptakan ketidakpuasan dan kegelisahan dalam masyarakat.

Kualitas demokrasi yang buruk juga dapat menghasilkan krisis politik dan kekacauan, yang dapat merusak stabilitas negara. 

Baca juga: Melawan Diskriminasi yang Tertanam, Strategi Mengurangi Kesenjangan Sosial di Indonesia

2. Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pemerintah

Kerusakan demokrasi yang diakibatkan oleh penyalahgunaan kekuasaan pemerintah dapat terjadi pada berbagai tingkatan, seperti pemerintah pusat, daerah, organisasi masyarakat dan sebagainya. Penyalahgunaan kekuasaan ini biasanya terjadi ketika pemimpin negara terlalu mengutamakan kepentingan diri dan kelompok tertentu, daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan, seringkali terjadi penyalahgunaan anggaran negara, mengorupsi, atau kebijakan yang diskriminatif. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan ekonomi, sehingga masyarakat menjadi tidak puas dan demokrasi menjadi rusak.

Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah juga dapat menciptakan ketidakadilan dalam sistem hukum. Pemerintah biasanya menggunakan kekuasaannya untuk membatasi kebebasan ekspresi seperti kebebasan pers dan kebebasan berbicara, menyalahgunakan hak-hak keamanan nasional untuk menindak para kritikus, dan merusak kebebasan akademik dengan memberlakukan undang-undang yang memberikan kekuasaan pada elit-elit tertentu.

3. Ketidakadilan Sosial dan Ekonomi

Tidak adanya kesetaraan dalam distribusi sumber daya dan keuntungan ekonomi dapat menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat dan merusak sistem demokrasi. Saat orang dengan kekayaan ekonomi yang lebih tinggi diberikan hak yang lebih, ini bisa menghambat kemampuan orang biasa untuk terlibat dalam proses demokrasi.

Ketidakadilan ekonomi dapat membuat orang hilang kepercayaan terhadap sistem demokrasi dan membuat mereka lebih mungkin menarik diri dari proses politik. Ini dapat menghasilkan politisi yang hanya melayani kepentingan kelompok tertentu atau kekuatan ekonomi.

Selain itu, ketidakadilan ekonomi juga dapat memicu konflik dan ketidakstabilan politik. Orang yang merasa tertindas dan tidak puas dengan distribusi kekayaan yang tidak merata mungkin memprovokasi tenaga kerja, melakukan protes dan bahkan aksi kekerasan.

4. Kebijakan Publik yang Bermasalah

Kebijakan publik yang berlawanan dengan kepentingan publik atau mengabaikan kebutuhan rakyat dapat mengindikasikan penurunan kualitas demokrasi, karena hal ini menyebabkan masyarakat merasa tidak terwakili oleh sistem tersebut. Ketika kebijakan publik tidak lagi fokus pada kepentingan rakyat, maka hal ini dapat merusak sistem demokrasi, karena warga negara kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan sistem politik yang ada.

Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang dibuat selaras dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan diskusi dan partisipasi publik dalam pelaksanaan dan pembuatan kebijakan. Keikutsertaan aktif masyarakat dalam proses tersebut dapat memastikan bahwa kebutuhan rakyat dan ketertiban masyarakat terwakili dengan baik.

5. Rendahnya Partisipasi Publik

Rendahnya partisipasi publik dalam proses pemilihan, keterlibatan dalam debat dan diskusi terkait kebijakan publik, serta ketidakmampuan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah adalah indikasi penurunan kualitas demokrasi. Partisipasi publik dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan dan proses pembuatan kebijakan merupakan esensi dari sistem demokrasi yang baik.

Ketika partisipasi publik rendah, maka hal ini dapat memungkinkan kelompok atau individu untuk mengambil alih kontrol atas proses politik dan pemilihan. Ini bisa mengakibatkan pengabaian terhadap opini dan kebutuhan mayoritas.

Selain itu, rendahnya partisipasi publik juga dapat berdampak pada penurunan kualitas politik dan kualitas kebijakan publik di negara tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam debat dan diskusi terkait kebijakan publik merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dari pihak pemerintah. Ketidakmampuan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah dapat menyebabkan rakyat kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan institusi demokrasi yang ada.

Di era modern ini, kualitas demokrasi menjadi hal yang krusial bagi negara. Demokrasi yang berkualitas merupakan kunci utama dari kemajuan suatu negara dan mungkin menentukan apakah suatu negara berada di dalam jalur menuju kesejahteraan atau malah sebaliknya. 

Demokrasi yang baik menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pengaturan lingkungan, pengakuan hak asasi manusia dan sebagainya, sehingga sangat penting bagi semua pihak untuk mempertahankan kualitas dari demokrasi tersebut.

Namun, kualitas demokrasi dapat terancam oleh penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, dan kurangnya partisipasi publik. Oleh sebab itu, diperlukan perhatian dan tindakan dari seluruh jajaran masyarakat dan pemerintah untuk memperbaiki kualitas dari sistem demokrasi, supaya negara tetap di jalan yang benar.

Partisipasi publik dan pengawasan menjadi faktor kunci dari kualitas demokrasi. Ketika masyarakat aktif terlibat dalam proses politik dan pembuatan kebijakan publik, maka hal ini dapat membantu memastikan bahwa pemerintah bekerja untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Dalam praktiknya, sistem demokrasi mungkin tidak sempurna, namun masyarakat harus berperan aktif dalam menjaga kualitas dari tatanan demokrasi. Jika seseorang merasa negara bukan memberikan keadilan, tanggung jawab kita adalah untuk menuntut keadilan tersebut melalui cara yang sah dan membuka ruang diskusi terkait dengan sisi lain yang ada. 

Hanya dengan demikian apabila kualitas demokrasi dapat terus dipertahankan, maka demokrasi dapat benar-benar menjadi jalan bagi pembangunan masyarakat yang sama, sehat, dan penuh harapan baik untuk masa depan semua warga negara.