Dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan, seringkali terjadi penyalahgunaan anggaran negara, mengorupsi, atau kebijakan yang diskriminatif. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan ekonomi, sehingga masyarakat menjadi tidak puas dan demokrasi menjadi rusak.
Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah juga dapat menciptakan ketidakadilan dalam sistem hukum. Pemerintah biasanya menggunakan kekuasaannya untuk membatasi kebebasan ekspresi seperti kebebasan pers dan kebebasan berbicara, menyalahgunakan hak-hak keamanan nasional untuk menindak para kritikus, dan merusak kebebasan akademik dengan memberlakukan undang-undang yang memberikan kekuasaan pada elit-elit tertentu.
3. Ketidakadilan Sosial dan Ekonomi
Tidak adanya kesetaraan dalam distribusi sumber daya dan keuntungan ekonomi dapat menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat dan merusak sistem demokrasi. Saat orang dengan kekayaan ekonomi yang lebih tinggi diberikan hak yang lebih, ini bisa menghambat kemampuan orang biasa untuk terlibat dalam proses demokrasi.
Ketidakadilan ekonomi dapat membuat orang hilang kepercayaan terhadap sistem demokrasi dan membuat mereka lebih mungkin menarik diri dari proses politik. Ini dapat menghasilkan politisi yang hanya melayani kepentingan kelompok tertentu atau kekuatan ekonomi.
Selain itu, ketidakadilan ekonomi juga dapat memicu konflik dan ketidakstabilan politik. Orang yang merasa tertindas dan tidak puas dengan distribusi kekayaan yang tidak merata mungkin memprovokasi tenaga kerja, melakukan protes dan bahkan aksi kekerasan.
4. Kebijakan Publik yang Bermasalah
Kebijakan publik yang berlawanan dengan kepentingan publik atau mengabaikan kebutuhan rakyat dapat mengindikasikan penurunan kualitas demokrasi, karena hal ini menyebabkan masyarakat merasa tidak terwakili oleh sistem tersebut. Ketika kebijakan publik tidak lagi fokus pada kepentingan rakyat, maka hal ini dapat merusak sistem demokrasi, karena warga negara kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan sistem politik yang ada.
Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang dibuat selaras dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan diskusi dan partisipasi publik dalam pelaksanaan dan pembuatan kebijakan. Keikutsertaan aktif masyarakat dalam proses tersebut dapat memastikan bahwa kebutuhan rakyat dan ketertiban masyarakat terwakili dengan baik.
5. Rendahnya Partisipasi Publik
Rendahnya partisipasi publik dalam proses pemilihan, keterlibatan dalam debat dan diskusi terkait kebijakan publik, serta ketidakmampuan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah adalah indikasi penurunan kualitas demokrasi. Partisipasi publik dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan dan proses pembuatan kebijakan merupakan esensi dari sistem demokrasi yang baik.
