Meningkatkan Kepercayaan Publik Untuk Memperkuat Sistem Perpajakan

Kedua, reformasi birokrasi harus menjadi prioritas utama. Sri Mulyani dalam Kompas (9 Juli 2007), seperti yang dikutip dalam buku Perjalanan Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan, menyatakan, "Anda semua tahu bahwa citra lembaga publik, termasuk Depkeu, kurang baik. Jadi tujuan utama kami (dengan reformasi birokrasi) adalah membangun trust, kepercayaan." Reformasi ini harus menanamkan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab pada setiap pegawai. Pelatihan etika kerja serta pengawasan yang lebih ketat perlu diimplementasikan untuk menciptakan budaya kerja yang melayani masyarakat. 

Ketiga, regulasi untuk membatasi gaya hidup mewah pegawai negara, seperti pembatasan kepemilikan barang mewah dan pengawasan aset, harus ditegakkan. Langkah ini dapat mencegah budaya flexing yang merusak citra lembaga pajak.

Keempat, pemerintah harus menyediakan laporan real-time mengenai penggunaan pajak untuk proyek-proyek sosial, seperti program makan siang gratis di sekolah atau kenaikan gaji guru. Ketika masyarakat dapat melihat manfaat langsung dari pajak yang mereka bayarkan, tingkat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan akan meningkat.

Kelima, meningkatkan kepatuhan pajak melalui pengawasan yang lebih ketat. Laporan Bank Dunia menunjukkan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah (Tempo, 2024). Dengan meningkatkan kepatuhan, pendapatan negara dapat meningkat tanpa membebani kelompok rentan.

Kesimpulannya, reformasi birokrasi dan kenaikan PPN adalah langkah penting, tetapi belum cukup untuk mengatasi permasalahan mendasar. Ketidakpercayaan publik akibat budaya flexing, kasus korupsi, dan eksklusi sosial harus segera diatasi melalui pendekatan reformasi yang lebih holistik. Jika masyarakat merasa pajak mereka dikelola secara transparan dan digunakan untuk kepentingan publik, kepercayaan akan pulih. Dengan begitu, negara dapat meningkatkan penerimaan pajak tanpa memperlebar ketimpangan sosial.