Tensi Geopolitik Amerika Serikat-Tiongkok di Kawasan Asia Pasifik

Pergeseran dunia saat ini semakin jauh berbeda. Hampir semua negara-negara menghadapi sebuah tantangan ekonomi global atas dampak perang yang sampai hari ini  belum selesai. Eskalasi konflik di Eropa dan di Timur Tengah memunculkan sebuah fenomena serius  di mata dunia. Ketegangan geopolitik juga ditandai dengan sejumlah konflik antara negara, seperti genosida di Gaza yang dilakukan Israel, belum lagi perang  Rusia dan Ukraina yang telah mempengaruhi perekonomian Barat-global dan situasi keamanan Barat makin buruk, konflik tersebut tampaknya masih tetap akan terus berlanjut sampai tahun 2025. Konflik di Timur Tengah dan Eropa menjadi perhatian dunia saat ini. Saya kira poin-poin ini yang menjadi titik awal kita melihat situasi dunia, meskipun masih banyak masalah yang lain. Dan tentu bahwa ada banyak faktor-faktor penyebab pergeseran kepentingan geopolitik di Asia-Pasifik.

 Ketahanan ekonomi nasional setiap negara menjadi perhatian serius dalam menentukan arah kebijakan nasional yang strategis, hal ini bukan saja negara-negara di Eropa dan Timur Tengah tetapi juga Asia Tenggara yang pasti mengalami dampak atas gejolak konflik. Kondisi geopolitik terkini di kawasan Timur Tengah telah memberikan kenyataan terhadap perekonomian global, dan keamanan perkembangan aktual perpolitikan internasional saat ini, memang secara langsung mengisayaratkan terjadinya sebuah pergeseran isu sentral geopolitik di kawasan Timur Tengah ke Asia Tenggara. Sudah tentunya pergeseran ini akan mempengaruhi kepentingan Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi, politik dan keamanan nasional. 

Amerika Serikat dan  Tiongkok sama-sama memiliki perhatian di Selat Malaka dan Laut China, Selat Malaka memang selat paling berpotensi diperebutkan setelah Hormuz. Dan peningkatan pelayaran negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar merupakan keniscayaan seiring gegap dinamika baik kebutuhan maupun kepentingan pribadi, kelompok dan juga bangsa-bangsa di dunia. Presiden Cina Hu Jiantao menegaskan, "Malacca-Dilemma" merupakan persoalan kunci untuk jaminan pasokan energi impor minyak China melewati Selat Malaka, oleh karena itu keamanan jalur di "selat basah" ini menjadi urgen bagi kelanjutan ekonomi Negeri Paman Mao. 

China pun secara langsung menerapkan String of Pearls. Yaitu strategi China dalam rangka mengamankan suplai energi. Strategi ini mempunyai konsekuensi dibutuhkannya militer modern yang progresif, juga memerlukan akses lapangan terbang dan pelabuhan-pelabuhan. Target jalur yang diincar ialah bentangan perairan dari pesisir Laut Cina Selatan, Selat Malaka, melintasi Samudera Hindia, Samudra Pasifik.

Rute pelayaran yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, Selat Malaka telah berkembang menjadi salah satu rute perdagangan laut paling signifikan di dunia. Selat Malaka secara strategis penting bagi Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara-negara besar, karena menangani hampir 60% perdagangan global. 

Dalam pertarungan AS-Tiongkok di Laut China Selatan, tentunya Amerika Serikat perlu menangani klaim teritorial dengan berbagai kegiatan militer Tiongkok di Luat China Selatan. Amerika Serikat dalam posisi ini pasti akan mengembangkan sebuah strategi balasan yang lebih presisi-dengan pendekatan yang lebih tepat. Kekhawatiran dan kebutuhan sekutu dan mitra yang berbeda akan menjadi sebuah perhatian khusus bagi para ahli strategi dan penasihat kebijakan AS. Langka diplomatik sebagai fokus membangun konsesnsus internasional Amerika Serikat terhadap klaim Tiongkok serta arbitrase hukum. Keterlibatan dalam forum multilateral sebagai bentuk mempromosikan kerja sama lingkungan dapat mamastikan bahwa peraiaran internasional tetap terbuka. 

  Hubungan militer AS-Australia dan Filipina yang semakin kuat, maka kemungkinan langka-langka strategis akan diambil dalam menantang hegomoni Tiongkok Laut China Selatan. Padahal secara sederhana, Amerika Serikat juga membangun kekuatan di Indo-Pasifik hanya untuk melawan Tiongkok dalam perebutan Selat Malaka, yang menghubungkan Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dalam jalur perdangangan. 

Inilah yang kita prediksikan akan semakin menajamnya konflik terbuka AS versus China di kawasan Asia Pasifik, utamanya Asia Tenggara. Perang adalah mimpi buruk setiap negara yang akan menghadapi sebuah kenyataan besar. Model perang modern saat ini mengantarkan semua negara pada pertarungan cyber Warfare. Pola-pola perang klasik sebelumnya dikenal telah berkembang jauh berbeda, kemajuan teknologi, perubahan struktur sosial dan dinamika geopolitik juga ikut berubah. Perang modern selalu melibatkan semua elemen sebagai langka strategis, hal ini berbeda jauh dengan perang fisik. 

Maka sudah tentunya dampak secara politik akan di alami oleh Indonesia, sebagai negara dengan posisi geografis yang sangat penting, akan menghadapi kebingungan politik dalam hubungan luar negeri dengan AS dan Tiongkok. Ketegangan di Selat Malaka mungkin mengharuskan Indonesia untuk menyeimbangkan kepentingan politik kedua kekuatan besar ini. Indonesia mungkin diwajibkan untuk memilih postur diplomatiknya dalam menghadapi kepentingan yang bersaing antara Tiongkok, mitra ekonomi terbesar Indonesia, dan Amerika Serikat, yang memiliki kekuatan signifikan dalam keamanan regional. Selain itu, ketegangan global dapat memperburuk keterlibatan Indonesia dalam konflik proksi antara kedua kekuatan utama ini, sehingga meningkatkan fragmentasi politik domestik.

Belum lagi ketika dilihat pada aspek maritim, Indoneia juga pasti akan mengalami dampak keamanan maritim dari pertarungan ekonomi, politik antara AS-di Laut China Selatan yang sudah pasti akan terjadi dampak besar, maka kita perlu memperkuat Indonesia pada lima dimensi geopolitik pertama. Budaya maritim, kedua konektivitas, maritim, ekonomi maritim, operasi maritim, dan keamanan maritim. Dari lima dimensi ini harusnya dibangun sejak dini, sebab sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah menguasai kawasan Asia Tenggara. Ini yang harus dipahami dan dibangun sejak awal untuk mencegah dampak yang akan terjadi. 

Dalam melawan dominasi kawasan Tiongkok di Luat China Selatan dalam perebutan Selat Malaka, Amerika pun sudah merekomendasikan hal ini lewat Council of Foreign Relations (CFR) dan bahkan sudah di kaji secara lebih matang lewat beberapa think thank di Washington. Sehingga kemudian dirumuskan sebagai dasar kebijakan luar negeri Presiden George W Bush yang kemudian kita kenal sebagai Project New American Century (PNAC).

Ketegangan tersebut selalu memicu perhatian yang serius bagi setiap negara. Pertahanan dan keamanan yang menjadi proporsi yang subtansif dalam negara, arena geopolitik dan geostrategi menjadi satu kesatuan yang vital dengan geoekonomi negara, indikator tersebut memperkuat bahwa pertahanan dan keamanan sebuah negara didukung dengan kekuatan ekonomi yang besar.

Situasi dunia saat ini sangat tidak baik-baik saja, konflik antar negara terjadi kapan saja, pertarung ekonomi, politik, dan kekuatan militer selalu menjadi poin penting. Belum lagi kita lihat pergeseran pola perang yang semakin berubah. Dalam karya Joseph M. Elbaum yaitu Cyber Power in the 21st Century (Kekuatan Siber di Abad 21) mengeksplorasi pergeseran kekuatan siber yang terjadi akibat kemajuan terknologi informasi dan komunikasi. Jhoseph mengatakan bahwa cyber power saat ini sebagai kemampuan individu, kelompok, atau negara dalam memanfaatkan teknologi yang akhir-akhir ini bukan hanya mempermudah umat manusia tetapi juga sebagai bencana besar. Jhoseph menekankan bahwa kekuatan negara saat ini harus mencakup kekuatan ekonomi, sosial dan budaya. 

Kecanggihan teknologi saat ini telah merubah lanskap kekuatan global secara signifikan. Apalagi pertarungan geopolitik yang semakin menegangkan, tentu menjadi perhatian serius dalam keamanan negara. Kebocoran data pribadi terjadi dimana-mana, bahkan di berbagai negara-negara besar juga mengalami kebocoran informasi penting. Indonesia salah satu negara yang beberapa kali mengalami kebobolan data, bahkan institusi negara mengalami hal yang sama. Dalam arena perang modern saat ini, setiap negara memiliki keamanan cyber tersendiri, tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi peretasan oleh actor non-negara yang mencoba melakukan proses peretasan system keamanan negara yang ditargetkan.