Pemerintah pusat juga memberikan dukungan teknis dan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan program-program pembangunan. Misalnya, dalam bidang infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan pendampingan teknis kepada Pemerintah Kabupaten Gresik dalam pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.
Salah satu contoh nyata kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Gresik adalah dalam proyek pembangunan Jalan Tol Gresik-Lamongan. Proyek ini merupakan bagian dari program percepatan pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Gresik berperan dalam memfasilitasi proses pembebasan lahan dan perizinan, sementara pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memberikan pendampingan teknis dan pendanaan proyek.
Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti masalah pembebasan lahan dan koordinasi dengan masyarakat setempat. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik bekerja sama dengan pemerintah pusat dan melibatkan organisasi masyarakat sipil serta kelompok-kelompok masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan pembangunan yang dilakukan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal serta mengurangi potensi konflik.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gresik juga memperkuat kolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi dan lembaga penelitian di wilayah tersebut dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Kolaborasi ini mencakup kegiatan-kegiatan seperti penelitian bersama, program magang, dan pelatihan bagi aparatur pemerintah daerah. Dengan demikian, pengetahuan dan keahlian dari institusi pendidikan tinggi dan lembaga penelitian dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.
Salah satu contoh kolaborasi tersebut adalah kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Universitas Airlangga dalam program pelatihan dan pendampingan bagi aparatur pemerintah daerah di bidang perencanaan dan penganggaran. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kabupaten Gresik, sehingga dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
Meskipun terdapat tantangan dan kendala, upaya untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pusat dan daerah, penyatuan persepsi terhadap regulasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah terus dilakukan agar pembangunan di Kabupaten Gresik dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan kelompok-kelompok masyarakat juga menjadi kunci untuk menciptakan sinergi yang optimal dalam upaya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.
Kesimpulannya, format hubungan pusat dan daerah dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia melibatkan berbagai aspek, seperti desentralisasi fiskal, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pedoman dan regulasi, serta dukungan teknis dari pemerintah pusat. Contoh di Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan, upaya untuk membangun kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak terus dilakukan untuk mencapai pembangunan daerah yang optimal dan berkelanjutan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H