Dalam kasus korupsi proyek e-KTP di Indonesia, Actus Reus dapat dilihat dari tindakan nyata yang dilakukan oleh para tersangka, antara lain:
- Penyalahgunaan Wewenang dalam Kasus Korupsi E-KTP
Dalam kasus korupsi proyek e-KTP di Indonesia, Actus Reus dapat dilihat dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang terlibat. Penyalahgunaan wewenang: Pejabat pemerintah yang terlibat, seperti mantan Ketua DPR Setya Novanto, diduga menyalahgunakan wewenangnya dalam proses pengadaan proyek e-KTP. Berdasarkan sumber yang ada, Setya Novanto selaku Ketua DPR diduga terlibat dalam penyusunan anggaran proyek e-KTP dan memastikan usulan anggaran tersebut lolos di DPR, padahal hal tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang.
Selain itu, KPK juga menduga adanya perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek e-KTP. Pembuktian penyalahgunaan wewenang ini menjadi salah satu unsur penting Actus Reus dalam kasus korupsi e-KTP di Indonesia.
- Penggelapan Dana dalam Kasus Korupsi E-KTP
Selain penyalahgunaan wewenang, Actus Reus dalam kasus korupsi proyek e-KTP juga dapat dilihat dari adanya indikasi penggelapan dana. Penggelapan Dana: Terdapat indikasi penggelembungan dana dalam proyek e-KTP yang merugikan keuangan negara. Berdasarkan sumber yang ada, proyek e-KTP telah menghabiskan dana sekitar Rp6 triliun, namun terdapat dugaan penggelembungan anggaran hingga Rp2,3 triliun. KPK juga menduga adanya aliran dana dari pemenang tender proyek e-KTP ke sejumlah pihak, termasuk wakil rakyat di DPR. Hal ini mengindikasikan adanya tindakan penggelapan dana yang merugikan keuangan negara. Bukti perbuatan penggelapan dana ini menjadi salah satu unsur penting Actus Reus dalam perkara korupsi e-KTP di Indonesia.
Mens Rea: Niat untuk Memperkaya Diri Sendiri
Sementara itu, Mens Rea dalam kasus ini dapat dilihat dari adanya niat dan kesengajaan para tersangka untuk memperkaya diri sendiri secara melawan hukum:
- Niat Memperkaya Diri dalam Kasus Korupsi E-KTP
Berdasarkan sumber yang ada, para tersangka diduga memiliki niat untuk mengambil keuntungan pribadi secara melawan hukum dari proyek e-KTP. Hal ini terlihat dari adanya dugaan penggelembungan anggaran dan aliran dana kepada pihak-pihak tertentu, termasuk wakil rakyat di DPR. Sumber-sumber menunjukkan bahwa para tersangka diduga dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara, seperti penggelembungan anggaran dan aliran dana kepada pihak-pihak yang tidak seharusnya, dengan tujuan untuk memperkaya diri secara melawan hukum. Pembuktian adanya niat dan kesengajaan para tersangka untuk memperkaya diri secara melawan hukum merupakan unsur Mens Rea yang penting dalam kasus korupsi e-KTP di Indonesia.
