PERAN PERBANKAN SYARI'AH DALAM MEREKONSTRUKSI EKONOMI DI INDONESIA
      Perbankan sebagai lembaga keuangan yang eksis menempati posisi yang strategis dalam menjebantani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil. Fungsi utama sektor perbankan dalam insfrastuktru kebijakan makro ekonomi memang diarahakan dalam konteks how to make money effective and efficient to increase economic value.
      Penerapan strategi pembanguna ekonomi di Indonesia yang dikemas dalam formulasi Trilogi Pembangunan merupakan bukti berkembangnya sektor perbankan di Indonesia, yang di dalamnya meliputi pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan. Doktrin tersebutlah yang menjadi acuan utama diluncurkannya berbagai kebijakan pemerintah baik di bidang ekonomi maupun politik. Munculnya deregulasi 10 Oktober 1988 atau yang lebih dikenal dengan (Pakto 88) menjadi kesempatan besar bagi perkembangan sektor perbankan .
      Digulirkannya pakto 1988 menjadi sebab meningkatnya  jumlah bank dari hanya 148 buah bank dengan jumlah kantor 2.578 buah pada tahun 1989, menjadi 239 buah dengan jumlah kantor sebanyak 5.919 buah pada tahun 1996. Tingginya angka ekspansi di sektor perbankan menyebabkan tingginya tingkat pertumbuhan rata-rata uang beredar. Kemudahan  investasi yang didukung oleh tersedianya dana untuk dunia usaha mendorong ekspansi usaha utamanya oleh grup berskala besar yang berdampak pada meningkatnya permintaan kredit khusunya di sektor perindustrian, perdagangan, dan jasa-jasa. Fase awal perkembangan industri di Indonesia sangat rakus akan sumber dana untuk mengimpor barang modan dan barang produksi, yang dampaknya utang luar negeri swasta meningkat dengan pesat dimana perbankan dan industri sekuritas berperan besar dalam memfasilitasi kebutuhan tersebut.
      Besarnya peranan utang (leverage)  dalam upaya pengembangan industri-industri baru menimbulkan instabilitas dalam pertumbuhan ekonomi. Upaya pemuliahan atau rekonstroksi perekonomian terus dilakukan dengan kerja keras, biaya, dan waktu yang cukup lama. Untuk itu, perlu adanya perubahan besar dalam orientasi dan strategi pembangunan guna menciptakan  stabilitas pertumbuhan jangak panjang, yang aman hanya mungkin terrealisasi melalui perubahan mendasar dari tatanan kekuasaan dan politik. (di kutip dari buku Bank Syari'ah hal 65 karanag Muhamad).
     Â
Latar Belakang Bank Syari'iah di Indonesia
Apa sih yang melatar belakangi berdirinya bank syari'ah di Indonesia?
Untuk menjawab pertanyaan tersebuat mari kita baca kutipan berikut.
      Berkembangnya bank-bank syari'ah di negara-negara Islam berpengaruh hingga ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syari'ah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo A.M. Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya Baitut Tamwil Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni koperasi Ridho Gusthi.
Akan tetapi, prakaesa lebih khusus untuk mendirikan bank islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil Lokakarya tersebut dibahas kembali pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Syahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanata Munas tersebut, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.
