Kajian UU Pemilu dan Presidential hurdles Persoalan Presidential hurdles (rintangan bagi calon presiden) juga menjadi fokus. Pada masa pemerintahan Jokowi, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sebuah partai atau gabungan partai harus memenangkan setidaknya 20% kursi di DPR atau 25% dari hasil referendum yang sah pada pemilihan parlemen terakhir untuk dapat dicalonkan.
Yang Keenam
keputusan pengelolaan sumber daya alam (SDA)
Mahkamah Konstitusi juga mengambil keputusan penting mengenai pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa negara harus memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam.
Hal ini merupakan respons terhadap eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran yang merusak lingkungan, dan banyak dikritik sebagai dampak dari kebijakan ekonomi ramah investasi pada masa pemerintahan Jokowi.
Keputusan ini menantang pemerintah untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan.
Yang Ketujuh
Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Meski bukan merupakan keputusan langsung Mahkamah Konstitusi, namun isu perpanjangan masa jabatan presiden masih menjadi perbincangan hangat.
Pengamat menilai Mahkamah Konstitusi mengambil posisi strategis dalam persoalan ini, mengingat kemungkinan adanya uji materi batasan masa jabatan presiden di masa depan.
Meskipun Mahkamah Konstitusi belum pernah mengeluarkan keputusan mengenai perpanjangan masa jabatan, isu tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat yang khawatir akan kembalinya otoritarianisme.
Putusan MK di era Jokowi ini sering jadi topik panas karena nggak sedikit yang kontroversial. Keputusan-keputusan ini kayak punya dampak besar ke kehidupan rakyat, kebebasan berpendapat, dan arah politik di Indonesia. Walaupun ada yang pro dan ada yang kontra, MK tetap punya peran penting buat jaga stabilitas demokrasi, meskipun kadang-kadang keputusannya bikin orang mikir dua kali.
