Pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang akan datang pada bulan Februari 2024 memasukkan Indonesia ke dalam fase penting. Saat ini, masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera berakhir, ini memberikan panggung bagi refleksi terhadap pencapaian yang berhasil diraih selama dua periode pemerintahannya. Dalam konteks ini, sektor ekonomi menjadi perhatian utama, karena mengalami sejumlah perubahan dan perkembangan yang patut diperhitungkan.
Presiden Joko Widodo akrab disapa Jokowi, telah memimpin Indonesia selama dua periode, yaitu dari tahun 2014 hingga 2019, serta terpilih kembali untuk periode kedua pada 2019 hingga 2024.Â
Kepemimpinan Jokowi yang vokal dalam mempromosikan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi menarik untuk dibandingkan dengan era pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang memerintah dari tahun 2004 hingga 2014.
Salah satu perbandingan mencolok antara keduanya adalah strategi dalam mengatasi kemiskinan dan meratakan pemerataan ekonomi. Jokowi menempatkan penekanan pada pembangunan infrastruktur sebagai cara untuk menciptakan peluang kerja dan menghidupkan perekonomian di wilayah-wilayah terpencil.Â
Di samping itu, program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Prakerja diluncurkan untuk memberikan akses pendidikan dan pelatihan kepada warga dengan pendapatan rendah.Â
Di sisi lain, SBY mengedepankan pengembangan sektor pertanian dan perikanan sebagai strategi untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan. Pendekatan ini didukung oleh pemberian bantuan langsung kepada rumah tangga miskin (BLT) untuk mereduksi disparitas sosial-ekonomi.
Melalui berbagai indikator yang menggambarkan kondisi ekonomi, kedua masa kepemimpinan ini memiliki perbedaan yang menarik untuk dicermati. Dengan pemahaman ini, pembandingan kinerja ekonomi antara Jokowi dan SBY menjadi semakin menarik untuk dijelajahi dalam konteks pencapaian serta arah perubahan yang telah dicapai.
PDB
Dalam konteks ekonomi saat ini, terdapat beberapa indikator penting yang sering digunakan untuk membandingkan performa ekonomi berbagai negara di seluruh dunia. Salah satu indikator yang sangat penting adalah Produk Domestik Bruto (PDB), yang digunakan untuk membandingkan ukuran ekonomi suatu negara. PDB mengukur total nilai pasar dari semua barang dan layanan yang dihasilkan oleh negara tersebut dalam satu tahun.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia mencapai US$ 4.783,9 per tahun, yang jika dikonversi ke dalam mata uang rupiah setara dengan sekitar Rp 71 juta.Â
Dengan kata lain, pendapatan rata-rata penduduk Indonesia yang jumlahnya sekitar 275 juta mencapai sekitar Rp 71 juta per tahun, atau sekitar Rp 5,9 juta per bulan. Peningkatan pendapatan PDB per kapita penduduk Indonesia pada tahun 2022 sekitar Rp 8,7 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menggambarkan kenaikan sekitar 14%.Â
Kenaikan ini sejalan dengan pertumbuhan PDB nasional yang signifikan, dari Rp 11.120,1 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 11.710,4 triliun pada tahun 2022. Walaupun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, pertumbuhan PDB per kapita Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbilang lebih lambat dibandingkan dengan periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Penurunan pertumbuhan PDB per kapita ini sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, sementara pertumbuhan PDB-nya tidak setinggi di era sebelumnya.
