Implementasi collaborative governance melibatkan serangkaian langkah-langkah dan proses yang dapat mencakup:
1. Identifikasi Masalah: Langkah awal adalah mengidentifikasi masalah atau isu yang kompleks dan membutuhkan pendekatan kolaboratif.
2. Pemangku Kepentingan:Â Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan dan penting untuk terlibat dalam proses kolaborasi.
3. Membangun Hubungan: Bangun hubungan saling percaya antara semua pemangku kepentingan dan bentuk jaringan kolaboratif.
4. Perencanaan Kolaborasi: Rencanakan proses kolaborasi, termasuk pembagian tanggung jawab, peran, dan mekanisme komunikasi.
5. Pelaksanaan dan Evaluasi: Lakukan kolaborasi, lakukan evaluasi berkala, dan sesuaikan proses kolaborasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.
Manfaat dan Tantangan Collaborative Governance
a. Manfaat Collaborative Governance
1. Solusi Holistik: Kolaborasi memungkinkan penggabungan pemikiran, sumber daya, dan keahlian dari berbagai sektor, sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih holistik dan efektif untuk masalah yang kompleks.
2. Ketahanan Keputusan: Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, keputusan yang diambil cenderung lebih kuat dan lebih mampu bertahan dalam jangka panjang.
3. Inovasi:Â Kolaborasi mendorong inovasi dalam merancang dan melaksanakan kebijakan dan program publik.
4. Legitimasi: Partisipasi masyarakat dalam kolaborasi meningkatkan legitimasi kebijakan dan program yang dihasilkan, sehingga lebih dapat diterima oleh masyarakat.
b. Tantangan Collaborative Governance
1. Waktu dan Sumber Daya: Pemerintahan kolaboratif membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih besar daripada pendekatan tradisional, terutama dalam membangun kemitraan dan memfasilitasi proses kolaborasi.
