Mana mungkin menko RR dengan sembrono sesuai seleranya mengubah nama nomenklatur kementriannya tanpa berdiskusi dengan Presiden Jokowi, itu subjektifitas yang absurd dan tidak masuk akal.
Perubahan nama Nomenklatur tersebut sebagaimana banyak sumber adalah dari hasil diskusi yang panjang antara menko RR dengan presiden Jokowi, dan perubahan tersebut substansinya karena kemenko Kemaritiman sesuai Perpres nomor 10 tahun 2015, mengkoordinasikan empat kementrian yang dibawahnya, diantaranya kementerian ESDM, Walaupun selama ini menteri ESDM itu membangkang perpres tersebut, karena tidak pernah mau berkoordinasi.
Selain itu alasan lainnya sebagaimana bunyi (Pasal 3 huruf “d”) yang menyatakan “koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penguatan negara maritim dan pengelolaan sumber daya maritim”, maka untuk itulah nama nomenklatur tersebut ditambah dengan kata “Sumber Daya”. Dan dalam diskusi tersebut Presiden Jokowi setuju.
Bahkan kalau menurut dugaan saya, yang tidak setuju dengan penambahan nama nomenklatur itu ya justru JK beserta Sudirman Said dan para supporternya itu, karena terbukti selama ini presiden Jokowi enjoy-enjoy saja dan tidak mempermasalahkannya.
Bahkan sambil menulis ini, baru saja saya membaca berita detik.com, bahwa sebenarnya presiden Jokowi enjoy-enjoy saja dengan nomenklatur tersebut, sebagaimana pernyataan seskab Pramono Anung di kantornya, bahwa gak ada gaduh soal nomenklatur; "Enggak ada gaduh. Biasa saja enggak ada gaduh enggak ada, Presiden juga happy-happy saja apalagi sudah punya cucu," .
Itulah beberapa komentar-komentar Romo Benny dalam dialog Prime Time News Metro TV, yang menurut kami janggal dan perlu saya kritik agak keras lewat tulisan ini.
Beberapa cuplikan komentar Romo Benny diatas sengaja kami luangkan waktu untuk mengkritisi, agar menjadi bahan diskusi bagi semua pihak, khususnya para pengamat, politisi, pejabat, pelaku media, dsb. Agar objektif dalam menyampaikan pesan dan pendapatnya, jangan ada hidden agenda berbau subjektifitas yang tidak mencerdaskan publik.
Karena kami Yakin, Publik sudah cerdas dan punya cara pandang dan nuraninya sendiri dalam menilai seorang tokoh atau publik figure tersebut. Memori publik begitu kuat mencatat sikap dan omongan figure, sebaiknya mari kita sama-sama bergandeng tangan untuk menwujudkan dan mendukung visi misi dan program Nawa Cita pemerintahan Jokowi tanpa subjektifitas dan penggiringan opini yang justru akan merugikan kita semua.
Demikian
Salam kompasiana
