Melihat Upaya Berliku Kalimantan Barat untuk Bergabung dengan RI di Tahun 1950

(26/10/2022)- Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh Sukarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 nyatanya bukan hanya berjuang dari belenggu penjajahan yang terjadi selama ratusan tahun lamanya.

Keberhasilan untuk mempertahankan kemerdekaan sebetulnya sudah dilakukan semua elemen bangsa tanpa terkecuali namun, rupanya rongrongan guna merubah bentuk negara ini masih timbul sampai tahun 1950-an termasuk di Kalimantan Barat.

Adanya intrik politik dan perbedaan pandangan akan bentuk negara menjadi permasalahan utama yang terjadi di Kalimantan Barat, setidaknya sejak tahun 1945.

Perebutan kekuasaan selepas hengkangnya Jepang dari bumi Borneo, rupanya dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk menguasai wilayah tersebut sebetulnya bermula dari diterimanya kembali Belanda dalam hal ini adalah Netherlands Indies Civil Administration ( NICA) pada tanggal 22 Oktober 1944 di bawah pimpinan Van der Zwall.

Sayangnya penerimaan oleh para bangsawan dalam hal ini pemimpin swapraja justru menjadi cikal bakal konflik di Kalimantan Barat yang mencapai puncaknya pada tahun 1950. 

Konflik yang terjadi ini bukan hanya disebabkan oleh adanya ketidakjelasan baik dari Republik Indonesia Serikat ( RIS) yang lambat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan namun juga diakibatkan oleh adanya beberapa kelompok atau organisasi yang memperkeruh keadaan di Kalimantan Barat pada khususnya.

Dua diantaranya yang paling memperuncing masalah adalah Daerah Istimewa Kalimantan Barat ( DIKB) dan Komite Nasional Kalimantan Barat (KNKB) keduanya saling berebut kekuasaan dan perbedaan pandangan sehingga memicu kepada kegeraman terhadap masyarakat yang sudah berang dengan kolonialisme.

Meskipun kedua organisasi tersebut bisa dikatakan lamban dalam merespon segala sesuatu satu organisasi lainnya bernama Gabungan Persatuan Indonesia ( GAPI) lah yang bisa dikatakan paling konsisten dan terus mendesak kedua organisasi lainnya agar secara sukarela melakukan integrasi dengan RIS.

GAPI pula yang menjadi inisiator agar bendera merah putih dikibarkan sejak tanggal 18 September 1949 dengan syarat berdampingan dengan bendera Belanda. Hal ini dilakukan setelah dilakukannya desakan terhadap DIKB yang mayoritas berisikan para pemimpin penganut feodalisme dan aristokrat. Sampai akhirnya pada tanggal 24 Oktober 1949 bendera merah putih boleh dikibarkan di seluruh wilayah Kalimantan Barat tanpa syarat apapun.

Tensi politik kembali hangat ketika Sultan Hamid II yang merupakan pemimpin dari negara-negara boneka bentukan Belanda terus menerus melakukan dialog dengan Mohammad Hatta terutama menjelang persiapan dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar ( KMB ) di Den Haag, Belanda yang dilaksanakan mulai tanggal 23 Agustus 1949.

Di sini permasalahan pokok seperti bentuk negara apakah akan berbentuk federal atau kesatuan diperdebatkan. Hal ini dibicarakan dalam Konferensi Inter Indonesia yang dilakukan di Yogyakarta pada tanggal 19-22 Juli 1949.  

Perundingan KMB yang berlangsung sejak tanggal 23 Agustus 1949 berakhir pada tanggal 2 November 1949 salah satu poin pentingnya adalah diakuinya RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dan selambat-lambatnya pengakuan kedaulatan dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949 baik di Amsterdam maupun di Jakarta.

Sebetulnya mendekati waktu pengakuan kedaulatan pada tanggal 25 Desember 1949 elemen masyarakat termasuk Partai Masyumi mendesak agar GAPI memberikan usulan kepada pemerintah RIS agar mengirimkan Tentara Nasional Indonesia ( TNI) ke Kalimantan Barat sewaktu-waktu jika KNIL dibubarkan sekaligus melakukan penerimaan bagi para eks KNIL asal bumiputera dan para badan perjuangan untuk bergabung dengan Angkatan Perang. Akhirnya Sabam Hendrik Marpaung berangkat ke Jakarta mengatasnamakan KNKB.

Konflik kembali meruncing di awal tahun 1950 dan mencapai puncaknya. Hal ini bermula oleh adanya keinginan agar TNI segera dikirimkan ke Kalimantan Barat dimana baik GAPI, KNKB maupun pemerintah RI setuju agar TNI yang ditempatkan di Kalimantan Barat merupakan personil asli bukan eks- KNIL.

Berbanding terbalik dengan keinginan elemen masyarakat justru Sultan Hamid II menolak rencana kedatangan dari TNI ke Kalimantan Barat alasannya adalah karena dua pasukan dalam hal ini KNIL, dan DIKB belum dilakukan reorganisasi sehingga menurutnya hal ini tidaklah mendesak. 

Ia beralasan agar keputusan tersebut ditunda menunggu kepulangannya dari Belanda, ia juga beralasan sudah berkomunikasi dengan Menteri Pertahanan saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. 

Puncak dari konflik ini pada akhirnya terjadi karena adanya sejumlah pihak yang tidak setuju dengan negara kesatuan termasuk ditangkapnya sejumlah tokoh seperti Sabam Marpaung, hingga Sultan Hamid II.

Selain adanya penangkapan juga terjadi pemogokan di seluruh wilayah Kalimantan Barat mulai dari pasar sampai warung-warung kecil tutup hal ini kemudian semakin memperburuk keadaan dan melumpuhkan perekonomian setempat. Bisa dikatakan ini merupakan mogok massal terbesar pada masa itu yang terjadi di Indonesia.

Akhirnya DIKB dan KNKB pada tanggal 18 Maret 1950 mengakhiri mogok tersebut turut hadir pula perwakilan RIS yang menengahi kedua pihak. Pada akhirnya KNKB, DIKB dibubarkan dan segala urusan dilimpahkan ke pemerintah RI hal ini dilakukan agar semua urusan dikontrol oleh pusat dan mencegah adanya kejadian serupa di kemudian hari.