Lanjutnya, Kepada Pemerintah Kota Bekasi, penggiat mendesak Pertama, Kembalikan peran Pemerintah Daerah khususnya KPA Kota Bekasi sehingga collaborative governance melalui strategi Kolaborasi Pentahelik (Pelibatan Multipihak) dalam penanggulangan HIV- AIDS di Kota Bekasi dalam pencapaian Ending AIDS 2030 dapat berjalan efektif.
Kedua, Pemerintah Kota Bekasi sesegera mungkin memposisikan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) sebagai mitra strategis Pembangunan daerah, mengingat banyaknya bentuk dukungan/kontribusinya pada Program Penncegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS demi mencapai Ending AIDS 2030.
Ketiga, Optimalkan lembaga KPA yang salah satu tugasnya adalah mengkordinasikan penyusunan perumusan kebijakan, strategi dan langkah --langkah yang diperlukan dalam penanggulangan AIDS di Kota Bekasi, serta memimpin , mengelola, mengendalikan. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Penanggulangan AIDS di semua tingkatan, sebagaimana diatur Permendagri 20 tahun 2007 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan AIDS di daerah.Â
"Segera jalankan komitmen yang telah disepakati oleh para Kepala Daerah di Jawa Barat yang tertuang dalam Deklarasi Bandung untuk mengakhiri Epidemi AIDS di Indonesia pada Tahun 2030 dan Komitmen bersama Gubernur Jawa Barat Dan Bupati/Wali Kota se Jawa Barat tentang penanggulangan HIV/AIDS secara terpadu melalui gerakan pencegahan ancaman radikalisme, narkoba, HIV - AIDS Dan Kekerasan untuk jawa barat juara lahir batin tertanggal 30 Oktober 2018 lalu," paparnya.
"Guna memastikan kebijakan anggaran penanggulangan HIV AIDS di Kota Bekasi dialokasikan secara efektif dan serius tiap tahunnya. Serta Pemerintah dapat memperkuat Regulasi yang menjamin pelaksanaan P2HIV secara komprehensif, berbasis kebutuhan daerah dalam bentuk RENCANA AKSI DAERAH sebagai upaya kongkrit, pemerintah Kota Bekasi dalam meminimalisir ketergantungan anggaran Penanggulangan AIDS yang bersumber dari dana Luar Negeri," tandasnya.
