Apakah Pemimpin Pemerintah Hanya dari Para Ahli/Teknokrat Saja?

Pemimpin adalah orang yang memiliki visi dan misi yang sama dan pemimpin sebagai agen perubahanan serta seseorang yang bertindak mempengaruhi orang lain lebih dari tindakan orang lain mempengaruhi dirinya. Pemimpin banyak dari golongan teknokrat.

Teknokrat, menurut KBBI merupakan cendekiawan yang berkiprah dalam pemerintahan.Teknokrat adalah Orang yang ahli dalam pemerintah, namun teknokrat dikatakan dengan merujuk pada seorang yang ahli dalam teknik. Teknik adalah cara atau kepandaian membentuk sesuatu atau melakukan sesuatu demi mencapai hasil dan bermanfaat bagi kehidupan. Sehingga, teknokrat dapat diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang merupakan ahli pikir, kaum cerdik, pandai atau dalam kehidupan sehari-hari dapat disebut cendekiawan.

Teknokrat berkaitan dengan teknokrasi. Teknokrasi adalah pemerintah yang dijalankan oleh para ahli pikir, ataupun cendekiawan. Harapan untuk para ahli ataupun cendekiawan ini dapat tampil memegang kendali pimpinan di segala bidang. Namun, seorang yang ahli dalam bidang pemerintah akan mampu untuk memimpin Indonesia karena memiliki keahlian.

lustrasi Presiden ke-3, Bj.Habibie (sumber:https://www.gettyimages.com/photos/bj-habibie ) 

Kepemimpinan di Indonesia yang dipimpin oleh cendekiawan yang teknokrat, tak lain ialah Bj.Habibie, seorang genius yang mendapat gelar "kecil tapi otak semua" , karena Bj.Habibie cendekiawan yang ahli teknokrat yang membangun berbagai industri berbasis teknologi tinggi di Indonesia dengan berhasil membuat pesawat terbang N250 yang diluncurkan pada tahun 1995 dan berkiprah dipemerintahan menjadi Presiden ke-3, Walaupun dalam kursi pemerintahan hanya memimpin 1 tahun 5 bulan tetapi dalam segi pembangunan ekonomi di Indonesia membawa kemajuan yang tidak dapat diragukan lagi, tetapi mengalami kegagalan karena kegagalan kelompok para insinyur atau teknolog menentukan prioritas pengembangan teknologi yang tepat sehingga menghabiskan Triliunan rupiah untuk mengembangkan teknologi dirgantara. Sementara anggaran untuk mengembangkan teknologi tepat guna yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat diabaikan.

Pada Tahun 2015 silam, wakil presiden Jusuf Kalla menyebutkan bahwa pemerintah maupun parlemen sudah banyak diisi oleh kalangan pengusaha. Bahkan bisa dikatakan 50% orang di jajaran tinggi pemerintahan saat ini adalah pengusaha. Dibandingkan saat masa Orde Baru yang dimana posisi menteri banyak diisi dari kalangan teknokrat, salah satunya teknokrat dari kalangan bidang ekonomi dan di akhir periode Soeharto adanya masalah seperti jatuhnya harga minyak, perubahan pandangan para teknokrat di bidang ekonomi ke arah neoliberalisme, serta munculnya teknokrat di bidang teknologi atau kelompok para insinyur (teknolog) yang dipimpin oleh B.J. Habibie. sehingga terjadi pertarungan teknokrat di bidang ekonomi yang di sebut Widjojonomics vs Habibienomics. Namun, pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), separuh kabinet diisi menteri berlatar belakang pengusaha. Menurut Jusuf Kalla Pemerintah akan lebih responsif terhadap kebutuhan dunia usaha, sehingga iklim investasi akan semakin baik.

Pemerintah yang dipimpin oleh pengusaha, saat memimpin harus melepaskan kepentingan bisnis yang selama ini membesarkannya. Bertujuan untuk tidak terbenturnya kepentingan termasuk kepentingan bisnis ketika teknokrat tersebut menjabat sebagai pejabat publik. Walaupun begitu, pemimpin pemerintah ini bukan dibatasi hanya dari pengusaha ataupun teknokrat saja tetapi setiap orang berhak untuk memimpin negeri ini tidak dibedakan dari ras, suku, agama ataupun lainnya karena setiap orang setara dan sama.

Pemerintah Indonesia masa sekarang dipimpin oleh ulama yaitu wakil presiden(Wapres) ke-13 Republik Indonesia yang mendampingi presiden Jokowi Widodo yang dipilih pada tahun 2019 sampai sekarang masih menjabat sampai tahun 2024, beliau dikenal sebagai ulama dan politikus. Ma'ruf Amin merupakan sosok yang mampu menunjukkan bahwa Islam dan politik sama sekali tidak bertentangan, tetapi bisa bersinergi. Dengan politik yang dilandasi nilai-nilai luhur, kekuatan akan semakin luar biasa. Pemerintahan rusak apabila disebabkan oleh ulama,cendekiawan, dan ilmuwan atau para teknokrat yang menelurkan saran-saran yang destruktif ketika lebih mencintai harta benda.

Jadi, teknokrat dari ahli agama seperti ulama berhak untuk bisa masuk kedalam wadah pemerintah ataupun parlemen di Indonesia karena orang yang ahli agama akan mencapai hubungan yang harmonis diantara anggota masyarakat, maka diperlukan seorang pemimpinan yang mengatur dan menata interaksi sosial.

Teknokrat dari kalangan profesor yang masuk ke dalam pemerintahan atau parlemen, salah satunya profesor Doktor Muladi. Pada saat presiden Soeharto ia menjadi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Kabinet Pembangunan VII pada 1998 dan ketika masa Bj.habibie menjadi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Kabinet Reformasi Pembangunan, ia dipercaya sebagai Menteri Sekretaris Negara pada 1999. Selain menjadi menteri ia sebelumnya menjadi Dekan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. pada tahun 2005 hingga 2011, Muladi menjadi Gubernur Lemhanas, disebut sebagai teknokrat yang berhasil memantapkan fungsi Lemhanas. Dengan keahliannya ia menulis sejumlah buku yang berkaitan dalam bidang keilmuan-nya Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana dan Hak Asasi Manusia.

Kalangan teknokrat dari para ahli yang berpendidikan juga dibutuhkan untuk memimpin negeri ini, tanpa adanya para teknokrat untuk memimpin maka Indonesia tidak akan maju bahkan akan lebih tertinggal jauh dari negara lain.Tetapi, pemimpin bukan hanya dari para ahli/teknokrat saja tapi setiap orang berhak untuk menjadi pemimpin karena dalam demokrasi adanya kesetaraan setiap individu, kebebasan setiap orang. Bukan demokrasi bila tidak memuliakan setiap orang ataupun berlaku tidak adil (diskriminasi), sebab setiap manusia mempunyai akal untuk berfikir, oleh karena itu kita tidak boleh membatasi siapa yang boleh menjadi pemimpin atau tidak, karena setiap warga negara yang siap untuk menjadi pemimpin dari kalangan manapun boleh asalkan memiliki sikap, pandangan untuk kepetingan bersama itulah disebut Budaya politik yang dimana adanya kesataraan.

Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin untuk negeri ini dan tidak adanya perbedaan antara para ahli/teknokrat dengan warga negara lainnya karena dalam demokrasi adanya Kesetaraan.

Mufliha Nurfajriah, mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta