 Masyarakat ikut memantau  kewajaran penambahan aset setelah jangka waktu berakhir.
 Kesulitan muncul ketika kekayaan yang diperoleh melalui korupsi dialihkan kepada orang lain. Perolehan barang atau kontrak kerja pada pemerintah pusat dan daerah serta militer harus dilakukan melalui lelang atau tender terbuka.
 Masyarakat mempunyai hak untuk memantau dan mengendalikan hasil lelang. Korupsi juga marak dalam perekrutan PNS baru dan anggota TNI-Polri.
 Korupsi, kolusi dan nepotisme sering terjadi dalam proses rekrutmen.
 Ada kebutuhan untuk mengembangkan sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal perekrutan.
 Perlu dibangun sistem penilaian prestasi kerja PNS yang menitik beratkan pada proses (orientasi proses) dan hasil akhir kerja (orientasi hasil).
 10 Untuk meningkatkan budaya kerja dan motivasi kerja, PNS yang berprestasi perlu diberi penghargaan.
3.Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakatÂ
 Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan memberikan hak  akses informasi kepada masyarakat.
 Perlu dibangun sistem dimana masyarakat (termasuk media) mempunyai hak untuk meminta segala informasi terkait kebijakan pemerintah yang berdampak pada hajat hidup orang banyak.
 Isu terkait kesadaran atau kepedulian masyarakat terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat merupakan bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi.
