Patut kita ancungan jempol, ketika eforia mudik setiap hari raya idul fitri (atau liburan nasional yang panjang) dalam menyikapi kondisi darurat versi masyarakat ini tidak lagi diakomodasi oleh Polri. Sudah lebih di tiga tahun terakhir ini saya melihat petugas di lapangan (Polantas dengan dibantu DLJJ-Dishub) tidak lagi mengenal istilah kompromi.
Jauh-jauh hari pra liburan panjang hal-hal yang patut dipatuhi oleh pemudik disosialisasikan via media massa, media elektronik, dan media sosial. Siapa saja yang menaiki kedaraan roda dua wajib pakai helm. Pemudik yang berbocengan lebih dari 3 orang (menggendong balita) Â diberhentikan di jalan, dan diminta kembali ke rumah untuk kemudian mudik dengan kendaraan umum (bus atau KA). Dan yang lebih menggembirakan lagi, kedaraan roda dua yang sering dimodifikasi dengan "penambahan panjang bodi dengan rak papan" sebagai bagasi (untuk bisa mengikat tas, koper, dus, dan kantong plastik berisi buah tangan) Â di belakang boncengan tidak dibolehkan. Pemudik tidak boleh meneruskan perjalanan sebelum pengendara motornya melepas "bagasi tambahan yang menempel di belakang boncengan".
Nah, jika pelanggaran berupa enggan memakai helm (biasanya helm mereka gantungkan di bawah stang), dan membuat "bagasi darurat" supaya bisa mengikat barang bawaan di belakang boncengan, penertibannya bisa berjalan mulus, kenapa LARANGAN untuk naik di bak pikap atau di bak "mobe" (motor  beca) TANPA HELM  tidak diberlakukan sama?
Seperti yang saya sampaikan pada prelude di atas, kendaraan bak terbuka  (yang dibuat) untuk angkutan barang dan dalam situasi & kondisi tertentu dibolehkan mengangkut beberapa orang dengan syarat harus memakai alat pelindung kepala. Fungsi mobil pikap, atau truk, atau "mobe"  adalah untuk kendaraan angkutan barang. Oleh warga kerap kali jenis kendaraan ini dipakai untuk membawa penumpang. Mereka berada di bak belakang, baik itu sambil berdiri atau duduk.
Secara aturan hal tersebut dilarang. Peraturan bagi mobil bak terbuka mengangkut penumpang tertuang dalam Pasal 303 dan UU No 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Dalam beleid itu telah diatur, setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang sebagaimana dimaksud pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, bisa dipidanakan dengan kurungan paling lama satu bulan, atau denda sebanyak Rp 250.000.
Pasal 137 dalam UU ini turut mengatur pengecualian, bahwa mobil barang bisa digunakan sebagai angkutan orang, di antaranya :
- Rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang
- Kondisi geografis
- Prasarana jalan di provinsi/ kabupaten/ kota belum memadai
- Untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
Berdasarkan pasal 303 tidak diperbolehkan sama sekali mobil barang untuk mengangkut manusia, begitu juga sebaliknya. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menjaga keselamatan pengendara dan penumpangnya. Namun, ternyata hingga kini imbauan dan peraturan itu seperti tidak didengar oleh masyarakat, apalagi mau menjalankan seperti harapan pemerintah untuk melindungi keselamatan warganya. Selain kurangnya kesadaran masyarakat akan keselamatan, hal ini juga didasari oleh faktor sosial dan faktor ekonomi masyarakat yang tidak bisa menyewa mobil "mewah", dengan jumlah yang banyak. Sehingga hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi pertimbangannya (segi kemanusiaan) bagi penegak hukum. Namun begitu, petugas Kepolisian dan petugas Dishubdar tetap akan mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan mobil pikap bak terbuka.
Pihak petugas memahmi, bahwa ada sementara masyarakat yang menggunakan mobil terbuka sebagai angkutan massal mereka. Karena kalau menggunakan mobil pribadi (minibus), paling cuma 8-10 orang yang bisa ikut. Bila menggunakan pikap atau truk bak terbuka maka ---petugas yang baik hati nan pancasilais--- menyarankan penumpangnya wajib menggunakan helm, dan harus menggunakan kursi.
Sungguhpun telah diberlakukan kebijaksanaan demikian, namun.... kalau di lapangan masih dilihat terjadi over kapasitas, yang dampaknya  sangat membahayakan pengemudi dan penumpang lainnya, maka  pihak petugas Dishubdar bersama petugas Kepolisian tak segan untuk bertindak tegas, agar tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan (Lakalantas)
Bekasi Jaya, 14 Oktober 2024
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
