Proses pembangunan yang menguatkan peran dan partisipasi masyarakat melalui musyawarah (mis. Musrembang) sudah bergulir diberbagai lapisan/tingkatan masyarakat. Hanya saja kualitas proses pelibatan tersebut masih terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan seiring dengan dinamika dan konteks yang terjadi ditingkat lokal maupun nasional.
Masyarakat sering juga menyampaikan harapan dan usulan perbaikan saat mereka terlibat mereview dan mengevaluasi program bersama. Melalui pengalaman dan pembelajaranlah mereka menemukan ide baru dan kreatifitas terhadap pendekatan yang diterapkan.
Semuanya itu bisa terjadi melalui political will dan juga kepemimpinan yang bertekad kuat melakukan transformasi. Dimulai khususnya dari pemangku kewajiban yaitu pemerintah. Demikian pula semangat melibatkan masyarakat disetiap program kesejahteraan harus menjadi esensi dasar di masyarakat yang demokratis ini.
Peran pemerintah dalam memenuhi kewajibannya diharapkan juga mempromosikan proses-proses yang memerdekakan atau memberdayakan masyarakat. Sikap paternalistik yang masih ada dapat melemahkan daya juang dan menumbuh suburkan mental ketergantungan masyarakat - penerima pasif.
Di sinilah letak tantangan dan ujian tanggung jawab transformasi karena ia menuntut kesungguhan bersama. Masyarakat sebagai subyek utama pembangunan seharusnya berperan besar mewujudkan kesejahteraan diwilayahnya sendiri. Oleh karena itu relasi kerja dan pendekatannya perlu didukung dengan perangkat kebijakan dan peraturan yang dapat menguatkan dasar kemandirian.
Hal lain yang perlu diupayakan bersama adalah membangun mekanisme akuntabilitas dengan cara memberi ruang masyarakat menyampaikan umpan balik terhadap kemajuan penanganan isu atau masalah. Dengan demikian komitmen pemangku kewajiban mendengar dan memperhatikan perspektif masyarakat terbangun.
Model pelibatan masyarakat yang relevan dan kontekstual Indonesia idealnya dikembangkan dari pembelajaran praktik baik yang sudah tervalidasi buktinya (evidence base). Banyak ragam pembelajaran model praktik baik di masyarakat yang diamati penulis dan tersebar di berbagai wilayah layanan lembaga sosial kemanusiaa WVI (Wahana Visi Indonesia). Lembaga yang sudah lebih dari 50 tahun berkecimpung dalam program pengembangan masyarakat ini berfokus pada kesejahteraan anak dan keluarga.
Lembaga ini beroperasi di berbagai kabupaten dan meliputi wilayah Kalimantan Barat, Sulawesi dan Maluku, NTT, Jawa-Sumatera, dan Papua. Keragaman isu dan konteks praktik baik dibumi Nusantara ini sungguh melimpah ruah. Salah satu kisah fenomenal diwilayah yang jauh dari hiruk pikuk penanganan COVID19 adalah pulau Hiri dimana faktor partisipasi masyarakat menjadi penentu keberhasilan penanganan isu akta lahir.
Melalui kader masyarakat dan keterlibatannya (a.l dalam memetakan masalah, memobilisasi, mengevaluasi, dan mengadvokasi) pencapaian akta lahir bagi semua anak diwilayah ini menjadi sangat mungkin mewujudkannya.
Upaya awal mereka adalah melakukan peningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya akta lahir (termasuk menggagas adanya sidang isbat/nikah massal) dan melatih kader untuk bisa membantu masyarakat dalam memiliki akta lahir.
Ada banyak kegiatan yang dirancang bersama telah berdampak pada anak, bahkan sekarang orangtua sadar akan pentingnya dokumen keluarga” ungkap Ibu Rani (kader dari Pulau Hiri). Semangat ini terus belanjut dan memotivasi para kader yang tergabung dalam PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di 6 kelurahan tanpa lelah menyampaikan tentang pentingnya akta lahir.
