Saya Prediksi SiLPA APBA 2021 di Atas Rp 5 Triliun
Saya memperkirakan akibat dari penyerapan anggaran tahun 2021 yang sangat rendah akan menyebabkan SiLPA APBA Tahun Anggaran 2021 ini paling tinggi, itu terlihat dari dibatalkan nya 52 paket Proyek pembangunan yang Bersumber dari Anggaran Pembangunan Belanja Aceh.
Penyebab utama dari itu semua karena eksekutif tarik menarik kepentingan di sektor Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), sehingga waktu untuk pengerjaan proyek tidak mencukupi lagi.
"Di sisa waktu yang tersedia, dikhawatirkan akan terjadi silpa yang sangat tinggi tahun ini, Padahal Aceh masih membutuhkan serapan anggaran yang sangat tinggi hampir di semua lini,"
Seharusnya, Pemerintah Aceh dapat belajar dari tahun sebelumnya, dimana pertumbuhan ekonomi Aceh sangat rendah dan tingkat silpa yang sangat tinggi, mencapai Rp 3,9 Triliun.
"Apalagi di era pandemi, perputaran uang dari belanja pemerintah sangat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat,
Pertumbuhan ekonomi Aceh di triwulan II hanya 2,56 persen, seharusnya kondisi tersebut dapat membuka nurani Pemerintah Aceh untuk terus menggenjot realisasi APBA.
"Akibat tarik menarik kepentingan, waktu berjalan memasuki bulan Oktober, tidak mungkin lagi untuk dilaksanakan proyek-proyek APBA,"
Padahal kita tau dan melihat sendiri bahwa APBA tahun 2020 Aceh SiLPA nya mencapai angka Rp 3,9 triliun karena banyak pembatalan pembangunan di Aceh, dan tahun 2021 bisa mencapai 5 triliun lebih.
"Kalau kurang dari Rp 5 triliun tidak mungkin,"
Persolaan tarik menarik kepentingan ini yang sangat besar, bahkan klim mengklim juga bisa terjadi antara Eksekutif dan Legislatif yang ingin "mengatur" sektor Pengadaan Barang dan Jasa.
Secara waktu evaluasi dari Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), juga tidak mungkin lagi.
"Seharusnya dimulai dari target realisasi anggaran, dan bisa dilihat dari tabel yang di keluarkan oleh Pemerintah Aceh tiap bulannya,"
Seharusnya dari awal dievaluasi, jika ada salah satu SKPA yang tidak sesuai realisasi anggaran, ada konsekuensinya. Sekda maupun Gubernur harus mengatur sedemikian rupa, dan ada sanksi yang diberikan jika tidak mencapai target kinerja.
"Kenapa tidak diberikan sangksi? bisa jadi atasan-atasan dari SKPA itu sendiri juga terlibat dalam pertarungan paket pekerjaan,".
Unit Layanan Pengadaan (ULP) sepenuhnya berada dibawah Kepala Daerah dan di SK kan, kalau kepala daerah main dengan paket-paket tersebut, potensi intervensi terhadap kepala ULP sangat besar.
Untuk itu kita berharap tahun 2022, Pemerintah Aceh harus punya sistem atau mekanisme ketat dan konkrit, sehinga tidak terjadi kegagalan seperti ini yang secara tidak langsung berimplikasi pada pemenuhan hak-hak masyarakat. Apalagi Pembangunan Aceh sangat bergantung dari sumber yang ada di Provinsi.
"DPR Aceh juga jangan tidur, harus terus mengawasi, dan bisa minta semacam kalender target realisasi pembangunan Aceh, bisa per bulan, agar bisa mereka kritisi atau memanggil SKPA,"
Pembangunan dermaga, jalan, jembatan dan gedung, dengan kondisi geografis di Aceh bulan Oktober sampai Desember, sudah memasuki musim hujan, serta secara material juga terkendala. Jadi tidak mungkin dilaksanakan lagi.
"Seharusnya penerima manfaat tahun 2021 sudah bisa menikmati, ternyata tidak bisa, karena pembangunan gagal dilaksanakan,".
Hom lah.
