Mengapa Anies Baswedan Layak Menjadi Presiden Indonesia?

"Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya: Why not the best?"-Surya Paloh, 3 Oktober 2022

Alasan di atas disampaikan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, dalam pidato pendeklarasian Anies Baswedan sebagai Capres 2024 dari partainya.

Paloh menegaskan "Pilihan capres Nasdem adalah yang terbaik daripada yang terbaik. Inilah akhir Nasdem memberikan seorang sosok Anies Baswedan." [1]

Baca juga: Inilah Makna dan Variasi Nama Uli pada Orang Batak Toba

Lantas apa yang menjadi ukuran "terbaik" (the best) pada Anies Baswedan, sehingga dia (sangat) layak menjadi (calon) Presiden RI 2024?

"Rekam Jejak" sebagai  Ukuran

“Yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan." -Anies Baswedan, 2 November 2022

Anies Baswedan sudah menyodorkan sendiri ukuran "terbaik" bagi dirinya. Itulah "rekam jejak" lima tahun (2017-2022) menjadi gubernur DKI Jakarta.  

Baca juga: Radio dan Kisah-kisah Kebodohanku

Sekali lagi, "rekam jejak sebagai Gubernur DKI Jakarta". Bukan visi-misi -- dan, karena itu, juga bukan narasi, kata-kata.  Sebab, kata Anies, rekam jejak bisa diuji, bisa dibahas. Tapi visi dan misi tidak. [2]

Jika "rekam jejak" yang menjadi ukuran, maka dua cara mengukurnya.

Pertama, mengukur realisasi proyek-proyek pembangunan sebagaimana diprogramkan dalam rencana pembangunan.  

Dengan ukuran ini, maka "rekam jejak" akan muncul berupa indikator-indikator spesifik daerah seperti tingkat (%) realisasi anggaran pembangunan dan tingkat (%) realisasi proyek-proyek pembangunan infrastruktur (materi) dan suprastruktur (non-materi).

Untuk konteks Jakarta di masa pemerintahan Anies, indikator-indikator itu antara lain adalah realisasi revitalisasi trotoar, jumlah jembatan penyeberangan orang (JPO), revitalisasi taman kota, jumlah sumur resapan, jumlah unit rumah susun, stadion baru, balap Formula E, luas jaringan transportasi Jaklingko, jumlah peserta OK-OCE terdaftar, dan jumlah dana hibah untuk ormas.

Kedua, mengukur dampak realisasi proyek-proyek pembangunan terhadap taraf sosial-ekonomi masyarakat.  

Dengan ukuran ini maka "rekam jejak" akan muncul berupa indikator-indikator sosial-ekonomi yang berlaku secara nasional. Bisa membanding antar daerah atau melihat posisi dalam konteks Indonesia.

Indikator yang lazim antara lain adalah angka-angka obyektif PDB/kapita, rasio gini pendapatan, tingkat kemiskinan, tingkat kebahagiaan, dan indeks pembangunan manusia (IPM).

Cara kedua inilah yang hendak dipakai di sini. Pertimbangannya, tujuan pembangunan adalah peningkatan kemaslahatan manusia. Karena itu dampak positif sosial-ekonomi realisasi proyek-proyek pembangunan lebih penting ketimbang realisasi proyek itu sendiri.

Sesuatu hasil pembangunan belum tentu memberi manfaat langsung dan nyata. Pendukung Anies bisa saja mengagungkan, misalnya, Jakarta International Stadium (JIS). Tapi non-pendukung bisa mendebat, "Warga Jakarta gak makan lapangan bola."

Ada empat indikator pokok yang hendak digunakan di sini untuk mengukur "jejak rekam" Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta. Rasio Gini, tingkat kemiskinan, tingkat kebahagiaan, dan IPM.

Untuk menjamin obyektivitas, pengukuran "jejak rekam" Anies akan merujuk pada data statistik BPS tahun 2017-2022. BPS adalah sumber tunggal resmi data ekonomi, sosial, budaya, dan politik nasional di Indonesia.

Fakta Rekam Jejak Anies di Jakarta

Empat indikator pokok "jejak rekam" itu menunjuk pada dampak positif atau kemanfaatan realisasi proyek-proyek pembangunan terhadap masyarakat.

Untuk Provinsi DKI Jakarta, dan dalam konteks Indonesia, fakta "jejak rekam" Anies Baswedan sebagai gubernur periode 2017-2022 dapat disajikan sebagai berikut ini.

Indikator Dampak Realisasi Pembangunan terhadap Taraf Hidup Masyarakat di Jakarta dan Indonesia Tahun 2017-2022 (Dokpri)

Secara faktual, Anies menjabat gubernur DKI Jakarta sejak Oktober 2017 sampai Oktober 2022. Karena itu data 2017 bukan ukuran kinerjanya. Tapi ukuran kinerja gubernur terdahulu, Basuki T. Purnama dan kemudian Djarot S. Hidayat.

Anies sejatinya menerima "warisan" yang "tidak baik-baik saja" dari Basuki/Djarot tahun 2017. Ketimpangan pendapatan atau rasio gini terbilang tinggi (0,41), di atas angka nasional (0,39). Proporsi penduduk miskin juga cukup tinggi (3,77%) untuk ukuran ibukota, tempat 70 persen uang berputar.

Jakarta International Stadium (JIS), salah satu proyek kebanggaan Anies Baswedan, dibuka melalui Grand Launching #StadionKita pada Minggu (24/7/2022).(Kompas.com/MITA AMALIA HAPSARI)

Kabar baiknya, pada tahun 2017 itu Anies menerima warisan Indeks Kebahagiaan (71,33) dan IPM (80,06) yang tinggi, di atas angka Indonesia. Tapi itu angka wajar untuk sebuah ibu kota negara, daerah termaju di satu negara.

Anies juga mengawali pemerintahannya dengan kinerja bagus. Berhasil menurunkan angka rasio gini dari 0,41 (2017) menjadi 0,39 (2018). Artinya ketimpangan pendapatan menurun 0,03 poin. 

Tapi prestasi berhenti di situ. Sepanjang 2019- 2022 angka rasio gini justru naik melandai hingga mencapai 0,42 tahun 2022. Artinya angka ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta meningkat rata-rata 0,002 poin/tahun.

Hal itu tercermin pula pada angka distribusi pendapatan. Pada tahun 2019 Anies sempat mencatatkan distribusi terbaik:  17,30 persen untuk kelompok 40% Rendah, 36,09 persen untuk kelompok 40% Sedang, dan 46,61 persen untuk kelompok 20% Tinggi. Tapi tahun 2021 komposisinya memburuk menjadi 16,65 : 35,34 : 48,00 persen. 

Fakta peningkatan rasio gini itu konsisten dengan angka kemiskinan di Jakarta. Setelah sempat turun dari 3,77 persen (2017) menjadi 3,44 persen (2019), angka kemiskinan naik lagi menjadi 4,69 persen tahun 2021-2022. 

Dalam periode 2017-2022 tingkat kemiskinan di DKI Jakarta telah naik rata-rata 0,18 persen/tahun. Itu artinya masyarakat Jakarta mengalami gejala pemiskinan dalam lima tahun terakhir.

Pandemi Covid-19 tentu menjadi alasan untuk lonjakan angka kemiskinan tahun 2020-2021. Tapi hal itu terjadi di seluruh daerah Indonesia. Jakarta bukanlah pengecualian. 

Dalam konteks pelebaran kesenjangan dan peningkatan kemiskinan seperti itu, masuk akal jika taraf kebahagiaan warga Jakarta menurun dalam lima tahun terakhir. Diukur dengan indikator komposit -- umur panjang/ hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak --Indeks Kebahagiaan Jakarta merosot dari 71,33 (2017) menjadi 70,68 (2021). Turun 0.65 poin.

Kinerja pemerintah DKI Jakarta sepanjang 2017-2022, memang tak menunjukkan perbaikan signifikan. Angka IPM -- indikator komposit umur panjang/ hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak  --  hanya naik 1,59 poin (1,99%), dari 80,06 (2017) menjadi 81,65 (2022). 

Itu berarti tingkat akses warga terhadap hasil pembangunan relatif stagnan. Padahal total APBD DKI Jakarta mencapai Rp 395,81 triliun tahun 2018-2022, tertinggi se-Indonesia.

Jembatan penyeberangan orang (JPO) Karet atau JPO Pinisi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, satu lagi proyek kebanggaan Anies Baswedan (Foto: tribunnews.com)

Ada benarnya juga jika dikatakan, untuk masa 2017-2022, DKI Jakarta itu anti-tesis Indonesia.

Kebalikan dari Jakarta, rasio gini nasional dalam periode 2017-2022 justru melandai turun 0,01 poin dari 0.39 (2017-2018) menjadi 0,38 (2019-2022). Artinya, ketimpangan pendapatan cenderung menurun.

Konsisten dengan itu, angka kemiskinan secara nasional juga berkurang 0,84 persen, atau rata-rata 0,17 persen/tahun, dari 10,38 persen (2017) menjadi 9,54 persen (2022).

Demikian pula indeks kebahagiaan nasional naik 0,70 poin, dari 70,69 (2017) menjadi 71,49 persen (2021). 

Penurunan rasio gini dan angka kemiskinan itu konsisten dengan kenaikan indeks kebahagiaan nasional sebesar 0,70 poin. Dari 70,69 (2017) menjadi 71,49 (2022).

Juga konsisten dengan kenaikan angka IPM nasional sebesar 2,10 poin, dari 70,81 (2017) menjadi 72,91 (2021). Artinya akses warga Indonesia terhadap hasil-hasil pembangunan mengalami peningkatan secara nyata.

Apa yang Dapat Disimpulkan?

Jika Anies Baswedan hendak menawarkan jejak rekamnya di DKI Jakarta kepada bangsa Indonesia, maka itu berarti dia menawarkan empat kondisi berikut:

• Pelebaran kesenjangan pendapatan.
• Peningkatan kemiskinan.
• Penurunan tingkat kebahagiaan.
• Pertumbuhan rendah akses terhadap hasil pembangunan.

Artinya jika Anies Baswedan terpilih menjadi Presiden RI tahun 2024, maka empat kondisi itulah yang akan diwujudkannya untuk bangsa Indonesia  dalam lima tahun pemerintahan (2024-2029).

Jika demikian halnya, lantas mengapa dikatakan Anies Baswedan adalah "yang terbaik daripada yang terbaik"? Sehingga dia (sangat) layak menjadi Presiden RI 2024-2029?

Entahlah. Sangat sulit menjawabnya.

Barangkali Anies Baswedan dan kelompok pengusung dan pendukungnya sebagai Capres RI 2024 punya cara lain untuk menafsir data statistik. Sehingga tafsir atas angka rasio gini, tingkat kemiskinan, indeks kebahagiaan, dan IPM DKI Jakarta 2017-2022 tiba pada kesimpulan "Anies Baswedan adalah yang terbaik dari yang terbaik". (eFTe)

Rujukan:

[1] "Nasdem Resmi Deklarasikan Anies Baswedan Jadi Capres 2024", Kompas.com, 3 Oktober 2022, 10:44 WIB.

[2]  "Anies Baswedan Minta Relawan IndonesiAnies Tawarkan Rekam Jejak, Bukan Visi Misi", tempo.co  2 November 2022, 20:33 WIB