Drakor "Percobaan Kudeta" di Partai Demokrat

Tindakan berkirim surat kepada Jokowi tak lebih dari sebuah aksi dramatisasi, atau mungkin glorifikasi, atas masalah internal Partai Demokrat. Pengurus Demokrat berupaya mengangkat masalah internal partainya sebagai "masalah nasional".  Itu sebabnya diawal konferensi pers, AHY bicara dulu tentang bencana dan pandemi Covid-19, berikut peran penting Demokrat dalam penanganannya di Indonesia.  Untuk memberi kesan bahwa isu "kudeta" itu setara dengan masalah pandemi Covid-19.  

Di situ AHY ingin mengirim pesan bahwa Partai Demokrat adalah aset penting bangsa.  Karena itu Presiden Jokowi harus melindunginya dari upaya perongrongan. Luar biasa dramatis. 

Hal yang Wajar

Orang dekat Jokowi yang dimaksud AHY adalah Muldoko, Kepala KSP.  Muldoko sendiri sudah melakukan konferensi pers untuk menjelaskan posisinya dalam masalah itu.  Dengan tegas, Muldoko bilang ada sejumlah tamu (dari Demokrat) yang datang ke rumahnya.  Mereka membicarakan banyak hal, antara lain diduga -- karena tidak dikatakan Muldoko secara eksplisit -- masalah-masalah kepemimpinan dalam tubuh Partai Demokrat.

Perhatikan, pertemuan dilakukan di rumah kediaman Muldoko, bukan di kantor KSP.  Itu artinya Muldoko bertindak dalam kapasitas sebagai pribadi, bukan sebagai Kepala KSP.  Karena itu dengan tegas dia bilang isu ini tidak ada sangkut-pautnya dengan Presiden Jokowi.  Itu sepenuhnya urusan Muldoko sendiri.

Dalam konperensi pers, AHY menyiratkan bahwa "otak" rencana "percobaan kudeta" itu adalah Muldoko.  Tujuannya untuk mengambil-alih posisi Ketua Umum Demokrat dari tangan AHY, untuk selanjutnya menjadikan partai itu sebagai kendaraan politik Muldoko menjadi calon presiden tahun 2024.

Tidak ada fakta yang membuktikan apakah rencana kudeta itu, kalau ada, merupakan inisiatif Muldoko atau datang dari kalangan Demokrat yang tak puas dengan kepemimpinan AHY.  Tapi, jelas dari keterangan Muldoko, sejumlah politisi dan mantan politisi Demokratlah yang aktif mendatangi Muldoko ke rumahnya.

Persoalannya di sini, apakah ada yang salah jika Muldoko berambisi mencalonkan diri menjadi Presiden RI tahun 2024?  Tidak, itu hak politiknya yang dijamin UUD 1945.

Apakah Muldoko salah jika, dalam rangka mewujudkan ambisinya itu, dia mengupayakan dukungan dari sebuah partai politik?  Tidak, itu wajar, dan memang begitulah caranya.

Lalu, apakah Muldoko bisa disalahkan jika ada politisi Demokrat yang meminta kesediaannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, menggantikan posisi AHY, melalui mekanisme KLB?  Sehingga dengan demikian dia bisa mendapatkan dukungan sebuah partai untuk pencalonannya?  Tentu saja tidak salah.  Peluang politik harus dimanfaatkan, sejauh tidak keluar dari koridor konstitusi.

Jadi, jika benar Muldoko hendak diplot menjadi Ketua Umum Partai Demokrat lewat KLB, dan dengan itu dia memiliki modal politik menuju Pilpres 2024, maka hal itu wajar-wajar saja secara politik.  Wajar jika kemudian jika Muldoko bilang "sebagai pemimpin itu jangan baperan."