Drakor "Percobaan Kudeta" di Partai Demokrat

Pengungkapan isu "percobaan kudeta" dalam Partai Demokrat oleh AHY, Ketua Umum, bagi saya tak lebih dari pemanggungan "drakor" (Drama Korea). Saya bilang begitu karena drakor, bagi saya, tak lebih dari sebuah tontonan menarik tapi tak membumi sehingga cepat terlupakan.  Begitulah, isu percobaan kudeta di Demokrat itu bukan hal yang membumi, apalagi masalah bangsa kini, sehingga akan cepat berlalu bersama tiupan angin semilir.

Pihak Demokrat memang berupa memanggungkan isu itu sebagai hal yang sangat penting.  Sangat serius, mengesankan situasi genting. Itu, terus terang, mengingatkan saya pada pidato Soeharto tentang "percobaan kudeta oleh PKI" dalam film "Pengkhianatan G30S PKI."ikan

Saya akan tunjukkan beberapa soal untuk menguatkan kualitas drakor pada pengungkapan isu "percobaan kudeta" oleh Partai Demokrat itu.  Mulai dari hal yang keliru, hal yang asumtif, hal yang wajar, dan hal yang memalukan.

Hal yang Keliru

Dalam keterangan pers, AHY mengatakan ada gerakan percobaan kudeta kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat.  Sejumlah aktivis dan mantan antivis partai itu sudah menyusun rencana mengambil-alih kepemimpinan partai dari AHY.  Caranya: melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB)  untuk menurunkan AHY dari posisi Ketua Umum. Hal itu menurut AHY adalah cara inkonstitusiolah dan tak beradab.

Pertanyaan pertama,  apakah KLB merupakan hal yang inkonstitusional bagi sebuah partai, seperti Partai Demokrat?   Tidak, karena diatur dalam AD/ART Partai. Beberapa partai telah melakukannya.  

Lalu, seandainya seorang Ketua Umum diganti pada saat KLB, apakah itu tergolong kudeta, sehingga harus dikatakan tidak beradab?  Tidak juga.  Suatu KLB memang bisa dilakukan dengan agenda tunggal penggantian Ketua Umum partai yang dinilai tak bermutu.

Jelas bahwa penggunaan istilah "kudeta" oleh Pengurus Pusat Partai Demokrat sangat keliru.  Istilah itu digunakan semata untuk mengangkat nilai dramatis.  Persis drakor, tak kurang dari itu.

Hal yang Asumtif

Masih dalam keterangan pers, AHY mengatakan mendapat informasi bahwa upaya "percobaan kudeta" itu melibatkan orang dekat Presiden dan didukung sejumlah menteri.  Karena itu dibuat asumsi bahwa Presiden Jokowi diduga mengetahui hal tersebut.  Itu menjadi dasar bagi Demokrat untuk berkirim surat kepada Presiden Jokowi, minta klarifikasi atas informasi keterlibatan orang-orang dekatnya dalam rencana percobaan kudeta di Demokrat.

Klaim bahwa Jokowi dan sejumlah menteri mengetahui rencana kudeta itu adalah asumsi.  Tidak ada fakta pendukung untuk membuktikan bahwa itu kebenaran empiris.