Cetak sawah bukan solusi instan. Jika sawah dicetak tahun ini, baru sekitar Oktober 2021 bisa ditanami dan dipanen Maret 2022.Â
Produktivitasnya pasti masih rendah, paling bagus 2.5 ton GKG per hektar. Artinya kalau berhasil mencetak 50,000 ha, kontribusi produksinya tidak signifikan, hanya 125,000 ton GKG atau setara beras 80,000 ton.
Kedua, jika kekeringan ekstrim diperkirakan terjadi tahun ini, maka pencetaka sawah itu juga kontradiktif. Dari mana sumber air irigasi sawah jika benar terjadi kekeringan ekstrim?Â
Apalagi jika sawah dicetak pada areal gambut yang porositasnya tinggi, gampang kering saat kemarau. Kisah kegagalan cetak sawah di lahan gambut Kalimantan, sejak era Soeharto sampai era SBY, tidaklah kurang.
Ketika Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kemudian merilis potensi 900,000 ha lahan di Kalimantan Tengah, hal yang terpikir adalah janji Presiden Jokowi mencetak sawah 1 juta hektar, yang belum terpenuhi sejak 2014.Â
Dengan kata lain proyek besar cetak sawah.
Sepanjang tahun 2015-2019, Kementerian Pertanian (Kementan) memang baru berhasil mencetak sawah seluas 240,000 ha. Tahun 2020 ini ditargetkan bertambah 6,000 ha lagi. Sehingga total menjadi 246,000 ha.
Wajar bila Kementan segera merespon permintaan Presiden Jokowi. Mentan Syahrul Y. Limpo langsung mengumumkan kesiapan areal seluas 600,000 ha (400,000 ha lahan gambut, 200,000 ha lahan kering) untuk dicetak menjadi sawah, bekerjasama dengan Kementerian BUMN selaku penyedia dana.
Jadi ada kesan kuat permintaan Presiden Jokowi itu lebih mengarah pada pemenuhan janji cetak sawah 1 juta hektar. Bukan sebagai langkah mitigasi risiko kelangkaan pangan akibat pandemi Covid-19 yang sifatnya jangka pendek.
Mestinya Fokus Intensifikasi Padi
Jika target Presiden Jokowi adalah mencegah krisis pangan pokok (beras) dalam jangka pendek, akibat Covid-19 dan iklim ekstrim, maka solusinya jelas bukan cetak sawah atau ekstensifikasi.
