Inikah Manfaat Banjir Jakarta untuk Anies Baswedan?

 

Mengapa Gubernur Anies Baswedan begitu cepat bergerak menangani dampak banjir di Jakarta? Tapi sebaliknya begitu lamban bergerak mencegah kejadian banjir?

Kesannya, Anies seolah bersengaja tidak melakukan mitigasi banjir di Jakarta.  Lalu ketika banjir terjadi, dia datang sebagai pahlawan untuk membantu warga korban banjir.  

Hari ini misalnya, 25 Februari 2020, Jakarta kembali dilanda banjir.  Resultan dari  curah hujan lokal yang ekstrim, di atas 150 mm, di satu sisi dan buruknya sistem drainase Jakarta di lain sisi.

Seperti biasa, Anies sigap mengeluarkan instruksi penanganan dampak banjir kepada aparat Pemprov Jakarta.  Tetapi begitu gagap mengeluarkan jawaban saat ditanya wartawan soal penyebab banjir berulang sejak 1 Januari 2020.

Jika boleh berhipotesa, maka kondisi seperti itu diduga terjadi karena banjir memang bermanfaat bagi Anies Baswedan.  Dikaitkan dengan suatu ambisi untuk maju pada gelaran Pilpres 2024.

Ada indikasi bahwa Anies mencoba mengkapitalisasi banjir Jakarta untuk kepentingan politiknya menuju Pilpres 2024.

Pertama, Anies berusaha membangun narasi bahwa mitigasi banjir Jakarta itu urusan pemerintah pusat.  

Misalnya dia menunjuk pada Kementerian PUPR sebagai pihak yang bertanggungjawab membangun dam retensi di hulu. Juga bertanggungjawab melaksanakan proyek konstruksi fisik normalisasi sungai Jakarta.  

Sementara kewajiban pembebasan lahan tepi sungai, sebagai prakondisi naturalisasi, yang menjadi kewajiban Pemprov Jakarta hanya disebut sekilas. Mungkin karena berimplikasi penggusuran warga. Satu hal yang sangat dihindari Anies, karena terikat janji "membangun tanpa menggusur".

Dampak narasi semacam itu, jika banjir melanda Jakarta maka pemerintah pusatlah yang harus bertanggungjawab. Sebab dam retensi di hulu tak kunjung selesai dan proyek konstruksi naturalisasi sungai Jakarta belum dilaksanakan. 

Dengan begitu, banjir Jakarta adalah kesalahan pemerintah pusat.  Atau lebih spesifik  "salah Jokowi".

Padahal, pasca-banjir Jakarta 1 Januari 2020, sudah ada kesepahaman antara Pemprov Jakarta dan pemerintah pusat, bahwa normalisasi atau naturalisasi sungai (sama saja) akan dilaksanakan.  Pemprov Jakarta membebaskan lahan, pemerintah pusat menjalankan proyek konstruksi fisik.

Apa yang dilakukan Anies adalah proyek beautifikasi di beberapa titik Banjir Kanal Barat. Dia membangun taman tepi sungai di beberapa titik dan itu disebutnya "naturalisasi sungai".  

Demi  ikan sapu-sapu se-Jakarta Raya, itu bukan naturalisasi.  Jelas pula itu bukan mitigasi banjir.

Tapi jika narasi "Banjir Jakarta Salah Jokowi" berhasil dibangun, maka banjir Jakarta tidak akan menjadi kelemahan Anies untuk maju ke Pilpres 2024.  

Bahkan dia bisa bilang nanti bahwa dia sudah menjalankan naturalisasi sungai Jakarta. Sementara pemerintah pusat atau Jokowi tidak melaksanakan normalisasi.

Kedua, Anies berusaha membangun narasi bahwa dia berada di pihak korban banjir Jakarta yang disebabkan kelambanan pemerintah pusat memitigasi  banjir.  

Jika narasi ini berhasil dihidupkan maka, dalam kasus banjir Jakarta, Anies tampil sebagai "pahlawan" bagi warga korban banjir.

Perhatikan, sejak peristiwa banjir 1 Januari 2020, Anies selalu mengedepankan penanganan korban banjir.  Setiap kali ditanya musabab dan solusi banjir, selalu dijawab "nanti dievaluasi, sekarang prioritas penanganan korban banjir".

Maka Anies lebih memilih berkeliling menemui para korban banjir ketimbang mengungkap penyebab banjir dan menjalankan solusinya. Justeru pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR dan bahkan Presiden Jokowi, yang turun ke lapangan untuk mengatasi penyebab banjir.

Ikhwal terjunnya Kementerian PUPR itu ke lapangan, di luar logika, malah menguatkan narasi bahwa mitigasi banjir Jakarta itu urusan pemerintah pusat. Pemprov Jakarta hanya mengurusi dampak banjir.  Maka Anies tambah moncer sebagai pahlawan di kala banjir.

Jika dua indikasi di atas benar adanya maka hipotesisnya adalah:  Semakin sering banjir semakin rusak citra Jokowi (Pemerintah Pusat) tetapi semakin moncer citra Anies (Pemprov Jakarta). Bukankah itu modal politik yang kuat mengantar Anies ke Pilpres 2024?

Dengan hipotesa seperti di atas maka banjir Jakarta telah dijadikan komoditas politik.  Bagi Anies banjir justru bisa dimanfaatkan untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitasnya sebagai capres 2024.  

Semakin sering banjir, semakin berjasa Anies untuk korban banjir, sehingga semakin populer dia.

Karena itu tak perlu heran kalau sejak peristiwa banjir 1 Januari 2020, Anies tidak menjalankan program mitigasi banjir Jakarta secara signifikan.  Tidak ada pembebasan tanah bantaran sungai dan relokasi warga ke rumah susun.

Malahan Anies sibuk dengan betonitasi trotoar (sambil tebang pohon), menggunduli hutan Monas untuk membangun plaza, dan mengaspal jalur bebatuan alam di sana untuk lintasan balap Formula E.  

Sulit diterima nalar bahwa Anies bukannya melakukan mitigasi banjir tapi, sebaliknya, justru berjibaku menjalankan program-program yang berisiko meningkatkan kejadian banjir.

Tapi apa pula ruginya bagi Anies jika Jakarta terendam banjir.  Jika hipotesa di atas benar, maka banjir justru bermanfaat untuk karir politik Gubernur Jakarta ini.

Kesimpulannya memang sangat absurd: Semakin parah banjir Jakarta maka semakin besar peluang Anies nenjadi Presiden RI tahun 2024.

Saya, Felix Tani, petani mardijker, pusing dengan politik banjir Jakarta.(*)