Pertama, dengan langkah non-aktif atas alasan tugas sudah sekesai, Marco telah menggugat kerja tiga tim lainnya. Merujuk pengalaman Marco sendiri, harusnya tiga tim TGUPP lainnya semestinya sudah menyelesaikan tugas pokoknya. Sehingga ketua-ketua tim itu, serta anggotanya, seharusnya sudah bisa non-aktif juga seperti Marco.
Merujuk hasil kerja Marco, sejatinya tidak ada yang terlalu sulit dengan pekerjaan TGUPP, sehingga perlu waktu 5 tahun menyelesaikannya. Kecuali itu dibikin sulit demi kepentingan sendiri. Sebab yang namanya "percepatan", mestinya selesai dalam 1-2 tahun. Kalau kerja sampai tahun ke-5 berarti fungsi percepatan tidak jalan, alias gagal.
Kedua, langkah non-aktif Marco itu tohokan rekomendatif untuk Anies Baswedan, agar meninjau ulang relevansi dan urgensi TGUPP setelah dua tahun bertugas. Seperti Komite Pesisir, tiga komite lainnya juga harusnya juga sudah menyelesaikan tugas pokoknya. Sisanya tinggal pelaksanaan oleh organisasi Pemda.
Tersirat dari penjelasan Marco, bahwa TGUPP sebenarnya tidak perlu menjadi lembaga sebesar seperti sekarang. Anggota TGUPP cukup empat atau lima orang saja. Dipilih orang yang punya kompetensi tinggi di bidang-bidang yang menjadi fokus kerja TGUPP. Â
Jika perlu dukungan tim kerja, maka cukup dibentuk tim adhoc. Tim ini membantu kerja TGUPP untuk bidang spesifik dan waktu terbatas. Tidak perlu tim fungsional TGUPP untuk masa lima tahun kerja seperti sekarang. Dengan cara itu anggaran TGUPP tidak perlu besar seperti sekarang ini.
Bagaimanapun, ini adalah sebuah tafsir atas sebuah fakta sosial. Â Fakta non-aktifnya Marco dari TGUPP, dengan alasan tertentu yang disampaikannya. Tafsir bisa beda, tergantung sudut pandang dan metode tafsir. Tapi perbedaan itu untuk didiskusikan. Bukan untuk disengketakan. Begitu kalau kita mengaku punya etika.
Demikian pendapat saya, Felix Tani, petani mardijker, mimpi membangun pertanian vertikal di Jakarta.(*)
