Di Balik Alasan Marco Kusumawijaya Non-Aktif dari TGUPP Jakarta

Pertama, menurut Marco, seluruh tugas pokok Komite Pesisir TGUPP yang diketuainya sudah selesai, sehingga dia memutuskan non-aktif dari kegiatan di TGUPP (catatan: "non-aktif" tidak sama dengan "mundur").

Kedua, tugas pokok yang dimaksud adalah penyusunan rencana kawasan pesisir Jakarta. Tugas ini meliputi penyiapan langkah-langkah penghentian reklamasi, penyusunan rencana wajah baru kawasan pesisir Jakarta (tanpa reklamasi), dan program perbaikan kampung kawasan pesisir.

Sekarang saya masuk pada tafsir atas dua poin alasan Marco yang tersurat di atas. 

Pertama, tentang tugas pokok Komite Pesisir yang dinyatakan sudah selesai. Ada dua makna terselubung di balik pernyataan ini. 

Makna pertama, Komite Pesisir TGUPP tidak punya pekerjaan lagi. Implikasinya, para anggota Komite Pesisir TGUPP harusnya juga non-aktif mengikuti langkah ketuanya. Faktanya, anggota Komite Pesisir tidak mundur.

Makna kedua, tugas pokok TGUPP bukan pekerjaan 5 tahun.  Bisa diselesaikan dalam tempo singkat, 1-2 tahun. Ini berarti tugas komite lainnya (Respon Strategis, Hukum dan Pencegahan Korupsi, Ekonomi dan Percepatan Pembangunan), mestinya juga dapat diselesaikan dalam 1-2 tahun. Mengingat sifat dan aras tugasnya sama. 

Kedua, tentang lingkup tugas Komite Pesisir TGUPP yaitu penyusunan rencana kawasan pesisir Jakarta. Tersirat bahwa tugas riil TGUPP adalah dukungan percepatan perencanaan pembangunan di empat bidang (sesuai empat bidang TGUPP). 

Termasuk di dalamnya rencana debottlenecking atas faktor-faktor kendala kebijakan, regulasi, kelembagaan, organisasi, pendanaan dan teknis pelaksanaan pembangunan.

Rencana itulah yang kemudian dijalankan oleh Pemda DKI Jakarta. Dalam hal ini oleh SKPD yang terasosiasi pada empat bidang TGUPP. TGUPP tidak masuk pada operasionalisasi program-program yang telah direncanakan.

Tersirat di sini bahwa TGUPP sejatinya mengambil alih sebagian tugas Bappeda Jakarta. Hanya saja tugas perencanaan spesifik pada bidang-bidang respon strategis, hukum dan pencegahan korupsi, pengelolaan pesisir, serta ekonomi dan percepatan pembangunan.

Jika demikian halnya, maka keputusan non-aktif dari Marco bermakna tohokan pada tiga tim TGUPP lainnya dan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.