Pak Anies, Siapakah Presidenmu?

Menurut Anies, tindakannya itu adalah pernyataan "negara hadir" dalam peritiwa kerusuhan untuk memberi perhatian dan membangun ketenangan.  Tidak seperti pada Kerusuhan Mei 1988, ketika negara tidak hadir sama sekali. 

Ada kritik pada Anies yang "setengah menuduh" bahwa Anies dengan tindakannya itu justeru menjadi "juru bicara" kelompok perusuh.  Lebih peduli pada perusuh yang bukan warga Jakarta, dan massa pendemo yang merupakan Pendukung Prabowo-Sandi, ketimbang rakyat Jakarta yang sempat kehilangan rasa aman dan bahkan harta-bendanya akibat kerusuhan 21-22 Mei 2019 itu. 

Kepedulian pada warga yang merugi akibat kerusuhan itu kemudian ditunjukkan oleh Jokowi dengan mengundang dua orang pedagang korban kerusuhan yang dagangannya dijarah perusuh ("Jokowi Terima Dua Pedagang Korban Kerusuhan 22 Mei", tempo.co, 24/5/2019).  Ini seolah kritik Jokowi kepada Anies tentang bagaimana selayaknya seorang Gubernur bersikap dan bertindak.

Klaim "negara hadir" dari Anies jelas bisa diperdebatkan.   Jika dia bilang negara tidak hadir pada kerusuhan Mei 1998, maka itu dalih yang tak relevan.  Konteks politik kerusuhan Mei 1998 adalah "rakyat" berhadapan dengan "negara".  Jadi tak relevan bicara soal kehadiran negara waktu itu itu. Pada kerusuhan 21-22 Mei 2019, negara sudah hadir sebagaimana direpresentasikan oleh Polri dan TNI serta akses ke rumah sakit.  Karena yang dihadapi pada 21-22 Mei 2019 itu bukan respresentasi rakyat Indonesia, tetapi sekelompok perusuh yang diduga digerakkan oleh sebuah kekuatan "anti-Jokowi" dengan tujuan politik tertentu.   

Jika kemudian Anies bilang kehadirannya di tengah kelompok perusuh yang menjadi korban itu sebagai representasi "negara hadir", maka pantaslah dipertanyakan "negara" manakah yang direpresentasikan Anies?   Apakah negara yang dipimpin Presiden Jokowi, atau "negara" yang dipimpin oleh "presiden lain"?   Sangat absurd jika seorang Gubernur Anies lebih perhatian kepada perusuh yang patut diduga berkait dengan upaya menjatuhkan Presiden Jokowi.   Bukannya pertama-tama berterimakasih kepada Polri dan TNI yang telah berhasil mengamankan Jakarta dari "pengulangan tragedi Mei 1998".  

Maka selayaknyalah ditanyakan kini kepada Anies Baswedan, "Siapakah Presidenmu?"  Mengapa selama ini pikiran, perkataan, dan tindakan Anies Baswedan kerap "bertentangan" dengan Jokowi?   Bahkan dalam kasus 21-22 Mei 2019, Anies seolah mau bilang, "Lihat, saya Anies hadir di tengah kerusuhan, Jokowi kemana aja?"   Lupa bahwa Jokowi telah hadir di sana dalam bentuk kehadiran kolaboratif Polri dan TNI. Apakah Anies ingin Jokowi hadir di sana dan sebongkah batu mungkin akan mendarat di kepala Presiden?

Saya kira, Anies Baswedan perlu lebih introspeksi.  Perlu lebih menerima fakta bahwa Jokowi adalah Presidennya, sekaligus atasannya sebagai pemerintah.   Karena itu Anies perlu membangun hubungan yang lebih serasi dengan Jokowi, dalam kapasitas hubungan Gubernur-Presiden.  Tanpa keserasian itu, pemerintahan Anies di Jakarta tidak akan efektif.   Janjinya mewujudkan Jakarta yang "Maju Kotanya Bahagia Warganya" pada tahun 2022 hanya akan menjadi "omong kosong terbesar sepanjang sejarah Jakarta".

Demikianlah catatan saya, Felix Tani, petani mardijker, terkadang merasa perlu bersikap seperti para Punakawan.***