Mohon tunggu...
Felix Tani
Felix Tani Mohon Tunggu... Ilmuwan - Sosiolog dan Penutur Kaldera Toba

Memahami peristiwa dan fenomena sosial dari sudut pandang Sosiologi. Berkisah tentang ekologi manusia Kaldera Toba.

Selanjutnya

Tutup

Cerita Pemilih Pilihan

Kritik "Pesimisme Mikro" Sandiaga terhadap "Optimisme Makro" Jokowi

29 April 2019   11:01 Diperbarui: 29 April 2019   12:33 390
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Hari ini mestinya bukan lagi saatnya mempertengkarkan siapa Presiden RI 2019-2024 terpilih.  Cukup dengan sedikit saja kemampuan berpikir obyektif, sudah bisa disimpulkan Jokowilah orangnya.   Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei terakreditasi telah menunjukkan Jokowi-Ma'ruf memenangi Pilpres 2019 dengan raihan suara 55 persen.

Juga bukan saatnya lagi meragukan legitimasi Jokowi sebagai Presisen RI terpilih, semata-mata karena alasan raihan suara pemilihnya hanya 55 persen. Sebab legitimasi bukanlah suatu angka statis, melainkan suatu proses dinamis. 

Bukan raihan jumlah pemilih yang menjadi indikator legitimasi, walaupun itu bisa dianggap sebagai salah satu variable gayut, melainkan pengakuan dan penerimaan rakyat terhadap kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan seorang presiden.  Atau, lazim disebut, tingkat partisipasi rakyat dalam kebijakan dan program pembangunan.

Keliru jika menganggap angka 45 persen suara yang tak memilih Jokowi ditafsirkan sebagai indikasi kekuatan illegitimasi.  Memilih dan menerima adalah dua hal yang berbeda sama sekali.  Boleh 45 persen pemilih tidak memilih Jokowi saat Pilpres 2019.  Tapi sepanjang tahun 2019-2024 mereka tak punya pilihan lain kecuali menerima Jokowi sebagai Presiden RI.   Begitulah etika demokrasi Pancasila kita.

Dengan pengantar itu, saya ingin katakan, sikap dan tindakan yang tepat sekarang ini adalah mendukung Presiden Terpilih Jokowi, agar dapat menunaikan visi, misi, kebijakan, dan program-program pembangunan lima tahun ke depan dengan hasil terbaik untuk memakmuran berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Saya ingin memulainya dengan mengangkat satu pesan penting dari Sandiaga Uno yang mengemuka sepanjang Debat Capres/Cawapres yang lalu.   Pesan penting yang saya maksud adalah "pesimisme mikro" yang harus dikelola Jokowi, agar tidak tumbuh menjadi "pesimisme makro" yang bisa menggoyahkan legitimasi kekuasaan Jokowi selaku Presiden RI.

***

 "Pesimisme mikro" yang bersifat kualitatif sejatinya adalah sebuah pendekatan untuk memfalsifikasi atau menunjukkan kepalsuan dari "optimisme makro" yang bersifat kuantitatif.  

Satu contoh dari masa kampanye Pilpres 2019.  Jokowi bilang bahwa inflasi terkendali dan harga-harga kebutuhan pokok secara nasional terkendali (ini optimisme makro).  Sandiaga lalu memfalsifikasinya dengan mengungkap kisah Ibu Lia (Pekanbaru) yang hanya bisa beli bawang dan cabai dengan uang Rp 100,000, atau kisah Ibu Yuli (Jakarta) yang mengeluhkan tempe setipis kartu ATM (ini pesimisme mikro).

Sewaktu Debat Capres/Cawapres, Sandiaga sering menggunakan pendekatan "pesimisme mikro" semacam itu untuk memfalsifikasi atau menyanggah klaim "optimism makro" Jokowi.  Ingat kisah-kisah berikut?  Pak  Najib (Karawang) dipersekusi Pokmaswas karena mengambil pasir dari tanah timbul untuk mangrove (isu HAM).  

Salsabila (Pamekasan) mengeluh kurikulum terlalu berat dan tidak terpakai saat kerja (isu pendidikan).  Ibu Mia (Tegal) mengeluh tagihan  listriknya naik dari Rp 400 ribu menjadi  Rp 1 juta (isu ekonomi biaya tinggi).   

Ibu Nurjanah (Langkat) mengeluh pasar tradisional sekarang sepi pembeli (isu pertumbuhan ekonomi).   Ibu Lis  (Sragen) yang mengeluh pengobatan kankernya tidak ditanggung BPJS.   

Metode "pesimisme mikro" itu sempat membuat Jokowi sedikit "naik pitam" saat Debat Capres/Cawapres terakhir.   Dengan nada emosional Jokowi mengingatkan Sandiaga bahwa mengurus ekonomi makro negara itu tidak seperti bisa mengurus ekonomi mikro perusahaan atau keluarga.  

Merumuskan kebijakan dan program pembangunan nasional harus berdasar data makro, tidak bisa berdasar data mikro berupa keluhan-keluhan perorangan dari ibu ini dan ibu itu.  

***

Saya sebenarnya tertawa geli saat menonton Jokowi  bicara rada "nyolot" kepada Sandiaga.   Karena saya paham dalam konteks debat itu Jokowi sedang berusaha "membenarkan diri" dengan cara "menyalahkan rival" (Sandiaga).  Melihat Sandiaga senyum-senyum "dinasihati" Jokowi, saya segera tahu bahwa bahwa Sandiaga sebenarnya sadar kalau Jokowi telah "salah paham" tentang makna kisah-kisah "pesimisme mikro" tersebut.

Justru sepantasnya Jokowi berterimakasih kepada Sandiaga atas kisah-kisah "pesimisme mikro" itu.  Kisah-kisah itu seharusnya diterima sebagai "kritik berharga" yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan saat merumuskan kebijakan dan program pembangunan nasional.

Sedikitnya ada dua alasan untuk menerimanya sebagai nasihat berharga.   Pertama, kisah-kisah "pesimisme mikro" itu sebenarnya adalah sejumlah "tipe ideal" masalah-masalah pembangunan di lapangan.   

Antara lain masalah inflasi dan harga kebutuhan pokok, jaminan kesehatan/sosial, hak asasi manusia, beban pendidikan, dan lain-lain.   Sehingga tidak penting apakah orang yang dikisahkan itu benar ada atau tidak.   Yang penting diperhatikan adalah fakta bahwa masalah yang diceritakan itu benar adanya.

Saya kira sepatutnya Jokowi berterimakasih kepada Sandiaga yang telah mewakilinya "blusukan" ke 1,500 titik lokasi untuk mengumpulkan fakta-fakta masalah pembangunan.   Jokowi sendiri sudah jarang melakukan "blusukan" untuk swa-kritik semacam itu karena energi dan waktunya hampir seluruhnya tersita oleh urusan formal pemerintahan nasional. 

Kedua, gejala "pesimisme mikro" itu adalah masalah riil di "akar rumput" dan sebenarnya menjadi obyek kerja organisasi-organisasi non-pemerintah (LSM) umumnya.   

Jika masalah itu tidak diatasi secara memadai oleh pemerintah maka gejala itu bisa "digembungkan" (blowing up) menjadi masalah ketidak-adilan atau ketak-merataan struktural, untuk kemudian direkayasa menjadi "gerakan perlawanan" (resistensi) kepada pemerintah yang berkuasa.

Pada masa Orde Baru gerakan-gerakan semacam itu lazimnya langsung dilabeli sebagai "gerakan pengacau keamanan" (GPK) atau, lebih parah levelnya, "gerakan separatis" yang harus dibasmi atau dihancurkan.   Padahal sejatinya gerakan-gerakan semacam itu berawal dari ketidak-puasan yang bersifat mikro dari akar rumput.

Gejala "perlawanan" kepada kekuasaan, dalam hal ini kekuasaan Presiden Jokowi, dalam lima tahun ke depan bukan tidak mungkin akan muncul, bahkan mungkin sudah ada benih-benihnya dalam bentuk "ketidak-puasan sosial-ekonomi-politik".  Inilah yang harus diantisipasi dan dicarikan solusinya sejak awal.

Dalam rangka itu ada baiknya jika Jokowi meluangkan waktu berdiskusi langsung dengan Sandiaga untuk mengungkap lebih banyak masalah-masalah pembangunan yang ditemukannya di tengah masyarakat, di aras mikro atau akar rumput.  Berdasar itu lalu dirembugkan solusi kebijakan dan program pembangunan yang relevan. 

Untuk Jokowi, belajar dari rival Pilpres 2019, apalagi yang berhasil merebut 45 persen suara pemilih, adalah tindakan strategis yang akan membuahkan kebaikan bagi pembangunan nasional dan rakyat Indonesia.

Demikian catatan kecil dari saya, Felix Tani, petani mardijker, berharap bisa maju menjadi pelaku pertanian digital seperti yang dibayangkan Jokowi dan Sandiaga.***

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Cerita Pemilih Selengkapnya
Lihat Cerita Pemilih Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun