Anies-Sandi Vs Marina, Gagalnya Pengadministrasian Keadilan Sosial di Jakarta

Ada dua kemungkinan. Pertama, proses pengajuan KMK lama dan bunganya lebih besar dibanding margin penjualan daging PSO. Kedua, merujuk pada pengalaman tahun sebelumnya, pencairan uang muka PSO dari Dinas KPKP biasanya cepat, sehingga jika ditambah dengan hasil penjualan (HET daging PSO), dananya mencukupi untuk diputar membeli daging setiap bulan. Indikasinya, Marina mengeluhkan proses kerja SKPD yang sangat lamban sekarang.

Pada akhirnya, dapat disimpulkan, sengkarut dana PSO daging PT Dharma Jaya ini mengindikasikan kegagalan pemerintahan Anies-Sandi mengadministrasikan keadilan sosial. Ketika keputusan peniadaan PMD diambil tahun lalu, Dirut PT Dharma Jaya sudah wanti-wanti agar dana PSO tidak tersendat, untuk menjamin kontinuitas pengadaan daging bersubsidi bagi pemegang KJP.

Peringatan itu tidak direspon Anies-Sandi selaku Gubernur/Wagub, dengan melakukan koordinasi segi-tiga PT Dharma Jaya, BPKD dan Dinas KPKP. Koordinasi itu perlu karena peraturan yang menjadi dasar hukum PSO sedang dalam proses penggantian. Jadi harus ada "diskresi" Gubernur untuk mengatasi masalah "kekosongan hukum", kalau benar begitu alasannya.

Pernyataan "mundur" dari Marina selaku Dirut PT Dharma Jaya, mestinya diterima sebagai kritik profesional terhadap kegagalan sistem pengadiministrasian keadilan sosial yang sedang dijalankan pemerintahan Anies-Sandi. Karena itu mestinya direspons secara profesional pula, dengan membenahi ketakberesan koordinasi kerja antar SKPD terkait. Bukan dengan memberi tanggapan emosional, atau terkesan merendahkan Marina, yang justru seperti "menepuk air di dulang terpercik muka sendiri".

Benar tidak seorangpun yang "irreplaceable", tidak juga Gubernur dan Wagub Jakarta. Tapi kalau nanti dalam RUPS PT Dharma Jaya benar-benar diganti, karena telah melontarkan kritik profesional ke ruang publik, maka Anies-Sandi telah berlaku "buruk muka cermin dibelah".

Marina atau Dirut BUMD lainnya boleh diganti kapan saja. Tapi jika sistem pengadiministrasian sosial di Jakarta tak dibenahi, maka masalah serupa akan terulang kembali.***