Mohon tunggu...
Felix Tani
Felix Tani Mohon Tunggu... Ilmuwan - Sosiolog dan Penutur Kaldera Toba

Memahami peristiwa dan fenomena sosial dari sudut pandang Sosiologi. Berkisah tentang ekologi manusia Kaldera Toba.

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Anies-Sandi Vs Marina, Gagalnya Pengadministrasian Keadilan Sosial di Jakarta

20 Maret 2018   18:39 Diperbarui: 21 Maret 2018   11:31 3007
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Armada Motor Boks Dharma Jaya sedang menjual daging di rumah susun (poskotanews.com)

Ada dua kemungkinan. Pertama, proses pengajuan KMK lama dan bunganya lebih besar dibanding margin penjualan daging PSO. Kedua, merujuk pada pengalaman tahun sebelumnya, pencairan uang muka PSO dari Dinas KPKP biasanya cepat, sehingga jika ditambah dengan hasil penjualan (HET daging PSO), dananya mencukupi untuk diputar membeli daging setiap bulan. Indikasinya, Marina mengeluhkan proses kerja SKPD yang sangat lamban sekarang.

Pada akhirnya, dapat disimpulkan, sengkarut dana PSO daging PT Dharma Jaya ini mengindikasikan kegagalan pemerintahan Anies-Sandi mengadministrasikan keadilan sosial. Ketika keputusan peniadaan PMD diambil tahun lalu, Dirut PT Dharma Jaya sudah wanti-wanti agar dana PSO tidak tersendat, untuk menjamin kontinuitas pengadaan daging bersubsidi bagi pemegang KJP.

Peringatan itu tidak direspon Anies-Sandi selaku Gubernur/Wagub, dengan melakukan koordinasi segi-tiga PT Dharma Jaya, BPKD dan Dinas KPKP. Koordinasi itu perlu karena peraturan yang menjadi dasar hukum PSO sedang dalam proses penggantian. Jadi harus ada "diskresi" Gubernur untuk mengatasi masalah "kekosongan hukum", kalau benar begitu alasannya.

Pernyataan "mundur" dari Marina selaku Dirut PT Dharma Jaya, mestinya diterima sebagai kritik profesional terhadap kegagalan sistem pengadiministrasian keadilan sosial yang sedang dijalankan pemerintahan Anies-Sandi. Karena itu mestinya direspons secara profesional pula, dengan membenahi ketakberesan koordinasi kerja antar SKPD terkait. Bukan dengan memberi tanggapan emosional, atau terkesan merendahkan Marina, yang justru seperti "menepuk air di dulang terpercik muka sendiri".

Benar tidak seorangpun yang "irreplaceable", tidak juga Gubernur dan Wagub Jakarta. Tapi kalau nanti dalam RUPS PT Dharma Jaya benar-benar diganti, karena telah melontarkan kritik profesional ke ruang publik, maka Anies-Sandi telah berlaku "buruk muka cermin dibelah".

Marina atau Dirut BUMD lainnya boleh diganti kapan saja. Tapi jika sistem pengadiministrasian sosial di Jakarta tak dibenahi, maka masalah serupa akan terulang kembali.***

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun