Pemihakan Pemerintahan Anies Baswedan pada lapis bawah masyarakat Jakarta patut dikritisi. Karena ada indikasi memicu konflik dalam masyarakat Jakarta.
Setidaknya ada dua struktur konflik yang mulai terbaca indikasinya yaitu konflik sosial vertikal antar lapis vawah dan menengah/atas, dan  konflik horisontal di lapis bawah.
Saya akan bahas secara singkat saja di sini, sebagai bahan untuk dikritisi bersama.
Konflik Vertikal Antar Lapisan
Birokrasi pemerintahan modern itu, jika merujuk paham Weberian, harus netral. Tidak memihak kepentingan satu golongan dalam masyarakat.
Netral di situ berarti bersikap dan bertindak adil pada semua golongan atau lapisan dalam masyarakat.
Jika lapisan bawah dinilai menjadi miskin karena struktur sosial yang memihak lapis atas, maka tugas birokrasi pemerintah adalah mengadministrasikan keadilan sosial.
Bukannya membuat kebijakan atau program yang diklaim memihak lapis bawah, tapi merugikan lapis tengah dan atas.
Ambil contoh kebijakan menurunkan PKL Tanah Abang dari trotoar ke tengah jalan di Jalan Jatibaru. Mungkin untuk jangka pendek menguntungkan PKL yang dapat jatah kios-tenda.
Tapi pada saat bersamaan merugikan kelas menengah/atas yang tidak boleh lagi melewati Jalan Jatibaru, misalnya untuk memasok stok dagangan. Atau yang kemudian mengalami kemacetan baru di ruas jalan lain seputar Tanah Abang.
Artinya, kebijakan Pak Anies itu telah memicuk konflik  kepentingan antara lapis bawah dan lapis menengah/atas masyarakat Jakarta. Memang sekarang sifatnya masih laten, belum manifes atau meletup di permukaan.
Tapi, jika terjadi akumulasi konflik kepentingan semacam itu, tak tertutup kemungkinan yang laten itu lama-lama menjadi manifes juga.
Konflik Horisontal Lapis Bawah
Masih mengambil kasus PKL turun dari trotoar ke tengah jalan di Tanah Abang.
Sejauh ini sebenarnya sudah mulai terbaca timbulnya konflik horisontal di lapis bawah di sana.
Pertama, ada konflik laten antara kelompok "PKL asli" yang tidak mendapat jatah kios-tenda dan kelompok "PKL palsu" (mereka punya kios di Tanah Abang?) yang dapat jatah. Akibatnya "PKL asli" protes dengan berdagang di trotoar dan JPO.
Kedua, konflik laten antara warga kampung sekitar dengan kelompok PKL yang mengokupasi badan jalan raya. Masalahnya akses keluar-masuk kampung menjadi terbatasi.
Ketiga, konflik antara PKL yang mengokupasi jalan dengan kelompok sopir angkot yang pendapatannya menurun karena akses ke penumpang KA dibatasi. Penutupan jalan membuat mereka kehilangan titik mangkal yang gemuk penumpang.
Kelompok sopir ini bahkan sudah berdemo ke Balai Kota; menuntut pembukaan kemvali Jalan Jatibaru.
Memang semua konflik yang terjadi masih bersifat laten. Tapi kebijakan Pak Anies sebenarnya merangsang akumulasi konflik juga.
Di kawasan kota tua misalnya, kehadiran PKL kembali di trotoar dan depan museum sudah memicu keresahan para PKL yang ada di Lokbin. Soalnya pendapatan mereka jadi tergerus.
Pemberian ruang untuk becak juga potensil memicu konflik antara rukang becak dan tukang ojek pangkalan suatu saat nanti.
Masalahnya sejauh ini, tidak terlihat upaya serius dan sistematis dari Pak Anies untuk mengatasi konflik-konflik semacam itu. Malah cenderung menganggapnya sebagai hal lumrah, denfan dalih  tidak mungkin menyenangkan semua pihak.
Bahaya terburuk sebenarnya adalah jika konflik horisontal lapis bawah meruncing, lalu ada kelompok lapis menengah/atas yang merasa dirugikan memfasilitasi salah satu kelompok lapis bawah itu.
Artinya, kelompok lapis menengah/atas memperalat salah satu kelompok lapis bawah untuk melampiaskan kemarahannya. Di permukaan akan terlihat sebagai konflik horisontal lapis bawah. Padahal itu konflik vertikal antara lapis bawah dengan lapis menengah/atas.
Mungkin analisis di atas dianggap berlebihan. Tapi tidak ada salahnya Pak Anies waspada. Jangan sampai Pak Anies  kelak dikenal sebagai tokoh yang memecah-belah dan membawa masyarakat Jakarta ke konflik sosial berkepanjangan.***
