Tapi, jika terjadi akumulasi konflik kepentingan semacam itu, tak tertutup kemungkinan yang laten itu lama-lama menjadi manifes juga.
Konflik Horisontal Lapis Bawah
Masih mengambil kasus PKL turun dari trotoar ke tengah jalan di Tanah Abang.
Sejauh ini sebenarnya sudah mulai terbaca timbulnya konflik horisontal di lapis bawah di sana.
Pertama, ada konflik laten antara kelompok "PKL asli" yang tidak mendapat jatah kios-tenda dan kelompok "PKL palsu" (mereka punya kios di Tanah Abang?) yang dapat jatah. Akibatnya "PKL asli" protes dengan berdagang di trotoar dan JPO.
Kedua, konflik laten antara warga kampung sekitar dengan kelompok PKL yang mengokupasi badan jalan raya. Masalahnya akses keluar-masuk kampung menjadi terbatasi.
Ketiga, konflik antara PKL yang mengokupasi jalan dengan kelompok sopir angkot yang pendapatannya menurun karena akses ke penumpang KA dibatasi. Penutupan jalan membuat mereka kehilangan titik mangkal yang gemuk penumpang.
Kelompok sopir ini bahkan sudah berdemo ke Balai Kota; menuntut pembukaan kemvali Jalan Jatibaru.
Memang semua konflik yang terjadi masih bersifat laten. Tapi kebijakan Pak Anies sebenarnya merangsang akumulasi konflik juga.
Di kawasan kota tua misalnya, kehadiran PKL kembali di trotoar dan depan museum sudah memicu keresahan para PKL yang ada di Lokbin. Soalnya pendapatan mereka jadi tergerus.
Pemberian ruang untuk becak juga potensil memicu konflik antara rukang becak dan tukang ojek pangkalan suatu saat nanti.
