Dari sejumlah Gubernur DKI Jakarta yang saya tahu sejak tahun 1980-an, baru Pak Anies Baswedan seorang yang secara eksplisit menjanjikan "pendekatan sosiologis" dalam proses pembangunan di Jakarta.
Janji itu disampaikannya ketika bicara soal rencana penataan kawasan kumuh dan miskin di Jakarta, khususnya Kampung Akuarium yang sudah "dibumi-datarkan" Pak Ahok, Gubernur terdahulu. Alasan Pak Ahok dulu, Â pemukiman itu ilegal, karena menduduki tanah milik Pemda Jakarta.
Pendekatan sosiologis itu disampaikan Pak Anies ketika bicara tentang urgensi infrastruktur lunak dalam penataan kampung kumuh dan miskin, untuk memastikan penataan infrastruktur kampung itu sesuai kebutuhan sehingga dapat diterima warga dan pemerintah.
Kebutuhan warga itu, kata Pak Anies bisa diungkap lewat pendekatan sosiologis, dengan metode rembug warga. Kata Pak Anies, "Infrastruktur lunak itu yang menyangkut sosiologis warganya, seperti mayoritas mengerjakan apa, profesi dan kegiatan utamanya. Sehingga bangunan, taman, dan fasilitas sesuai profil sosiologis warga di kampungnya." ("Anies Jamin Penataan Kampung Akuarium Sesuai Kebutuhan Warga", CNN Indonesia, 6/11/17).
Kendati "pekerjaan" itu sebenarnya konsep ilmu kependudukan, bukan sosiologi, sebagai "sosiolog kampungan" saya tetap senang dengan ujaran Pak Anies itu. Soal salah konsep, nanti bisalah dikoreksi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan. (Semoga ada sosiolognya).
Sebenarnya, yang dimaksud Pak Anies sebagai infrastruktur lunak itu, dari sisi pandang sosiologi adalah struktur dan kultur komunitas kampung kumuh dan miskin. Struktur adalah  pola hubungan antar ragam status sosial dalam komunitas itu. Sedangkan kultur adalah nilai-nilai/norma-norma sosial-budaya yang mengatur interaksi sosial  dalam konteks struktur sosial komunitas tersebut.
Sekadar contoh, agar tidak bingung. Hubungan tukang nasi uduk dan pelanggannya adalah struktur. Membolehkan tetangga yang  melanggan untuk ngutang bulanan adalah kultur (nilai solidaritas). Lainnya, hubungan  tukang dan kenek bangunan adalah struktur. Kenek rela membantu hajatan   keluarga tukang (agar selalu diajak kerja) adalah kultur (nilai kesetiaan).
Titik kritis dalam pendekatan sosiologis ala Pak Anies itu terletak pada frasa "sesuai kebutuhan warga" atau "sesuai profil sosiologis warga". Karena, jika tidak berhati-hati,  hal itu dapat berimplikasi pelestarian sub-kultur kemiskinan di kampung kumuh dan miskin. Sehingga nanti program Pak Anies justru  menjadi pelestarian kemiskinan di Jakarta. Ini yang harus diwaspadai ekstra ketat.
Dengan sub-kultur kemiskinan, merujuk Oscar Lewis, dimaksudkan adalah pola adaptasi komunitas miskin terkait posisi marjinalnya dalam masyarakat kapitalis yang berkelas-kelas. Pola adaptasi itu pada  berisi ragam solusi atas ragam masalah hidup, yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Kampung Akuarium adalah representasi sub-kultur kemiskinan di Jakarta. Indikasi sosiologisnya, pertama, Â ditandai dengan masa kanak-kanak yang singkat dalam keluarga, karena anak dituntut cepat mandiri, untuk mengurangi beban kemiskinan.
Kedua, pemukiman komunitas  yang padat berimpit, disertai penumpukan sejumlah keluarga dalam satu rumah/ruangan, sebagai solusi atas akses rendah terhadap ruang dan sarana pemukiman.
Ketiga, integrasi pada organisasi sosial-ekonomi-politik modern yang sangat rendah, sebagai strategi menghindari beban biaya non-konsumsi. lh sekaligus ini juga membatasi akses sosia-ekonomi-politik mereka.n
Keempat, involusi mata pencaharian yaitu penumpukan terlalu banyak pelaku ekonomi, baik usaha mikro maupun buruh, di bidang mata pencaharian yang sama. Akibatnya, penghasilan per kapita menjadi sangat rendah, karena terjadi mekanisme "kemiskiban terbagi" (shared poverty) antar warga. Contoh, terlalu banyak warung yang menjual barang yang sama, sehingga jumlah pembeli per warung menjadi sedikit.
Kelima, tumbuhnya institusi kesejahteraan asli, sebagai jaring pengaman terhadap ragam masalah sosial. Misalnya jimpitan, jaringan kerja, iuran kematian, titip asuh anak, dan lain-lain. Ini institusi khas untuk  mengatasi berbagai masalah keterbatasan akses sosial-ekonomi-politik.
Sub-kultur kemiskinan itu, sebagaimana tercermin dari indikasi-indikasi sosiologis tadi, pada dasarnya menunjuk pada suatu "zona nyaman" untuk "hidup miskin". Komunitas kampung kumuh dan miskin seperti Kampung Akuarium cenderung akan mempertahankan kondisi struktur dan kultur mereka kini, karena mereka sudah nyaman dengan itu semua. Mereka akan menolak jika misalnya dipindah ke rusunawa yang jauh dari Kampung Akuarium.
Jadi, kalau Pak Anies bilang penataan ulang Kampung Akuarium menyesuaikan "kebutuhan warga" atau "profil sosiologis warga", maka ada risiko sub-kultur kemiskinan dan struktur komunitas miskin itulah yang ditangkap lalu direproduksi ke dalam bungkus baru. Tadinya bungkus "pemukiman horisontal kumuh", kemudian jadi "pemukiman vertikal bersih" (rumah lapis yang suatu saat pasti kumuh juga).
Jika itu yang terjadi, berarti  kondisi kemiskinan tetap dipertahankan,  hanya bungkusnya saja yang beda. Dengan kata lain, ada pembangunan (fisik), tapi tak terjadi peningkatan taraf hidup (ekonomi) komunitas. Ini bisa disebut sebagai "modernisasi (pemukiman) tanpa pembangunan (ekonomi)".
Tentu Pak Anies sudah punya tim yang mampu merancang dan mengimplementasikan penataan Kampung Akuarium sebagai "modernisasi dengan pembangunan". Sehingga yang terjadi bukan pemindahan kemiskinan dari "kampung kumuh" ke "rumah lapis". Tapi peningkatan status ekonomi warga Kampung Akuarium dari "lapis terbawah" ke "lapis menengah", syukur-syukur ke "lapis atas".***
