Ojo Dumeh! Catatan Seminggu Pak Anies Baswedan Memimpin Jakarta

"Ojo dumeh," kata orang Jawa. Artinya, "Jangan  mentang-mentang." Mentang-mentang punya kuasa, lalu bertindak seenaknya, semaunya sendiri. Tak peduli rakyat dirugikan, sakit hati, atau tersinggung.

Saya menilai perlu memberi catatan "Ojo Dumeh" itu untuk Pak Anis Baswedan. Sebagai wujud dukungan untuk membangun perilaku birokrat yang lebih mengayomi kepentingan umum, di atas kepentingan pribadi sebagai birokrat.

Pasalnya, ada tiga peristiwa yang mengundang celetukan "Ojo dumeh" dalam seminggu pemerintahan Pak Anies di DKI Jakarta. Setidaknya menurut penilaian subyektif saya.

Pertama, ujaran "saatnya pribumi menjadi tuan rumah", saat pidato politik pada sore pertama dilantik Presiden menjadi Gubernur DKI Jakarta.  

Ujaran itu, karena alasan subyektif maupun obyektif,  faktual  menciderai kelompok sosial yang dikategorikan "non-pribumi". Sekalipun yang dimaksud Pak Anies dengan  "pribumi" mungkin adalah "golongan miskin",  sebagian orang kadung memahaminya sebagai "etnis asli" (indigenous ethnic).  Sehingga "etnis pendatang" (exogenous ethnic)  merasa dituduh sebagai "kolonialis" masa kini, pihak yang harus dijadikan "tamu di rumah pribumi".

Ujaran itu, bagaimanapun, telah menciderai perasaan sebagian warga Jakarta, yang mengidentifikasi diri atau diidentifikasi sebagai non-pribumi.  Ironis sebenarnya, sebab ketika Pak Anies menyerukan Jakarta Bersatu, pada saat bersamaan dia melontarkan ujaran dikotomis "pribumi-nonpribumi". Sebab ketika Pak Anis menyebut pribumi Jakarta, implisit dia menunjuk pada nonpribumi Jakarta.

"Ojo dumeh." Kekuasaan tidak boleh diskriminatif, hanya melayani "kaum sendiri". Mesti merangkul semua warga menjadi "tuan rumah bersama".

Kedua, kasus "kesepakatan informal" antara Pak Anies dan Pak Mahesh terkait pelepasan tanah miliknya untuk kepentingan jalur MRT di Hj. Nawi, Jakarta Selatan.

Kesepakatan informal semacam itu tidak pada tempatnya karena dua hal. Di satu sisi, kesepakatan itu mendahului putusan MA karena Pemda DKI sehatinya sedang mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi yang menetapkan ganti rugi harga tanah Rp 60 jt per meter persegi. Pemda DKI mematok nilai Rp 33 jt per meter persegi. Bukankah suatu obyek perkara harus tetap status quo, sebelum ada purusan tetap dari pengadilan?

Di sisi lain, kesepakatan itu dapat menimbulkan "perpecahan" di antara sekelompok warga, teman-teman Mahesh,  yang sedang menunggu putusan MA. Salah seorang warga yang bersengketa sudah mengingatkan Pak Anies, "Hanya Mahes punya ya, Pak?" Kata Pak Anies, tidak masalah, Pak Mahesh sebagai contoh saja. Implisit, teman-teman Mahesh dianggap "mengganggu pembangunan MRT".  Artinya,  kesepakatan itu menimbulkan "perpecahan" di antara warga yang berpwrkara dengan Pemda.

"Ojo dumeh." Kekuasaan mesti tunduk pada hukum. Tidak boleh menerabas hukum. Tidak boleh menecah-belah warga.  Juga tidak boleh mendiskreditkan orang yang sedang memperjuangkan haknya di jalur hukum sebagai "pengganggu pembangunan".

Ketiga, kejadian menerabas larangan lalu-lintas. Yang paling heboh adalah kejadian di Puncak, ketika Pak Anies dan rombongannya melawan arus "naik satu arah" di jalur Puncak, saat turun ke Bogor dari kawasan agrowisata Gunung Mas, Sabtu (21/10) minggu lalu.

Ini bukan kejadian pertama Pak Anies menerabas aturan lalu lintas. Di Jakarta, menurut laporan netizen,  setidaknya sudah dua kali terjadi. Pertama, masuk jalur bus Transjakarta untuk mengejar waktu debat Pilgub DKI. Kedua, meminta paksa jalan di tengah kemacetan dengan memainkan strobo.

Ikhwal strobo itu, bisa ditafsir sebagai penanda kecenderungan minta diistimewakan di jalanan. Sehingga saya khawatir, jangan-jangan kejadian menerabas aturan lalu-lintas itu bukan insidensi, tapi sudah jadi kebiasaan. Tapi mudah-mudahan saya salah.

Menerabas aturan lalu-lintas, baku atau rekayasa, sejatinya dilakukan untuk kepentingan sendiri. Orang lain silahkan bermacet-ria, saya tidak, harus jalan lancar. Akibatnya sudah jelas, kepentingan umum di jalanan dinomor-duakan. Itu jelas tergambar dalam kasus Pak Anies melawan arus di Puncak.

"Ojo dumeh." Kekuasaan memang menempatkan seseorang pada posisi istimewa. Tapi keistimewaan itu mestilah menciptakan manfaat bagi khalayak, dalam hal ini rakyat. Bukannya jadi justifikasi untuk menuntut diistimewakan dalam segala hal.

Seseorang yang sudah mencapai posusi istimewa, tidak akan minta diistimewakan lagi. Jika dia masih minta diistimewakan, berarti dia tak pantas berada di posisi itu.

Saya pikir, Pak Jokowi bisa menjadi teladan bagaimana perilaku orang istimewa. Ketika kemacetan tidak bisa ditembus saat akan menghadiri upacara HUT TNI ke-72 di Banten tanggal 5/10/2017, Pak Jokowi memilih untuk jalan kaki 3 km ke Darmaga PT Indah Kiat, Cilegon, lokasi upacara. Tanpa keluhan sama sekali. Seingat saya, Pak SBY juga pernah darurat membonceng motor Patwal untuk menembus kemacetan tol menuju Sirkuit Sentul. Tanpa keluhan.  Tanpa tuntutan. Tidak perlu panggil helikopter misalnya.

Apa susahnya Pak Anies mengambil jalur alternatif yang disarankan polisi di Puncak, misalnya. Atau minta tolong warga lokal atau Pak Polisi untuk memboncengkan Pak Anies naik motor turun ke Bogor. Pasti lebih simpatik, ketimbang maksa melawan arus.

"Ojo dumeh." Mungkin Pak Anies perlu untuk lebih meresapkan falsafah Jawa yang bersahaja ini. Jangan sampai orang bilang pula,  "Koyo ngono yo koyo ngono ning ojo koyo ngono" ( "Begitu ya begitu tapi jangan begitu").

Intinya perlu memelihara keseimbangan antara penghormatan terhadap hak-hak diri sebagai penguasa dan hak-hak rakyat sebagai pemberi kuasa. Jika penghormatan terhadap hak rakyat rendah, maka legitimasi sebagai penguasa terancam pudar.***